Yogyakarta, 3 Juni 2025—Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Mulyadi Sumarto, menyumbangkan tulisan terbaru yang mengungkap dinamika hubungan antara demokratisasi, politik elektoral, dan kebijakan sosial di Indonesia. Artikel ilmiah berjudul “Welfare and Democratisation: How Electoral Politics Shape Indonesian Social Policy and Citizen’s Social Rights” ini dipublikasikan dalam jurnal Contemporary Politics dan ditulis Mulyadi Sumarto bersama John F. McCarthy dari The Australian National University. read more

Yogyakarta, 13 Mei 2025—Election Corner Fisipol UGM bersama dengan Yayasan LKiS dan Pares menggelar dialog bersama Wali Kota Yogyakarta dengan tajuk “Pemimpin Mendengar : Tindak Lanjut Visi-Misi Wali Kota Yogyakarta”. Dialog bersama wali kota ini ditujukan untuk mendengar aspirasi warga Kota Yogyakarta terkait isu inklusivitas, ketenagakerjaan, pendidikan, serta hunian & penggusuran. Acara ini mengundang Wali Kota Yogyakarta, Dr. (H.C) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K); Dosen Fisipol UGM, Prof. Dr. Amalinda Savirani; dan dimoderatori oleh Fitria Yuniarti, M.A.  read more

Yogyakarta, 3 Mei 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) melalui Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama dan diskusi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Kegiatan berlangsung di Ruang Dekanat FISIPOL UGM dan dihadiri langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP, MM, M.Ec.Dev., Wakil Bupati Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Sekda Dr. Yusuf Salim, M.Si., Kepala Bappeda Ferdinand Rumsowek, AMK., S.Kes., serta jajaran kepala dinas lainnya. Dari pihak FISIPOL UGM, turut hadir Dekan Dr. Wawan Masudi, Prof. Dr. Gabriel Lele, Dr. Arie Ruhyanto selaku Direktur PPKK, serta sejumlah peneliti PPKK lainnya. read more

Koleksi eBook Baru – “Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN: Power and Normative Struggles: Power and Normative Struggles”

Sinopsis Buku:
Buku ini menyoroti bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan studi kasus, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi OMS dalam mempengaruhi kebijakan regional, termasuk resistensi dari negara-negara anggota, hambatan hukum, serta dinamika politik yang kompleks. Buku ini juga mengeksplorasi strategi yang digunakan OMS untuk membentuk norma-norma HAM di ASEAN, termasuk melalui advokasi, diplomasi, dan kolaborasi lintas negara. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada isu-isu HAM dan politik internasional. read more

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM selenggarakan acara “Penyambutan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Periode Semester Genap TA 2024/2025” pada Rabu (19/2), di Auditorium lt.4 Fisipol UGM.

Mahasiswa baru disambut dengan pengantar dari Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi yang menjelaskan 3 flagship riset di Fisipol UGM, yakni transformasi digital, green society, dan inklusi sosial.

Agenda akan dilanjutkan dengan public lecture oleh Dr. Rob Manwaring dari Flinders University. Adapun tema public lecture yang disampaikan, yakni “Smart Policy Making: Choosing the Right Policy Instruments and Tools”. Agenda ini turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4, yaitu Pendidikan Berkualitas. read more

Yogyakarta, 19 Februari 2025 – Di Indonesia, kawan transgender termasuk dalam kelompok sosial yang rentan menerima ketidakadilan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki identitas gender minoritas yang berujung pada perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Dalam situasi bencana, diskriminasi terhadap kawan transgender meningkatkan potensi risiko, sehingga perlindungan sosial khusus diperlukan untuk mengakomodasi hak kawan trangender. Namun, Arif Budi Darmawan, Resilience Development Initiative (RDI), dalam tulisannya yang berjudul “Mendengarkan Suara yang Tidak Terdengarkan: Perlindungan Sosial Adaptif bagi Kawan Transgender dalam Perubahan Iklim” memaparkan bahwa kelompok transgender sulit mendapatkan perlindungan karena diskriminasi dari berbagai sektor.  read more

Yogyakarta, 13 Februari 2025—Peringati satu dekade inovasi pengetahuan berbasis platform digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada meluncurkan laman Kanal Pengetahuan Fisipol pada Kamis (13/2). Laman ini secara khusus dibuat untuk meningkatkan kontribusi fakultas dan program studi dalam mengembangkan serta mengelola ilmu pengetahuan dari hulu ke hilir, mulai dari proses produksi pengetahuan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Prosesi peresmian dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, perwakilan pimpinan universitas, serta perwakilan setiap program studi Fisipol UGM. read more

Yogyakarta, 7 Februari 2025 – Migrasi iklim semakin menjadi masalah penting di wilayah Sungai Mekong, yang mencakup Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Laos, dengan 65 juta penduduk yang bergantung pada sungai untuk mata pencaharian mereka. Dalam tulisan yang berjudul “Unveiling the Invisible Reality of Climate Migrant Stories in the Lower Mekong Basin” oleh Dollin Ardan dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, menjelaskan dampak dari perubahan iklim ekstrim, seperti kekeringan ekstrim dan banjir, menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, ketahanan pangan yang menurun, dan gangguan pada migrasi ikan yang penting bagi mata pencaharian penduduk setempat. read more

Yogyakarta, 6 Februari 2025 ─ Dosen Departemen PSdK, Tauchid Komara Yuda dan kolega publikasikan jurnal yang berjudul, “The Anthropocene rift and social policy – rethinking ontological and epistemological perspectives”. Diterbitkan oleh Emerald Insight, artikel ini membahas bagaimana perdebatan tentang Antroposen berkembang dalam pemahaman dan praktik kebijakan sosial dan bagaimana perdebatan tersebut menantang premis inti dalam model ketergantungan jalur yang menjadi dasar penjelasan proses kebijakan. read more