Arsip:

ugm

Sosok di Balik Naskah Pidato Kenegaraan Jokowi

Presiden Terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato pertamanya sebagai RI-1 usai pembacaan sumpah di Gedung DPR/MPR. Siapa orang-orang yang membantu Jokowi menulis pidato tersebut?

Salah satu anggota Tim 11, Ari Dwipayana mengatakan bahwa tim tersebut memang diminta oleh Jokowi untuk mempersiapkan struktur naskah pidato. Tim 11 adalah orang-orang dekat Jokowi yang sudah mendampingi sejak mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

“Pak Jokowi minta tim, ya ada beberapa orang,” kata Ari saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (18/10/2014). read more

Mengubah Perilaku Sosial

Ditulis Oleh Derajad Widhyharto

Sosiolog UGM

Sebagian orang menganggap berbelanja di mal serasa menjadi bagian dari masyarakat global, apa yang kita beli sama dengan apa yang dibeli oreng lain di belahan dunia lain pula. Mal telah menaikkan gengsi, menyamakan jenis, selera, rasa dan ukuran kebutuhan manusia.

Hal ini terjadi karena barang-barang yang disediakan di mal adalah barang yang diproduksi manajemen modern dengan dukungan standarisasi dan sertifikasi produse internasional yang cabanganya tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia.  read more

Mal Simbol Modernitas Masyarakat

Sebagai pusat perbelanjaan modern, fungsi mal mirip pasar tradisional, yakni menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Agar memiliki kesan menarik, mal menciptakan daya tarik tertentu guna menggoda perhatian pengunjunganya. Biasanya, setiap mal rutin menjalankan program kegiatan tertentu yang bersifat promotif, semisal menggelar atraksi melalui beragam event. 

Dalam perkembangannya, mal mempunyai kelas berbeda-beda. Ada mal kelas premium untuk kelas atas, dan ada mal kelas menengah. Perbedaannya pada kualitas fasilitas umum, semisal parkir, kenyamanan, kepraktisan maupun keamanannya. read more

Komisi Baru Profesionalisme Menunggu

Kehadiran KASN membawa angin segar perubahan dalam tubuh birokrasi pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Keberadaannya menjadi penyeimbang KMP dalam mengangkat dan mencopot pejabat tinggi. 

Ruang rapat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di lantai III Gedung Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terlihat belum komplet. Baru berisi meja rapat plus sejumlah mikrofon meeting dan beberapa kursi. Rapat belum berlangsung intensif. “Belum bergerak, belum dilantik”, kata Ketua KASN, Sofian Effendi, penuh senyum ketika dijumpai Hendri Roris Sianturi dari GATRA, Senin lalu.  read more

Kuliah Umum Perdamaian, Agama dan Pluralisme

Bulaksumur- Rabu (15/10) puluhan mahasiswa, khususnya mahasiswa program pascasarjana Hubungan Internasional hadir dalam kuliah umum di Ruang BA 101. Turut hadir menjadi pembicara kuliah yakni Dr. Andrew Phillips yakni alumni Rotterdam University yang sekarang merupakan staff pengajar di School of Political and International Studies, Queensland University. Acara dibuka oleh Suci Lestari Yuana, MIA dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UGM.

Mas Andrew, sapaan akrab pembicara selama di Indonesia, memaparkan buku yang ditulisnya dengan judul “War, Religion and the Struggle for Peace in A Global Age”. Perang agama di Eropa tidak hanya membawa dampak buruk bagi kemanusiaan. Disisi lain, keadaan ini mendorong sistem sosial yang modern. Terdapat empat transformasi pasca perang agama yang terjadi di Eropa yakni agama, pengikut, komunitas dan perang. read more

Hentikan Pelabelan Kekerasan Anak, Keteladanan Orangtua Kurang

Jakarta, KOMPAS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari berharap masyarakat menghentikan pelabelan terhadap korban dan pelaku kasus tindak kekerasan anak di sekolah. Linda Amalia berharap pelaku diberi hukuman yang sesuai dengan hukum bagi mereka.

“Penyiaran aksi kekerasan (di media sosial dan media massa) itu harus dihentikan. Hal itu untuk melindungi pertumbuhan dan perkambangan anak,” ujar Linda. Hal itu disampaikan dalam jumpa media sekaligus acara perpisahannya, di Jakarta, Rabu (15/10). read more

Simposium Perdamaian International, Wacana dan Praktik Multikulturalisme dan Perdamaian di Indonesia

Bulaksumur- Humanity First dan Sociology Research Center (SOREC), UGM menggelar symposium internasional di University Club (UC), Rabu (8/10) kemarin. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya pentingnya pendidikan multikultural dan merespon dinamika konflik antar kultur yang kerap terjadi. Tidak kurang dari 200 peserta hadir dalam seminar tersebut.

Indonesia sebagai negara multikultur seyogianya melakukan pendidikan keberagaman. Upaya ini dilakukan dalam merespon hadirnya konflik yang pasti terjadi dan mereduksi kekerasan yang ditimbulkan. Hal serupa diungkapkan Dra. Khofifah Indar Parawansa dalam symposium tersebut dengan mengatakan, “Untuk mereduksi kesenjangan wilayah, negara harus meratakan pembangunan dan menggalang dialog antar kelompok”. read more

Semarak Kebersamaan Workshop Penulisan Warta Alumni

Bertempat di Parsley Bakery and Resto, Social Political’s Alumni and Career Engagement Office (SPACE) Fisipol menggelar workshop jurnalistik pada Kamis (9/10), Pk 10.00 WIB. Turut hadir dalam acara tersebut Erwan Widyarto, S.IP dan Dr. M Najib Azca sebagai pemateri. Keduanya merupakan mantan ketua Sintesa sekaligus tokoh jurnalis diberbagai media massa, beberapa diantaranya adalah Radar Jogja dan Detik.  Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Office of Public Relation and Communication Office (OPRC), Dewan Mahasiswa Fisipol dan SPACE. Tujuan dari acara yang berlangsung selama empat jam ini yakni memberikan pengarahan layout dan konten dari bulletin alumni yang terbit triwulan sekali. read more

Perolehan Akreditasi Internasional Jurusan MKP

Jurusan Manajemen Kebijakan Publik (MKP) merupakan satu dari tiga jurusan yang memperoleh akreditasi dari ASEAN University Network (AUN) tahun ini. Sebagai jurusan yang memperoleh penghargaan bergengsi, MKP siap mengembangkan mutu dan kualitasnya melalui berbagai riset, e-lecture dengan universitas mitra serta berbagai publikasi.

Menurut M. Prayoga Permana,S.IP, MPP, perolehan sertifikat periode 21 Oktober 2013 hingga 20 Oktober 2017 merupakan hasil dari ketekunan MKP dalam peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar selama ini. Bukan hanya aktif dalam dunia perkuliahan saja, jurusan yang lahir pada tahun 1957 dengan nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara, berupaya melakukan pendewasaan masyarakat luas melalui publikasi dan seminar yang dilakukan. “Kami memastikan kualitas Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik sesuai dengan kualitas ASEAN”, ungkap Prayoga Permana. read more

Diskusi Forum Selasar Fisipol “Pemilukada Tidak Langsung: dari DPRD, oleh DPRD, untuk Rakyat?”

Selasa sore (30/9) puluhan mahasiswa dengan antusisa berkumpul di depan mushola Fisipol. Mereka berkumpul untuk hadir dalam acara Forum Selasar Fisipol yang bertemakan “Pemilukada Tidak Langsung: dari DPRD, oleh DPRD, untuk Rakyat?”. Acara yang merupakan hasil kerja sama dari KM Fisipol dan Dema Fisipol ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa UGM sendiri melainkan dari beberapa universitas lain seperti UIN (Universitas IAIN Kalijaga) dan UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Diskusi yang diadakan sebagai upaya merespon isu-isu setelah diputuskannya UU pemilukada ini, dimoderatori oleh Satria Triputra, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (2011). Acara ini menjadi sangat istimewa karena selain menghadirkan R.M Abdul Gaffar Karim, M.A (Dosen JPP, UGM) sebagai pembicara, panitia juga menghadirkan Herry Zudianto, S.E, Akt mantan walikota Yogyakarta yang terpilih dengan dua cara pemilihan, baik langsung maupun tak langsung. Herry Zudianto menjadi walikota terpilih melalui DPRD pada tahun 2011 dan dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2006. Seringkali pemilukada dikaitkan dengan proses demokratisasi. Berbagai pihak menilai UU ini mematikan demokratisasi pascareformasi. Tetapi dalam level tertentu hal ini tidak bersinggungan mengingat demokratisasi adalah proses besar menuju negara modern dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Sedangkan pemilukada hanyalah salah satu instrumen untuk mewujudkan proses tersebut. Menurut Herry Zudianto, pemilukada tidak langsung tak serta merta diartikan sebagai cara pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis. Sistem pemilukada tidak langsung akan berlangsung baik hanya jika seluruh sistem yang membungkusnya juga terintegrasi. “Jika kita menilik konteks DIY misalnya, kita akan mengatakan DIY demokratis walaupun penetapan karena penetapan itulah kehendak rakyat”, ungkapnya. (OPRC). read more