Pos oleh :

fisipol

Megashift Rekomendasikan 5 Langkah Hadapi Disinformasi Kampanye Politik

Yogyakarta, 18 Februari 2025 – Pemilu 2024 menghadapi tantangan disinformasi yang semakin besar. Hal ini dikarenakan masifnya perkembangan platform digital baru seperti TikTok dan kehadiran teknologi Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan manipulasi suara dan gambar. Menghadapi tantangan tersebut, Moch Edward Trias Pahlevi, mahasiswa Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik, dalam tulisannya yang berjudul “Digital Leadership: Upaya Menghadapi Kampanye Politik di Era Siber” menyebutkan bahwa kunci menghadapi tantangan disinformasi digital diperlukan kepemimpinan digital yang kuat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  read more

Rayakan Ulang Tahun Fisipit dan Fisipol Wellness Center, Fisipol Adakan Gowes Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Yogyakarta, 14 Februari 2025 – Fisipol UGM merayakan ulang tahun Fisipit yang ke-12 dan Fisipol Wellness Center yang ke-5 tahun secara bersamaan. Perayaan ulang tahun ini mengambil tajuk “Gowes Sehat Bareng”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan semangat sehat khususnya melalui olaharaga bersepeda.

Acara ulang tahun ini diisi dengan dua kegiatan utama, yaitu olahraga bersepeda dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi civitas akademik Fisipol UGM sebagai bagian dari kolaborasi antara Fisipit dan Fisipol Wellness Center. read more

Bahas Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan HAM, DPP FIsipol Gelar Kuliah Umum Bersama Praktisi

Yogyakarta, 14 Februari 2025─Kuliah umum bertajuk “Holding the State Accountable: Human Right Commitmentss and Intitutional Responsibility” membahas peran negara dan lembaganya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Melalui diskusi yang menghadirkan para praktisi HAM, kuliah umum ini berusaha melihat wujud komitmen negara serta akuntabilitas lembaga yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilaksanakan bila tidak ada mekanisme, atau ketika mekanisme pelaksanaan HAM tersebut lemah. Meskipun mekanisme HAM telah diatur dalam tingkat internasional seperti Prinsip-Prinsip Paris, namun setiap ada pelanggaran HAM di tingkat domestik maka penyelesaiannya mendahulukan mekanisme nasional. Sementara itu, institusi perlindungan HAM nasional cukup beragam KPAI, Komnas Perempuan, hingga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk itu, seminar yang diselenggarakan program studi Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini bertujuan menilik standar-standar kerja yang dilakukan lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. read more

Rayakan Hari Jadi FISIPIT & Wellness Center, FISIPOL UGM Ajak Sivitas Bersepeda dan Cek Kesehatan Gratis

Telah berlangsung perayaan hari jadi FISIPIT & Wellness Center FISIPOL UGM pada Jumat (14/2). Kolaborasi ini mengusung tema “Gowes dan Sehat Bareng” yang diikuti oleh sivitas kampus Fisipol UGM. Kegiatan diawali dengan aktivitas bersepeda di seputaran UGM dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh sivitas yang hadir.

Adapun FISIPIT telah hadir sejak 16 Februari 2013, sedangkan Wellness Center didirikan pada 14 Februari 2020. Kedua sarana kesehatan ini merupakan implementasi dari Fisipol Healty Campus, sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3). read more

Fisipol Buka Kanal Pengetahuan untuk Publikasi Ilmu Pengetahuan ke Masyarakat

Yogyakarta, 13 Februari 2025—Pengetahuan merupakan salah satu aspek pembangunan keberlanjutan yang paling utama di sektor akademik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada menyadari urgensi tersebut dan berkomitmen menyalurkan kontribusi ilmu pengetahuan pada masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, Fisipol UGM meresmikan Kanal Pengetahuan Fisipol pada Kamis (13/2) di Auditorium Lantai 2, Fisipol UGM.

Kanal Pengetahuan Fisipol merupakan laman khusus yang berisi materi-materi perkuliahan setiap program studi, edukasi masyarakat, hingga diseminasi riset. Laman ini juga memberikan akses pada kanal-kanal pengetahuan lainnya yang telah dimiliki setiap departemen. Publik bisa mengakses konten dalam laman tersebut secara bebas, baik gratis maupun berbayar. Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D. menjelaskan, setiap departemen hingga saat sebenarnya telah merintis upaya publikasi ilmu pengetahuan sejak tahun 2015. read more

[Press Release] Kanal Pengetahuan: Fisipol UGM Integrasikan Aktivitas Keilmuan dan Inovasi Pendidikan yang Aksesibel Bagi Masyarakat

Yogyakarta, 13 Februari 2025—Peringati satu dekade inovasi pengetahuan berbasis platform digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada meluncurkan laman Kanal Pengetahuan Fisipol pada Kamis (13/2). Laman ini secara khusus dibuat untuk meningkatkan kontribusi fakultas dan program studi dalam mengembangkan serta mengelola ilmu pengetahuan dari hulu ke hilir, mulai dari proses produksi pengetahuan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Prosesi peresmian dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, perwakilan pimpinan universitas, serta perwakilan setiap program studi Fisipol UGM. read more

Alumni Fisipol UGM Bagikan Tips dan Trik Lolos LPDP

Yogyakarta, 11 Februari 2025—Sejak pertama kali diluncurkan, program beasiswa LPDP menarik banyak minat mahasiswa. Kini pemerintah memberikan kemudahan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seiring meningkatkan peminat, perubahan kebijakan dan penyesuaian aturan juga dilakukan. Career Development Center (CDC), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada menggelar talkshow bersama LPDP dan Awardee pada Jumat (7/2) dengan tajuk “Webinar Sharing Beasiswa LPDP: Proses Pendaftaran dan Tips Menulis Esai”. read more

CfDS UGM Selenggarakan Diskusi bahas Peluang Kerja bagi Disabilitas pada Era Ekonomi Digital

Yogyakarta, 11 Februari 2025–Menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 28 juta penduduk atau setara dengan 10% populasi nasional. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam lapangan kerja, terdapat regulasi yang mewajibkan sektor pemerintah untuk mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai dan satu persen untuk perusahaan swasta. Meskipun demikian, Susenas mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas dengan usia produktif yang bekerja kurang dari 10%.  read more