Diskusi MAP Corner-Klub MKP: Agama Lokal, Negara, dan Politik Kewargaan

Penganut kepercayaan atau agama lokal selama ini hampir selalu mendapat stigma tuduhan sesat, ateis, penganut animisme, dan tidak beradab. Pendiskriminasian yang diterima tidak hanya secara sosial-politik, akan tetapi juga secara administratif kependudukan. Negara dengan politik kewargaannya tidak mengakui kepercayaan lokal (di luar 6 agama resmi), sehingga mereka tidak dapat mengisi kepercayaannya dalam kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal itu menimbulkan diskriminasi terhadap pelayanan publik serta hak mereka sebagai warga negara. Mereka menjadi kesulitan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, pengakuan kelahiran, pernikahan, dan juga akses terhdap jaminan sosial.

 

Polemik ini menjadi krusial ketika para pemeluk kepercayaan lokal mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengakuan atas adanya kepercayaan selain enam agama tersebut. Pada 7 November 2017, MK memutuskan untuk mengabulkan judicial review terhadap UU Administrasi Kependudukan. Sehingga para penganut kepercayaan lokal menjadi mendapat pengakuan dan dapat mengisi kepercayaan mereka pada kolom KTP. Keputusan ini di satu sisi mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, namun ada pula yang menentangnya (pro dan kontra).

 

Bagaimana sejarah adanya pengakuan yang hanya terhadap enam agama dan pendiskriminasian terhadap penganut agama lokal? Apa yang sebenarnya dimaksud sebagai agama? Apakah tidak diakuinya kepercayaan lokal tersebut merupakan bagian dari politisasi agama? Apa implikasi dari tidak adanya pengakuan itu? Bagaimana dampak dari keputusan MK terhadap kehidupan penganut kepercayaan lokal ke depan?