Talkshow Bedah Program Capres/Cawapres #3 : Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Untuk Kepentingan Domestik

Yogyakarta, 6 Maret 2019— Meneguhkan komitmen untuk memberikan pendidikan politik menyongsong Pemilihan Umum pada 17 April 2019, Fisipol UGM kembali menyelenggarakan Talkshow Bedah Program Capres/Cawapres untuk putaran ketiga. Acara ini merupakan kelanjutan dari dua talkshow sebelumnya, dengan mengusung tema besar “Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI)” digelar pada Rabu, 6 Maret 2019.Berlokasi di Auditorium Mandiri Lt.4 Fisipol UGM, acara dimulai pada pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIB.

Bagi publik yang berhalangan hadir, acara ini juga disiarkan secara langsung di RRI, Instagram Live @fisipolugm, dan Youtube Fisipol UGM. Siaran ini diharapkan bisa mendukung perluasan ide-ide masing-masing capres/cawapres mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang kerap kali menjadi perdebatan di masa pemilu ini.

Fokus dari talkshow mengupas tentang kepemimpinan atau leadership Indonesia dalam merespon isu-isu internasional dan penerapan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam konteks politik internasional kontemporer. Adanya perubahan geopolitik global dengan menurunnya hegemoni AS dan meningkatnya peran China di Asia Tenggara menuntut pemerintah Indonesia untuk memiliki strategi politik luar negeri yang lebih responsif. Di tengah situasi politik global kontemporer ini, Indonesia diharapkan memiliki visi besar postur strategis leadership yang tidak hanya dapat mendorong kiprah Indonesia di tingkat global namun juga membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia.

Sebagai perwakilan TKN Jokowi-Ma’aruf, Meutya Hafid hadir untuk menjelaskan program kerja terkait kebijakan politik luar negeri pasangan Capres/Cawapres 01. Sedangkan Hazairin Pohan hadir untuk mewakili BPN Prabowo-Sandi dan mengelaborasi program kerja  politik luar negeri yang akan dikerjakan.

Hadir sebagai panelis tim ahli UGM, yaitu Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., MA(IR) dosen Departemen HI UGM, Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A. dosen Departemen HI UGM, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LLM. dekan Fakultas Hukum UGM, Dr. Achmad Munjid, Ph.D. dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan Dr. Muhammad Najib, S.Sos., M.A. Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Acara dipandu oleh dosen Fisipol UGM, Dian Fatmawati.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, yang mengatakan bahwa tema hari ini cukup penting mengingat banyak isu global yang akan dibahas dengan tim TKN dan BPN. Selain itu, Erwan juga mengucapkan terimakasih kepada media partner pada acara kali ini yakni RRI dan Swaragama.

Menurut Dian Fatmawati selaku moderator talkshow, konstelasi politik internasional merupakan isu yang penting untuk dibahas karena saat ini semua negara saling terkoneksi dengan satu sama lain.

“Kejadian di negara lain seperti di AS atau China juga akan berdampak pada politik dalam negeri di Indonesia sebagai sebuah negara,” kata Dian.

Pada sesi pemaparan program kerja, Meutya menekankan pada pencapaian yang telah dilakukan Jokowi dengan membawa Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Apabila terpilih kembali, program kerja untuk tahun-tahun berikutnya juga akan melanjutkan program kerja yang dirintis bersama Jusuf Kalla.

“Pak Jokowi sudah berhasil mengadakan diplomasi terkait kawasan perbatasan, ratifikasi perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah dua negara dengan Singapura, menguatkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan di 2 samudra dan 2 benua, memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan mempromosikan Islam yang moderat dan mempererat Ukhuwah Islamiyah, dan juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Palestina yang akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang,” kata Meutya.

Dalam memaparkan program kerja BPN Prabowo-Sandi, Hazairin menyebutkan bahwa program kerja Prabowo-Sandi akan mengacu pada pembukaan UUD 1945. Hazairin mengatakan, berdasarkan UU No. 37 tahun 1999, panglima diplomasi Indonesia adalah Presiden.

“Kami berkomitmen untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Diplomasi merupakan alat perjuangan untuk mencapai kepentingan nasional. Dan yang menjadi panglima diplomasi adalah Presiden, dengan mengadakan pertemuan dengan negara-negara, kerjasama membuat perjanjian internasional, mencari pasar luar negeri. Untuk tahun-tahun mendatang, Prabowo-Sandi akan melaksanakan berbagai program reformasi seperti mendorong Indonesia mencalonkan diri menjadi Anggota Tetap Dewan Kemanan PBB, merencanakan pembukaan KBRI di Palestina, dan membuat buku putih diplomasi Indonesia yang dapat menjadi guidance arah politik internasional Indonesia,” papar Hazairin.

Setelah pemaparan program kerja, talkshow dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan panelis. Prof. Sigit Riyanto, selaku tim panelis menganggap bahwa Dewan Keamanan PBB merupakan sistem keamanan kolektif agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Menurut Sigit, agenda setting Indonesia di politik internasional menjadi penting  mengingat salah satu yang membranding citra Indonesia di politik internasional adalah Indonesia mampu membuat agenda setting. Para panelis setuju bahwa kedua calon membutuhkan agenda prioritas dalam politik internasional.

Pada sesinya, Muhammad Najib lebih menyoroti persoalan di Papua dan Selat Malaka. Belakangan ini, isu Papua semakin meningkat pun dengan atensi dari pihak internasional. Disebut-sebut puls saat ini ada gejolak dan gerakan baru yakni kaum muda Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Najib mengatakan hal ini semakin serius baik di ranah domestik dan internsional sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, rancangan kebijakan luar negeri juga perlu menjadi bagian dari visi misi setiap pasangan capres/cawapres agar bisa memperkuat daya saing nasional. Rancangan kebijakan kedua tim juga diharapkan lebih konkret dalam mewujudkan diplomasi ekonomi yang dapat memenuhi kekurangan kebutuhan domestik untuk pangan dan energi melalui kebijakan impor bahan pangan dan energi.

Setelah sesi tanya jawab dengan panelis, peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi dan pertanyaannya secara langsung kepada kedua perwakilan paslon. Program talkshow ini akan terus berlangsung hingga lima putaran dimana puncaknya pada bulan April 2019 mendatang. (/hsn).