- Cultural Excursion: Kunjungan Budoyo ke Museum Sonobudoyo
- Walking Tour Kotagede
- Outdoor Excursion: Merapi Jeep Lava Tour
Pos oleh :
fisipol
The lecture component consists of a series of sessions delivered by distinguished scholars, practitioners, and experts from Indonesia and abroad with expertise in digital transformation and related fields. Conducted in both onsite and online formats through video conferencing platforms, each session combines thematic presentations with interactive discussions and question-and-answer segments, fostering active engagement and knowledge exchange among participants. Through these learning activities, participants are expected to achieve ELO 1, ELO 2, ELO 5, and ELO 6, including the ability to identify key concepts of digital transformation, examine organizational opportunities and challenges in adopting digital technologies, compare digital transformation strategies across different contexts, and evaluate ethical risks and implications related to cybersecurity, personal data protection, misinformation, and the digital divide.
Yogyakarta, 18 Juni 2026—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM menyelenggarakan agenda Rapat Kerja Fakultas pada Kamis (18/6). Bertempat di Auditorium Lt. 4 FISIPOL UGM, pertemuan ini dihadiri secara langsung oleh segenap pimpinan fakultas, mulai dari Dekan, para Wakil Dekan, hingga Ketua dan Sekretaris Departemen serta Program Studi.
Secara umum, Rapat Kerja Fakultas ini difokuskan pada evaluasi dan pembahasan Insentif Kinerja Dosen (IKD). Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Wawan Mas’udi menyebutkan pentingnya membicarakan IKD sebagai pintu masuk dalam forum.
Dalam upaya mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengelolaan informasi akademik, Digilib FISIPOL UGM menghadirkan sejumlah pembaruan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika. Berbagai layanan ini dirancang untuk meningkatkan keamanan pengelolaan dokumen, mempermudah akses terhadap sumber daya digital, serta mendukung pengembangan penelitian berbasis data.
Pemanfaatan Layanan Penyimpanan Dokumen Berbasis Awan
Untuk meminimalkan risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat maupun kendala teknis lainnya, sivitas akademika FISIPOL UGM diimbau untuk memanfaatkan layanan penyimpanan dokumen berbasis cloud yang disediakan oleh Universitas Gadjah Mada.
Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM menyelenggarakan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan bagi peserta dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang diselenggarakan pada Rabu-Jumat, 17–19 Juni 2026, di Seminar Timur Fisipol UGM. Kegiatan ini diikuti oleh 52 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Yogyakarta, 17 Juni 2026—Program Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Project Showcase pemanfaatan data untuk kebijakan publik. Kegiatan ini menghadirkan karya mahasiswa yang mengolah data menjadi insight untuk mendukung perumusan kebijakan serta penyelesaian berbagai persoalan publik.
Project showcase ini merupakan ruang apresiasi bagi mahasiswa sekaligus wadah berbagi ide dan perspektif tentang pemanfaatan data dalam administrasi publik. Melalui kegiatan ini, pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana data diolah menjadi informasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan dan penyelesaian berbagai persoalan publik.
Yogyakarta, 17 Juni 2026—Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (PPKK FISIPOL UGM) telah meluncurkan program diklat yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan puskesmas.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menerima kunjungan delegasi dari Indo-Pacific Research Centre (IPRC), Murdoch University, Australia, dalam kegiatan Kunjungan dan Diskusi Internasional yang diselenggarakan di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM pada Senin (15/6). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Director of IPRC, Prof. Ian Wilson, dan Prof. Jacqueline Lo dari Murdoch University.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya FISIPOL UGM dalam memperkuat jejaring akademik internasional sekaligus menjajaki peluang kolaborasi strategis dengan Indo-Pacific Research Centre dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan akademik. Melalui pertemuan ini, kedua institusi berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengembangan kapasitas akademik serta peningkatan kualitas riset yang berdampak bagi masyarakat.
Yogyakarta, 15 Juni 2026─Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta pada Senin (15/6), di Ruang Dekanat Fisipol UGM dan Ruang Sidang 1 Departemen PSdK.
Kegiatan ini menjadi awal kerja sama dalam rangka pengembangan Laboratorium Sosial PSdK yang akan berisi banyak kegiatan mulai dari pengembangan kapasitas, magang, skripsi, kuliah lapangan, dan lain-lain.
Yogyakarta, 15 Juni 2026—Merespons situasi sosial-politik nasional yang dinilai kian darurat, Keluarga Mahasiswa (KM) FISIPOL UGM menggelar aksi pembacaan rilis, pernyataan sikap, dan mimbar bebas di Taman Pintar FISIPOL, Senin (15/6). Aksi ini diwarnai oleh kehadiran massa yang kompak mengenakan atribut serba hitam sebagai simbol keprihatinan.
Dalam seruannya, KM FISIPOL menyoroti berbagai isu krusial yang dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam mendengar rakyat. Beberapa keresahan utama yang diangkat meliputi pelemahan nilai tukar Rupiah, melonjaknya harga kebutuhan pokok dan BBM, alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga kekhawatiran akan tergerusnya supremasi sipil melalui pengesahan UU TNI dan Polri.