Bandung Conference and Beyond 2015 resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, H.E. Retno L.P. Marsudi, Rabu (8/4) pagi. Bertempat di Balai Senat UGM, acara ini diikuti oleh lebih kurang 200 peserta dari berbagai negara. Institute of International Studies UGM dan The School of Political Science and International Studies University of Queensland menyelenggarakan acara ini dalam rangka memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Acara akan berlangsung selama dua hari meliputi sesi seminar dan diskusi panel bertajuk Rethinking International Order, Identity, Security, and Justice in A Post-Western World.
Arsip:
fisipol
Eric Hiariej heads the International Relations department at the Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University in Yogyakarta. Andrew Philips is associate professor in international relations and strategy in the School of Political Science and International Studies, University of Queensland in Brisbane, Australia.
Foreign minister Retno LP Marsudi this week will welcome 200 academics from Indonesia, Australia, and the wider region to Gadjah Mada University (UGM), where they will commemorate the Asia-Africa Conference’s (KAA) 60th anniversary and debate its lessons for today’s world.
“Aktivitas patronase memberikan keuntungan materi dari caleg kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak. Praktek patronase misalnya tercermin lewat pemberian uang sebelum pileg berlangsung (serangan fajar), pemberian bingkisan, perbaikan infrastruktur, pekerjaan, kontrak kerja hingga sebuah proyek. Sementara itu, praktek klientelisme diartikan sebagai hubungan personal langsung antar orang berdasarkan patronase,” ungkap Prof. Edward Aspinall, Ph.D.
Kalimat tersebut dilontarkan dalam launching sekaligus bedah buku dengan tema Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, Rabu (8/4) di Ruang Seminar Perpustakaan UGM lantai 2, Rabu (8/4). Acara tersebut diselenggarakan oleh Politics and Government Research Center (PolGov), Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) UGM. Selain itu, buku tersebut merupakan hasil dari riset kolaboratif yang dilaksanakan oleh Coral Bell School of Asia Pacific Affairs di Australian National University (ANU) dan PolGov di JPP UGM pada 2013-2014.
Ditulis oleh Widowati Maisarah MA
Peneliti PPKK Fisipol UGM
Beberapa waktu terakhir, pemeberitaan media massa dan diskusi di media sosial cukup intens membahas rencana pemblokiran terhadap beberapa situs. Rencana pemblokiran tersebut dikemukakan menyusul ditengarainya beberapa situs memuat propaganda radikalsme dna penyebaran kebencian terhadap agama dan aliran agama tertentu. Beberapa situs juga akan diblokir menyusul adanya penyebaran dukungan dan perekrutan anggota ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria). Pro kontra pun mencuat. Satu pihak mendukung pemblokiran atas nama upaya deradikalisasi dan kebebasan berkeyakinan, pihak lain mempertanyakan kebebasan bermedia dan menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan meyakini satu ideologi tertentu.
Sebagian orang menganggap debat merupakan kegiatan yang tidak berguna buang-buang waktu dan tidka bermanfaat. Meski demikian, ternyata debat juga memberi dampak yang baik jika menyikapinya dengan positif. Hal tersebut dirasakan oleh Juara 1 Mahasiswa Berprestasi (Mapres) UGM 2015, Dianty Widyowati.
“Debat itu membuka pikiran dan melatih mental. Selain itu debat mengajak kita berpikir terbuka, melihat sesuatu dari segala sisi sehingga kita bisa lebih open minded dan objektif melihat suatu isu,” jelas Dianty kepada Tribun Jogja, Selasa (7/4).
Polemik pascadisahkannya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yigyakarta (DIY) oleh DPRD DIY belum lama ini, diharapkan tidak terus melebar. Pengamat politik yang juga Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) , Bayu Dardias Kurniadi mengungkapkan , dirinya merasa khawatir dengan perbedaan pendapat mengenai perdais itu.
Terlebih , perbedaan pendapat yang sebelumnya terjadi di DPRD DIY saat membahas Pasal 3 Ayat 1 huruf M Raperdais saat ini setelah disahkan, justru melebar ke internal Keraton dan tambah meruncing.
Minimnya informasi yang dimiliki pelaku UKM tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, secara tidak langsung membuat UKM di Kota Yogyakarta belum memiliki persiapan menghadapi MEA.
Hal tersebut diungkapkan Hempri Suyatna selaku peneliti dari FAkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM saat memaparkan hasil penelitiannya tentang Kajian Daya Saing UKM KOta Yogyakarta dalam Menghadapi MEA 2015 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Menurutnya, dari hasil survei yang ia lakukan kepada para pelaku UKM Kota Yogyakarta , hanya 52 persen saja yang memahami apa itu MEA. Tetapi pengetahuan tersebut tak diikuti tindakan untuk melakukan persiapan.
SLEMAN (KRjogja.com) – Memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar seminar internasional ‘Bandung Conference and Beyond 2015’. Seminar tersebut secara resmi dibuka oleh menteri luar negeri, Retno LP Marsudi, Rabu (8/4/2015) pagi.
Dalam pidatonya, menteri luar negeri mengatakan jika konferensi dapat menjadi sebuah langkah penting bagi Indonesia dalam peringatan Konferensi Asia Afrika yang akan digelar kembali di Bandung 18-21 April 2015 mendatang. Retno menilai jika saat ini perlu ada langkah nyata dari masing-masing negara peserta KAA untuk membentuk kembali solidaritas di antara negara-negara di Asia dan Afrika seperti yang pernah tertuang dalam Dasasila Bandung.
Kenakalan remaja yang menjurus pada tindak kekerasan dan kriminal, belakangan ini makin mengkhawatirkan. Tidak terkecuali di wilayah Yogya. Kondisi ini membuat Pemerintah Daerah DIY miris dan merasa perlu segera melakukan tindakan tegas dengan digagasnya peraturan daerah (perda) terkait kenakalan remaja agar tidak mengarah kepada kriminalitas.
“Saya sedang berpikir mempunyai cara, paling sedikit dengan adanya perda yang mengendalikan bagaimana orangtua sebelum anak-anaknya dewasa bertanggung jawab mendidik anak tersebut dengan baik. Hal ini untuk kurangi kekerasan dan pelanggaran oidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Pengamat Komunikasi dan Media UGM, Wisnu MArtha Adiputra , menilai pemblokiran situs Islam oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baru-baru ini merupakan kemunduran bagi proses demokrasi di Indonesia.
Menurut dia, kondisi ini justru seperti pada masa orde baru dimana fungsi Komenkominfo sama halnya dengan Departemen Penerangan. “Seharusnya Kemenkominfo mendorong hak atas informasi bagi masyarakat. Bukan membatasi,”papar Wisnu di Universitas Gadjah Mada, Kamis (2/4).
Meski demikian, Wisnu sepakat situs-situs yang terbukti mengajarkan paham radikalisme diblokir. Hanya saja dari pengamatannya, dari sekitar 22 situs Isalam yang diblokir tersebut, tidak semuanya menyebarkan paham radikalisme.