Sejak disahkan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Februari 2018 silam, UU MD3 membawa gejolak pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di jagat dunia maya. Dalam berbagai lini media sosial, perbincangan mengenai UU MD3 tersebut menjadi salah satu topik terhangat di kalangan warga net. Suara pun terpecah menjadi dua, ada yang mendukung, namun banyak pula yang menentang karena dianggap membuat lembaga legislatif menjadi tidak tersentuh.

Berdasarkan fenomena di atas, Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM mengadakan penelitian tentang “Sentimen terhadap Isu UU MD3 di Twitter dan Portal Berita Daring.” Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi dan opini masyarakat Indonesia terhadap polemik UU MD3 di jagat dunia maya. read more

Di tahun 2018 penggunaan ponsel pintar di Indonesia telah mencapai hampir 100 juta pengguna.  Sedangkan, penetrasi internet sudah mencapai 143 juta orang sepanjang tahun 2017 ini. Oleh karena itu, bisnis yang melibatkan dua aspek ini menjadi peluang besar bagi masyarakat. Hal inilah yang diungkapkan oleh Dayu Dara Permata selaku Head of Go-Life dalam acara 90° Digitalk pada 3 Mei lalu. Acara yang diselenggarakan oleh Center Digital for Society (CFDS) ini mengusung tema “Go-Life: Easier Life or Lazier Life?”. read more

Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM ikut merayakan Hari Kartini dengan membuat diskusi berjudul Commemorating Kartini’s Day: Empowering Women Through Digital Activism di Auditorium Fisipol pada Senin (23/4). Hadir sebagai pembicara seorang aktivis perempuan, Kate Walton, yang merupakan pendiri Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG).

Terkait aktivisme di media digital, Kate memulainya dengan sederet pertanyaan. Pernahkah kita menandatangani petisi online? Pernahkah kita ikut donasi online? Apakah kita pernah membagikan pengalaman buruk beserta saran menghindarinya di media sosial? Apabila pernah melakukan hal semacam ini, menurut Kate, kita sudah melakukan aktivisme di media digital. read more

Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyelenggarakan Digital Future Discussion (Diffussion) pada Kamis (12/4). Dengan mengangkat topik digital governance atau pemerintahan digital, terdapat tiga subtopik yang menjadi pembahasan. Pembicara dalam diskusi tersebut diisi oleh tiga peneliti CfDS, yaitu Priscila Asoka Kenasri (Research Assistant CfDS), Chaira Anindya (Research Associate CfDS), dan Faiz Rahman (Researcher CfDS).

Diskusi pertama disampaikan oleh Asoka, yang mengangkat tema pembahasan mengenai pengaruh media sosial dalam memanipulasi atau melemahkan demokrasi. Sebelumnya, ditayangkan video bagaimana kebijakan negara Tiongkok dalam melakukan censorship berbagai media sosial di negaranya untuk berbagai alasan “perlindungan”. Salah satu caranya adalah dengan menekan kebebasan bermedia sosial oleh masyarakat di negaranya.” Tiongkok, merupakan salah satu  contoh negara yan memiliki internet freedom paling rendah di dunia. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya rata-rata masyarakat di dunia yang teropresi melalui media sosial berjumlah lebih besar daripada masyarakat yang benar-benar memiliki internet freedom,” ungkap Asoka. Ia juga menuturkan adanya tiga bentuk manipulasi media sosial yang mengancam demokrasi. “Tiga cara pemerintah yang mengancam demokrasi dalam memanipulasi konten adalah pertama, melalui political boots, yaitu membuat akun-akun palsu untuk menggeser fokus orang, propaganda, dan fake news,” jelasnya. Namun, ancaman demokrasi tidak hanya datang secara represif dengan alur top-down namun juga secara bottom-up. Dalam diskusi yang berjalan, diakui bahwa ancaman demokrasi melalui kebebasan media sosial juga dapat datang dari masyarakat itu sendiri, contohnya melalui pelintiran kebencian dan propaganda yang datang dari masyarakat yang ditujukan ke pemerintahnya. read more