Arsip:

SDGs 16: Peace Justice and Strong Institutions

Siaga Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, FISIPOL Crisis Center Siapkan Empat Layanan

Yogyakarta, 13 Juli 2024-Guna mencegah dan mengatasi adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, FISIPOL Crisis Center menyediakan empat layanan mulai dari pelaporan hingga fasilitator edukasi. 

FISIPOL Crisis Center atau FCC merupakan unti kerja di bawah Career Development Center (CDC) yang bertugas melakukan, mengoordinasikan, dan/atau memantau upaya pencegahan hingga pemulihan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus FISIPOL UGM. 

Menurut Arie Eka dari Divisi Pelaporan dan Pelayanan FCC, terdapat empat layanan terpadu diantaranya pelaporan kasus, pendampingan dan pemulihan psikologis, konseling hukum, serta fasilitator edukasi.  read more

Fisipol UGM Inisiasi Megashift Demi Menjawab Tantangan Disrupsi

Yogyakarta, 12 Juli 2024─Di zaman sekarang ini, dunia menghadapi disrupsi sebagai konsekuensi dari transformasi digital, pandemi Covid-19, dan perubahan iklim. Berbagai disrupsi tersebut mengubah cara dan pola masyarakat global dalam berinteraksi, berpolitik, dan mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan. 

Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D., Dekan Fisipol UGM menilai bahwa perguruan tinggi perlu mengambil peran dalam menghadapi disrupsi ini. “Perguruan tinggi perlu memainkan peran yang lebih agresif untuk lebih bisa memahami perubahan yang sedang terjadi dan menawarkan sesuatu untuk menjadi bagian dari perubahan yang terjadi,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berkutat pada konteks substansi saja, tetapi juga perlu mengambil aksi. read more

Tiga Dosen MKP FISIPOL UGM Tawarkan Pendekatan Analisis Dampak Regulasi dalam Buku Terbaru

Yogyakarta, 10 Juli 2024─Publikasi buku “Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi) : Konsep & Penerapannya” menawarkan panduan melalui salah satu pendekatan dalam kebijakan publik dalam meminimalkan dampak implementasi kebijakan. Buku ini baru saja diterbitkan pada 27 Mei 2024 oleh UGM Press dan merupakan hasil kolaborasi dari tiga dosen dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik (DMKP), yaitu Dr. Ambar Widaningrum, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, dan Dr. Nurhadi Susanto. 

Dosen MKP UGM, Dr. Ambar Widaningrum, sebagai salah satu penulis dalam buku ini  menuturkan bahwa buku ini dapat memberikan perspektif baru melalui pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi. “Buku ini melengkapi beberapa metode kajian kebijakan publik, terutama terkait dengan upaya mitigasi resiko yang mungkin akan terjadi ketika kebijakan diimplementasikan,” tuturnya pada Rabu (10/07). read more

Pelajari Berbagai Prioritas Kebijakan Publik di Lapangan, GAMAPI FISIPOL UGM Adakan Public Visit

Jakarta, 3 Juli 2024─Dalam upaya memperdalam pemahaman mahasiswa tentang kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, Departemen Hubungan Masyarakat (HUMAS) Keluarga Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik (GAMAPI) FISIPOL UGM mengadakan Public Visit ke Jakarta pada 1 – 3 Juli 2024. Acara ini diikuti oleh mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 dengan tujuan untuk memberikan perspektif praktis tentang Manajemen dan Kebijakan Publik atau Administrasi Negara di sektor pemerintahan. Kunjungan ini mencakup lima instansi kunci: Komisi II DPR RI, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pusat Informasi PBB (UNIC). read more

MPR RI dan Fisipol UGM Gelar FGD Bahas Upaya Perkuat Sistem Demokrasi Indonesia

Yogyakarta, 2 Juli 2024─Transisi demokrasi di Indonesia sempat mendapat sorotan global akan keberhasilannya dalam mendorong perubahan konstitusional tanpa adanya disintegrasi nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, perangkat demokrasi yang semula berjalan sesuai dengan koridor konstitusi mulai mendapati tantangan besarnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang telah melahirkan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mencoba bergerak mengatasi hal itu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu aktor akademis mendukung penuh upaya tersebut melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (2/7), bertempat di Merapi Room Hotel Kimaya. read more

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, LAN RI dan FISIPOL UGM Langsungkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1

Yogyakarta, 2 Juli 2024─Pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi esensial dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Di tengah pergeseran isu dunia dan pertumbuhan demografi yang cepat, ASN harus dilengkapi dengan keterampilan analisis kepemimpinan yang kuat untuk memahami dan merespons permasalahan yang muncul secara efektif. Menanggapi hal itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM bersama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) selenggarakan Anticipatory Leadership Training pada Selasa (2/7) di Ruang BA 201 FISIPOL UGM. Pelatihan ini merupakan bagian dari Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Nasional ASN Tingkat I Angkatan 60. read more

Selesaikan Konflik Rempang, Magister MKP Fisipol UGM Buka Ruang Diskusi Publik

Yogyakarta, 20 Juni 2024─Pembangunan Rempang Eco-City sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) memunculkan konflik yang tak kunjung usai. Pasalnya, pembangunan ini dinilai tidak melibatkan masyarakat dan terkesan terburu-buru.

Sebagai upaya mediasi konflik dan manifestasi TPB ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, Magister Departemen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM mengadakan Publicness Forum #2. Acara bertajuk “Dialog Inklusif: Ruang Manajemen Konflik Rempang Eco City” ini membuka ruang diskusi secara daring untuk membedah hambatan pembangunan dan menemukan alternatif penyelesaian konflik. read more

Merefleksikan 25 Tahun Desentralisasi Pendidikan, Magister Sosiologi Fisipol UGM Ajak Berdiskusi

Yogyakarta, 19 Juni 2024─Dalam kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Sosiologi Fisipol UGM, Irsyad Zamjani selaku Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek RI memaparkan beberapa pertimbangan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Desentralisasi atau pengalihan tugas wewenang dalam mengambil keputusan, dilakukan dengan tujuan distribusi kekuasaan dan mengurangi kompleksitas birokrasi karena berupaya mendekatkan penerima layanan. Hal ini juga turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-16 yaitu memperkuat perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.  read more

Kontroversi RUU Penyiaran Ancam Penyiaran Lokal dan Content Creator, DISKOMA Gelar Diskusi Dari Kacamata Komunikasi

Yogyakarta, 15 Juni 2024─Revisi Undang-Undang Penyiaran 2024 menuai kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan pers dan kreativitas seniman. Draft RUU Penyiaran 2024 sendiri merupakan revisi dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Merespon isu komunikasi kaitannya dengan jurnalisme, Magister Komunikasi UGM selenggarakan Diskusi Komunikasi Mahasiswa (DISKOMA #14) bertajuk “Ancaman RUU Penyiaran Terhadap Penyiaran Lokal dan Content Creator” pada Jumat (14/06). 

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada media baru dan membuka paradigma teknologi secara signifikan, dengan logika terbarunya menuntut regulasi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Sayangnya, regulasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi. read more

Indonesia dan Pakistan Serupa Tapi Tak Sama dalam Hadapi Kekerasan Demokrasi

Yogyakarta, 14 Juni 2024—Pelaksanaan Pemilu 2024 masih menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi pakar politik. Tak hanya Indonesia, beberapa negara lainnya juga sedang melaksanakan tahun kontestasi politik. Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) menggelar diskusi APMA MHRD DPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM guna membahas masa depan demokrasi negara-negara di Asia-Pasifik pada Jumat (14/6).

Hassan Nasir Misbahar, Pakar Politik sekaligus Alumni APMA UGM diundang langsung untuk menjelaskan penelitiannya terhadap demokrasi di Pakistan yang melibatkan kekerasan. Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang menerapkan pemerintahan demokrasi. Hassan menjelaskan, Pakistan dulunya merupakan bagian dari India. Perpecahan internal antara agama Islam dan Hindu menjadikan Pakistan memisahkan diri. Beberapa suku yang menjadi mayoritas di Pakistan pun berpindah, sehingga saat ini mayoritas penduduk adalah imigran yang beragama Islam.  read more