Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL UGM, Indri Dwi Apriliyanti, kembali menunjukkan kontribusi akademiknya di level global melalui publikasi artikel ilmiah bersama Diwangkara Bagus Nugraha dan Indra Overland. Artikel berjudul “Explaining Indonesia’s Failed Energy Transition: Mapping Power and Support for Decarbonization among Government Institutions and Actors” ini telah terbit di jurnal internasional bereputasi Energy Research & Social Science, menandai capaian penting dalam kajian transisi energi dan politik kebijakan di Indonesia.
Penelitian ini mengangkat isu krusial terkait belum optimalnya berbagai inisiatif transisi energi di Indonesia, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), REDD+, serta berbagai program yang didukung lembaga pembangunan multilateral. Alih-alih berfokus semata pada aspek teknis atau ekonomi, studi ini menyoroti dimensi politik yang kerap terabaikan, khususnya dinamika kekuasaan antar aktor dan institusi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dekarbonisasi.
Dengan menggunakan pendekatan teori regime resistance dan institutional agency, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan kekuasaan, perbedaan kepentingan antar lembaga, fragmentasi birokrasi, serta orientasi politik jangka pendek menjadi faktor utama yang menghambat transisi menuju energi bersih. Institusi dengan pengaruh besar cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan keterjangkauan, sementara lembaga yang berfokus pada isu perubahan iklim memiliki daya dorong yang lebih terbatas dalam proses pengambilan kebijakan.
Lebih jauh, studi ini mengungkap bahwa resistensi terhadap dekarbonisasi berlangsung melalui berbagai mekanisme, mulai dari penggunaan instrumen kebijakan yang mempertahankan ketergantungan pada energi berbasis batu bara, proses perencanaan yang sarat kepentingan politik, hingga praktik veto antar lembaga. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat jalur pembangunan berbasis karbon, meskipun tekanan dan dukungan global terhadap transisi energi terus meningkat.
Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur transisi energi, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan dekarbonisasi tidak hanya ditentukan oleh komitmen global, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan dan tata kelola domestik. Penelitian ini relevan dengan upaya pencapaian SDG 7 terkait energi bersih dan terjangkau, SDG 13 dalam menghadapi perubahan iklim, serta SDG 16 yang menekankan pentingnya tata kelola institusi yang efektif dalam mendorong kebijakan publik yang berkelanjutan.
Artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.