Mengkritisi Proses Pembangunan Sosial di Indonesia Guna Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu referensi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional di Indonesia adalah Sustainable Development Goals (SDGs). Fisipol UGM berusaha menjawab proses pencapaian SDGs dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses pembangunan sosial di Indonesia melalui Seminar Nasional bertajuk “Strengthening Social Development to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)” pada (23/10).

“Pengetahunan common sense muncul sebagai pengetahuan yang ditangkap dari fakta penginderaan yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran,” kata Susetiawan Dosen Departemen Pambangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam pidato Dies ke-63 Fisipol UGM.

Susetiawan menambahkan, pengetahuan common sense tersebut kemudian mendorong adanya banalitas di mana hal tersebut terjadi karena situasi sosial, perintah/komando yang meskipun hal tersebut merupakan perbuatan kejahatan tetapi dilakukan karena kepatuhan dan dianggap sebagai kewajaran. Sikap – sikap seperti inilah yang menghambat perkembangan pembangunan sosial.

Fisipol UGM menekankan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan reaksi dari teori pembangunan sebelumnya yang berbasis pertumbuhan ekonomi yang melahirkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Dimensi yang menjadi fokus utama dalam SDGs diantaranya adalah sosial, ekonomi dan lingkungan.

Hingga saaat ini, tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan SDGs adalah masih banyak negara yang tidak memiliki kebijakan khusus dan  kelembagaan/manajemen yang lemah. Alternatif tindakan kolektif yang dapat dilakukan adalah dengan menjamin penghidupan berlanjut di wilayah lokal.

“Masih banyak sumber daya lokal yang tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Peningkatan impor sumber daya seperti beras, dinilai masih sangat tinggi di Indonesia ini,” kata Janianton Damanik Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya lokal menjadi salah satu solusi pembangunan sosial. Pemanfaatan tersebut menjadi suatu strategi mensejahterakan masyarakat kecil.

Pada prinsipnya SDGs berkonsentrasi pada lima hal, seperti people, planet, prosperity, peace and partnership.

“SDGs bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan juga perlu dukungan dari seluruh masyarakat,” kata Rahma Iriyanti Staff Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS, yang ditemui setelah acara di kampus Fisipol UGM.

Ditekankan pula di seminar ini, bahwa sebagai organisasi masyarakat sipil, Non Goverment Organisation (NGO) memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial. NGO berperan mencari strategi yang tepat meliputi; target, indikator dan data, partisipasi, akuntabilitas, kapasitas institusi dan pembiayaan.

“Pemerintah masih cenderung menerapkan pemerintahan yang oligarki. Hal ini membuat strategi pemerataan pembangunan berbasis SDGs ini tidak sampai pada kelompok – kelompok marginal,” kata Hamong Santosa Senior Officer Membership and Partnership.

Menurutnya, bukan hanya pemerintahan oligarki saja yang menghambat pemerataan pembangunan, tetapi juga pemerintahan yang masih bersifat patrialkal.

“Selain itu, pemerintahan yang patrialkal akan menghambat pencapaian kesetaraan gender,” Hamong Santosa Senior Officer Membership and Partnership.

Untuk mencapai konsep partisipasi, pemerintah menawarkan program edukasi dan sosialisasi yang sederhana tentang SDGs kepada masyarakat, harapannya dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pencapaian SDGs dapat berjalan lancar.

Selain itu, SDGs tidak cukup hanya memperhatikan seberapa besar social policy dan berapa besar anggaran negara yang dialokasikan untuk pengembangan, melainkan harus mempertimbangkan implikasi lebih jauh seperti akan munculnya masa ketidakberdayaan dalam pembangunan sosial.

Seminar Nasional tersebut menghadirkan Susetiawan Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fispipol UGM sebagai pengisi Pidato Dies Natalis dan Janianton Damanik Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fispipol UGM, Rahma Iriyanti  Staff Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS dan Hamong Santono Senior Officer Membership and Partnership INFID sebagai Keynote Speaker serta dipandu oleh Suparjan Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM.

Seminar yang dilakukan dengan mempertemukan akademisi dan pengambil kebijakan ini bertujuan untuk bersama-sama melihat ulang capaian proses pembangunan dan mengidentifikasi hambatan yang muncul serta solusi guna mewujudkan percepatan proses pembangunan nasional untuk mencapai SDGs. (/pnm)

«     |      »