Yogyakarta, 16 April 2025─Dalam upaya saling meningkatkan pelayanan dan komitmen terkait pengelolaan kehumasan di lingkup Universitas Gadjah Mada, tim humas Fakultas Ilmu Budaya (FIB) kunjungi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) pada hari Rabu (16/4). Bertempat di Ruang Sidang Dekanat, kunjungan ini dilakukan dalam misi saling mempelajari praktik-praktik pengelolaan media digital, hingga strategi, inovasi dan manajemen komunikasi institusional. Secara khusus, perihal bagaimana pengelolaan kanal-kanal resmi fakultas dapat mendukung visi dan misi fakultas, sekaligus beresonansi secara emosional dan relevan terhadap audiens yang dituju.
SDGs 9: Innovation and Infrastructure
Melbourne, 20 Maret 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) berpartisipasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Global Humanities Alliance (GHA) yang bertajuk “What Does The Decolonising Knowledge Mean from Different Geographical and Disciplinary Perspectives?”. Adapun FISIPOL UGM merupakan salah satu bagian dari GHA yang merupakan forum kerja sama antar 8 universitas di dunia guna berkontribusi dalam diskursus global dalam bidang sosial humaniora yang berfokus dalam merespons isu global.
Yogyakarta, 19 Maret 2025—Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) menggelar Diskusi Publik dan Bedah Buku “Sosiologi Politik: Perspektif dan Pendekatan Kontemporer Merefleksikan Praktik Politik Kaum Muda” pada Rabu (19/3). Bersama sejumlah pakar politik dan sosiologi Fisipol UGM, diskusi mengangkat urgensi dalam perspektif politik terlepas dari aktor politik dan media.
Disampaikan Dosen Departemen Sosiologi UGM, Dr. Lambang Trijono, penulisan buku dilatarbelakangi oleh keresahan terhadap diskursus politik yang kurang memperhatikan perspektif kemasyarakatan. “Ada keinginan untuk mengembangkan ke mana politik itu berada. Saya memperhatikan diskusi politik tidak banyak melihat realita di masyarakat,” ungkapnya. Selama ini pembahasan politik sangat erat dikaitkan oleh narasi kekuasaan dan kewenangan pemerintah sebagai aktor politik. Namun sisi masyarakat sebagai kelompok yang memiliki kedaulatan dalam sistem demokrasi justru terabaikan.
Yogyakarta, 5 Maret 2025 – Setelah melewati pesta demokrasi selama satu tahun terakhir, Indonesia mengalami pergerakan politik yang sangat dinamis. Bersamaan dengan hal itu, Election Corner Fisipol UGM merilis hasil riset terbaru berjudul “Peta Koalisi Pemenang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia”. Riset ini mengungkap dinamika politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang digelar di seluruh Indonesia. Temuan utama riset ini menyoroti tren minimnya kompetisi elektoral karena adanya dominasi koalisi besar.
Yogyakarta, 3 Maret 2025 – Festival Ajisaka, acara tahunan yang digagas oleh mahasiswa, kembali menunjukkan komitmennya dalam menggaungkan isu keberlanjutan. Menjelang penyelenggaraan Festival Ajisaka 2025, panitia menggelar roadshow ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Roadshow ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk turut berpartisipasi mencari ide-ide solutif untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi yang saat ini kurang mengendahkan aspek keberlanjutan lingkungan.
- Pendaftaran dan pengumpulan karya: 1 Maret 2025 – 23 April 2025
- Penjurian karya: 23 April 2025 – 12 Mei 2025
- Candradimuka: 24 – 25 Mei 2025
Festival Ajisaka akan menyelenggarakan serangkaian bedah karya, pameran, dan diskusi panel yang melibatkan para ahli di bidang lingkungan pada puncak acara candradimuka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang pentingnya green economy serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Festival Ajisaka 2025 turut mendukung ekonomi sirkular dan ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. (/noor)
Akuntabilitas Jadi Salah Satu Strategi Pembangunan Digital, CfDS Bahas Adopsi AI Untuk Sektor Publik
Yogyakarta, 6 Maret 2024 – Beradaptasi dengan inovasi digital memang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, akses internet dan teknologi artificial intellegence (AI) di Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam sektor publik. Hal ini penting untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja melalui simplifikasi prosedur dan birokrasi. Melalui acara bertajuk “AI Dalam Sektor Publik: Antara Adopsi dan Diskresi” CfDS membuka diskusi interaktif untuk membahas strategi AI untuk sektor publik.
Yogyakarta, 5 Maret 2025 – Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD), Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM membuka Forum Selasar Fisipol. Forum kali ini mengambil tajuk “Menuju Ruang Aman dan Inklusif untuk Semua Perempuan”. Tema ini dipilih untuk membedah bersama urgensi menghilangkan kekerasan dan diskriminasi di ruang-ruang publik. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber mulai dari civitas akademika fisipol, aktivis IWD, hingga LSM.
Rini Rindawati, anggota Women Disability Crisis Center – SAPDA menyampaikan bahwa masih sering terjadi diskriminasi terhadap kelompok disabilitas terutama perempuan. Bahkan ia mengungkapkan bahwa masih muncul stigma-stigma masyarakat yang melihat disabilitas itu sebagai bentuk kutukan atau karma. “Masih ada juga disabilitas yang mendapat stigma bahwa kekurangannya adalah kutukan atau karma dari orang tuanya,” ungkapnya.
Koleksi eBook Baru – “Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN: Power and Normative Struggles: Power and Normative Struggles”
Sinopsis Buku:
Buku ini menyoroti bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan studi kasus, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi OMS dalam mempengaruhi kebijakan regional, termasuk resistensi dari negara-negara anggota, hambatan hukum, serta dinamika politik yang kompleks. Buku ini juga mengeksplorasi strategi yang digunakan OMS untuk membentuk norma-norma HAM di ASEAN, termasuk melalui advokasi, diplomasi, dan kolaborasi lintas negara. Dengan demikian, buku ini memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada isu-isu HAM dan politik internasional.
Yogyakarta, 25 Februari 2025 – Pilkada Serentak 2024 kini memasuki babak baru pasca pelantikan 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025 dan Retret Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat pada 21-28 Februari 2025. Dari perspektif akademik, Pilkada Serentak masih menyisakan kritik mengenai praktik demokrasi yang mengikuti trend pola praktik demokrasi nasional. Berbagai isu seperti dominasi oligarki, netralitas aparatur, polarisasi politik, minimnya kompetisi sehat, serta kendala regulasi dan logistik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, Pilkada Serentak juga memperlihatkan praktik politik identitas, polarisasi sosial, rendahnya partisipasi, serta maraknya politik uang dan klientelisme.