Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM selenggarakan acara “Penyambutan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Periode Semester Genap TA 2024/2025” pada Rabu (19/2), di Auditorium lt.4 Fisipol UGM.

Mahasiswa baru disambut dengan pengantar dari Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi yang menjelaskan 3 flagship riset di Fisipol UGM, yakni transformasi digital, green society, dan inklusi sosial.

Agenda akan dilanjutkan dengan public lecture oleh Dr. Rob Manwaring dari Flinders University. Adapun tema public lecture yang disampaikan, yakni “Smart Policy Making: Choosing the Right Policy Instruments and Tools”. Agenda ini turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4, yaitu Pendidikan Berkualitas. read more

Yogyakarta, 19 Februari 2025 – Di Indonesia, kawan transgender termasuk dalam kelompok sosial yang rentan menerima ketidakadilan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki identitas gender minoritas yang berujung pada perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Dalam situasi bencana, diskriminasi terhadap kawan transgender meningkatkan potensi risiko, sehingga perlindungan sosial khusus diperlukan untuk mengakomodasi hak kawan trangender. Namun, Arif Budi Darmawan, Resilience Development Initiative (RDI), dalam tulisannya yang berjudul “Mendengarkan Suara yang Tidak Terdengarkan: Perlindungan Sosial Adaptif bagi Kawan Transgender dalam Perubahan Iklim” memaparkan bahwa kelompok transgender sulit mendapatkan perlindungan karena diskriminasi dari berbagai sektor.  read more

Yogyakarta, 13 Februari 2025—Peringati satu dekade inovasi pengetahuan berbasis platform digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada meluncurkan laman Kanal Pengetahuan Fisipol pada Kamis (13/2). Laman ini secara khusus dibuat untuk meningkatkan kontribusi fakultas dan program studi dalam mengembangkan serta mengelola ilmu pengetahuan dari hulu ke hilir, mulai dari proses produksi pengetahuan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Prosesi peresmian dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, perwakilan pimpinan universitas, serta perwakilan setiap program studi Fisipol UGM. read more

Yogyakarta, 7 Februari 2025 – Migrasi iklim semakin menjadi masalah penting di wilayah Sungai Mekong, yang mencakup Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Laos, dengan 65 juta penduduk yang bergantung pada sungai untuk mata pencaharian mereka. Dalam tulisan yang berjudul “Unveiling the Invisible Reality of Climate Migrant Stories in the Lower Mekong Basin” oleh Dollin Ardan dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, menjelaskan dampak dari perubahan iklim ekstrim, seperti kekeringan ekstrim dan banjir, menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, ketahanan pangan yang menurun, dan gangguan pada migrasi ikan yang penting bagi mata pencaharian penduduk setempat. read more

Yogyakarta, 6 Februari 2025 ─ Dosen Departemen PSdK, Tauchid Komara Yuda dan kolega publikasikan jurnal yang berjudul, “The Anthropocene rift and social policy – rethinking ontological and epistemological perspectives”. Diterbitkan oleh Emerald Insight, artikel ini membahas bagaimana perdebatan tentang Antroposen berkembang dalam pemahaman dan praktik kebijakan sosial dan bagaimana perdebatan tersebut menantang premis inti dalam model ketergantungan jalur yang menjadi dasar penjelasan proses kebijakan. read more

Yogyakarta, 6 Februari 2025 – Hilirisasi bahan baku industri telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi, yang kemudian diekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Oktavianus Bima Saputra peneliti Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM dalam tulisannya yang berjudul “Agenda Hilirisasi Indonesia: Kunci Negara Keluar dari Kutukan Sumber Daya?”. Tulisan ini menjelaskan bahwa Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri pengolahan dalam negeri yang berkelanjutan melalui hilirisasi.  read more

Yogyakarta, 4 Februari 2025 – Tahun 2024 menjadi titik krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana peran perempuan dalam dunia politik semakin disorot. Meski sudah ada kebijakan yang menjamin keterwakilan perempuan, tetapi tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik masih besar. Ghea Anissah Trinanda seorang peneliti Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM dalam tulisannya yang berjudul “Dinamika Representasi Politik Perempuan dalam Menghadapi Tantangan Intoleransi Gender” mengungkap bahwa intoleransi gender dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan politik masih menjadi masalah yang harus diatasi. read more

Yogyakarta, 4 Februari 2025 – Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Perubahan tersebut ditemukan oleh Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Nuraini Siregar dan Sutan Sorik dalam tulisannya yang berjudul The Shifting Pattern of Civil Societ Partisipation in The Digital Space: Lesson Learned From The Hastag “No Viral No Justice”. Sarah dan Sutan meneliti bagaimana masyarakat masa kini menggunakan media sosial tidak hanya mencakup kebutuhan sosial, tetapi juga berkembang menjadi sarana untuk memperjuangkan berbagai isu, termasuk keadilan hukum. read more

Yogyakarta, 23 Januari 2025─Dalam upaya memajukan industri pariwisata Kabupaten Bintan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan tanda tangani perjanjian kerjasama pada Jumat (23/1). Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan membantu pemerintah Kabupaten Bintan untuk menciptakan model perencanaan pembangunan, secara khusus pembangunan dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Wawan Mas’udi selaku Dekan FISIPOL UGM menyatakan, “Saya kira penting untuk menggabungkan aspek maritim dan nuansa sosiologis lainnya. Semoga dengan ini, kami bisa membantu secara langsung pemerintah Kabupaten Bintan, sekaligus bisa kami akurasikan ke karakteristik spesifik kepulauan dan bisa dikomunikasikan ke pemerintahan pusat. Sebentar lagi akan keluar UU Daerah Kepulauan, siapa tahu Bintan kita jadikan referensi nasional.” read more