Yogyakarta, 5 Agustus 2025 – Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM menggelar rangkaian pertemuan khusus dengan setiap departemen pada tanggal 4 hingga 5 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung di masing-masing ruangan departemen ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) bersama tim SDM fakultas, yang menyoroti sejumlah persoalan mendesak terkait penetapan homebase dosen dan akselerasi jenjang karier akademik.
Fisipol Hari Ini
Senin, 4 Agustus 2025 – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Dr. Wawan Mas’udi menyambut hangat kehadiran orang tua dan wali mahasiswa baru 2025 di FISIPOINT FISIPOL UGM. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pihak fakultas dengan keluarga mahasiswa baru sebagai mitra dalam mendukung proses pendidikan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Dekan FISIPOL UGM mengucapkan selamat datang kepada para orang tua dan wali yang hadir. Beliau menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada FISIPOL UGM sebagai tempat putra-putri mereka menempuh pendidikan tinggi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan Rapat Konsinyering Finalisasi Dokumen SAR (Self Assessment Report) dalam rangka akreditasi internasional oleh ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari enam program studi yang sedang mempersiapkan akreditasi.
Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan oleh Sekretaris Unit Jaminan Mutu (UJM), Joash Tapiheru, yang menyampaikan pentingnya proses akreditasi ini sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungan FISIPOL UGM.
Program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo sebagai respons terhadap lonjakan angka pengangguran saat pandemi, kini menghadapi ketidakpastian sejak awal 2025. Padahal, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pengangguran terbuka masih tinggi, mencapai 7,28 juta orang per awal 2025, dengan angka PHK mencapai 26.455 kasus.
Sejak diluncurkan pada 2020 hingga 2024, program ini telah membantu 18,9 juta penerima, termasuk 1,4 juta angkatan kerja di tahun 2024. Program ini memberikan pelatihan berbasis digital dan insentif finansial senilai total Rp4.200.000 per peserta, yang bertujuan mendorong keterampilan dan produktivitas pencari kerja.
Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada menjalani asesmen lapangan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) pada Jumat (25/7). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM sebagai bagian dari proses evaluasi mutu pendidikan tinggi.
Tim asesor LAMSPAK yang hadir dalam asesmen ini terdiri dari dua orang pakar di bidangnya, yaitu Dr. Suyani Indriastuti dan Dr. Dudy Heriyadi. Keduanya melakukan serangkaian penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, tata kelola program studi, hingga luaran dan dampak terhadap masyarakat serta dunia akademik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada menggelar SAPA FISIPOL (Silaturahmi dan Pemberitaan Aktual FISIPOL) pada Jumat, 25 Juli 2025, di BRIWork FISIPOL UGM. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan akademisi dan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal, dalam upaya memperkuat ekosistem pemberitaan yang berbasis pengetahuan.
Dalam era disrupsi informasi, di mana kecepatan seringkali mengalahkan akurasi, FISIPOL memandang pentingnya membangun sinergi antara institusi akademik dan media. SAPA FISIPOL dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang mendorong kolaborasi dua pihak strategis ini dalam memperkaya narasi publik yang akurat, kritis, dan relevan.
Yogyakarta, 22 Juli 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu DIY, Drs. Mohammad Najib, M.Si., serta perwakilan dari KPU DIY.
Audiensi ini menjadi ruang diskusi strategis untuk membahas berbagai isu publik terkait sistem pemilu di Indonesia. Beberapa topik utama yang mengemuka antara lain penataan daerah pemilihan (dapil), transparansi dana kampanye, serta arah regulasi dan kebijakan pemilu ke depan.
Yogyakarta, 17 Juli 2025─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten pada Kamis (17/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka benchmarking sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perihal kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.
Pertemuan ini membahas perihal aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain terkait flagship penelitian, program-program inovasi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan kapasitas.
Yogyakarta, 17 Juli 2025 — Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) resmi menggelar soft launching buku “Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Berkelanjutan: Pengalaman dan Refleksi Bekerja Bersama Masyarakat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Blora–Ngawi”, pada Kamis siang di Ruang Multimedia 1, Gedung Rektorat UGM. Buku ini menjadi dokumentasi reflektif dan ilmiah atas perjalanan panjang UGM dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas sejak 2016.
Institute for Policy and Development (PolDev) FISIPOL UGM kembali merilis episode terbaru dari podcast Unitalks. Dalam Episode 2 kali ini, Unitalks mengangkat tema penting dan relevan, yaitu Transparansi Data dan Data Proxy, yang menjadi sorotan utama di tengah tantangan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Dipandu oleh Rizki Dwi Lestari, peneliti dari Unit Riset DMKP, episode ini menghadirkan narasumber Rizki Ardinanta, peneliti di Institute for Policy and Development (PolDev) sekaligus Project Advisor di Unitrend. Diskusi berlangsung mendalam membahas bagaimana akses terhadap data pemerintah—khususnya data kebijakan publik—masih belum sepenuhnya terbuka dan ramah bagi publik.