Yogyakarta, 18 September 2014—Bincang Muda, diskusi dwi mingguan yang diselenggarakan oleh Youth Studies Center (YouSure) Fisipol UGM digelar kembali memasuki musim perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2014-2015. Bincang Muda merupakan sebuah forum diskusi yang terbuka bagi seluruh civitas akademika UGM—membahas tema, isu serta fenomena yang lekat dengan kepemudaan (youth) di sekitar kita. Bertempat di depan Musholla Fisipol UGM pada Kamis mulai Pukul 10.00 WIB. Bincang Muda kali ini memberikan gambaran bagi mahasiswa baru khususnya angkatan 2013 dan 2014 mengenai dinamika kampus. Mahasiswa dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Di satu sisi mahasiswa dituntut untuk aktif berorganisasi, akan tetapi di sisi lain ia juga harus tetap mengejar nilai-nilai akademiknya.
Arsip:
LIP
Seminar “Refleksi Kritis Realitas Pembangunan di Indonesia”
Fisipol-Sabtu (13/9) Serangkaian dengan ulang tahun Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang ke-57, Seminar bertema “Refleksi Kritis Realitas Pembangunan di Indonesia” digelar di Gedung University Club Universitas Gadjah Mada. Acara ini dimulai pada pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Dalam pidatonya, Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto M.Si menyampaikan selamat atas pertambahan usia dan terbentuknya APPSI (Asosiasi Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) oleh Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Beliau turut bangga, ” PSdK telah menguasai panggung politik melalui Drs. H A Muhaimin Iskandar, M.Si yang mampu meningkatkan suara lebih dari 100 %, menguasai organisasi publik melalui Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si selaku direktur LPP RRI. PSdK menjadi salah satu jurusan yang berkembang pesat di Fisipol UGM hingga peminatnya mampu menggeser posisi Jurusan Sosiologi, dan saya rasa Jurusan PSdK akan semakin diminati karena ilmunya sangat dibutuhkan saat ini dan sesuai dengan program kerja presiden terpilih”, Ujar Dekan Fisipol UGM.
Pada Rabu, 27 Agustus 2014 Asean Studies Center FISIPOL UGM berkolaborasi dengan Institute of International Studies, Program on Humanitarian Actions menyelenggaraan seminar dan diskusi mengenai isu kemanusiaan di Myanmar terkait etnis Rohingya. Seminar tersebut bertemakan “Exiled to Nowhere : Burmas’s Rohingya, Humanitarian in ASEAN Context” dan dilaksanakan di ruang 201 gedung BA FISIPOL UGM. Seminar ni bertujuan untuk mengulas isu kemanusiaan terkait diskrimasi terhadap etnis Rohingya yang dilihat dari kontks ASEAN sebagai regionalisasi di Asia Tenggara.
Yogyakarta, 26 Mei 2014- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uniersitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) dan Gadjah Mada University Press menggelar bedah buku yang bertajuk “Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum” yang ditulis oleh Mulyadi Smarto, Ph.D. Buku yang ditulis oleh salah seorang dosen di Jurusan Pembangunan dan Kesejahteraan, UGM ini juga melibatkan tiga orang pembahas yang akan mereviu dan mengkritisi berdasarkan kapasitas dan pengalaman masing- masing pembahas. Adapaun tiga orang pembahas tersebut antara lain pertama, Prof. Edward Aspinall, Ph.D yakni guru besar Australian National University, Australia yang akan menyampaikan pembahasan dari perspektif teoritis klientelisme dan pemberian suara. Kedua, Kuskrido Ambardi, Ph.D yakni Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia sekaligus akademisi di Jurusan Ilmu Komunikasi, UGM yang akan mengkritisi dari kajian LSI atas popularitas calon presiden dan peranan program- program populis (termasuk program bantuan langsung tunai) dalam meningkatkan popularitas dan perolehan suara dalam pemilu. Dan ketiga, Ganjar Pranowo, S.H yakni Gubernur Jawa Tengah yang akan menyampaikan pembahasannya berdasarkan pengalaman PDIP dalam merespon pelaksanaan program BLT menjelang Pemilu 2009 dan isu obilisasi pemilih menggunakan program tersebut. Dalam buku ini, penulis memaparkan adanya transformasi rezim ksejahteraan (welfare regime) dan dalam waktu yang bersamaan digunakan sebagai respon atas proses demokratisasi di Indonesia. Transformasi welfare regime ditandai dengan peningkatan peran negara dalam distribusi perlindungan sosial untuk masyarakat miskin (Soemarto, 2011). Perlindungan sosial sebelum tahun 1998 diberikan hanya kepada pegawai negeri dan militer saja saat ini telah diberikan pula kepada seluruh segmen masyarakat tanpa terkecuali. Titik transformasi ini terjadi pada saat runtuhnya system pemerintahan terpusat- otoritarian, Orde Baru. Pasalnya pada saat itu pemerintah memulai distribusi perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial (JPS) kepada rumah tangga miskin. Salah satu program JPS yang dikelola pemerintah dibawah paying program penanggulangan kemiskinan yakni distribusi bantuan langsung tunai atau BLT dengan mekanisme pemberian uang tunai sebesar Rp 100.000,00 kepada setiap rumah tangga miskin yang diberikan perbulan. Uniknya, kebijakan ini dilakukan menjelang pemilu 2009. Tentu saja ini juga merupakan pembuktian dilain sisi bahwa calon presiden incumbent mengklaim program BLT bahwa program tersebut merupakan hasil kebaikannya dalam mobilisasi pemilih guna memenangkan pemilu. Hingga pada akhirnya mantan wakil presiden, Jusuf Kallapun menilai bahwa BLT merupakan alat untuk menegaskan legitimasi public atas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenangkan Pemilu 2009. Acara yang dipandu oleh Amalinda Savirani, S.IP, M.A yang juga dosen dari Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan ini memiliki empat tujuan yang meliputi, pertama, membahas aspek konseptual mengenai klientelisme, pemberian suara, dan perlindungan sosial. Kedua, menjelaskan praktik klientelisme dan pembelian suara menggunakan program prelindungan sosial di Indonesia. Ketiga, menguraikan pembelajaran yang bisa diperoleh dari praktik kasus klientelisme dan pembelian suara menggunakan program perlindungan sosial di negara- negara Amerika Latin untuk memahami masalah serupa di Indonesia. Dan kelima, membahas implikasi praktik pembelian suara menggunakan program perlindungan sosial dan bagaimana masa depan perlindungan sosial di Indonesia.