Tindak Lanjut Kolaborasi Kementrian Luar Negeri dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan ASEAN

Yogyakarta, 16 Desember 2019—Kerjasama Kementrian Luar negeri RI melalui Direktorat Kerjasama ASEAN dengan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan negara negara wilayah ASEAN ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi inter kementrian, terdiri dari 23 kementrian yang menangani ASEAN dan 68 Pusat Studi ASEAN/Universitas. Koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.

Dalam sambutannya Jose Tavares, Direktur Jenderal Direktorat Kerjasama ASEAN, mengatakan “Pembentukan Pusat Studi ASEAN sebagai lembaga yang melakukan riset, konsultasi, dan publikasi untuk mempromosikan kerjasama ASEAN kepada para pemangku kepentingan secara luas,”

Dasar pembentukan PSA (Pusat Studi ASEAN) adalah dengan adanya Nota Kesepahaman antara Dirjen Kerjasama ASEAM dengan Perguruan Tinggi tentang kerjasama bidang pendidikan, penelitian/pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam acara rapat koordinasi ini juga dilaksanakan Focus Group Discussion untuk melihat berbagai permasalahan di kawasan ASEAN.

“Dengan adanya FGD harapannya dapat menampung berbagai ide dan pemikiran-pemikiran dari para pakar yang ada disini, hal ini kemudian menjadi salah satu bentuk sumbangsih akademisi untuk ASEAN. Pemikiranpemikiran tersebut kemudian ditampung dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kemenlu,” kata Jose

Rapat koordinasi ini diadakan pula untuk memperpanjang masa berlaku nota kesepahaman beberapa universitas dan nota kesepahaman baru bagi beberapa universitas. Berikut beberapa universitas baru yang bergabung;

  1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
  3. Universitas Islam, Makasar
  4. Politeknik Negeri Batam
  5. Universitas Darma Persada, Jakarta
  6. Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang
  7. Universitas Al-Azhar indonesia, jakarta
  8. Universitas Nusa Nipa, Maumere, NTT
  9. Universitas Muhammadiyah, Tapanuli Selatan
  10. Universitas timor, Kefamenanu, NTT

“UGM menandatangani nota kesepahaman itu sejak tahun 2012, dan masa berlaku nota kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun, jadi setiap 5 tahun sekali ada renewal,” kata Ayu Kartikasari Research Manager ASEAN Studies Center UGM. Bentuk kontribusi yang dilakukan UGM melalui ASC, yaitu sumbangsihnya atas riset-riset yang telah dilakukan, diskusi, serta publikasi.

“ UGM sudah sering menjadi kolaborator acara Kemenlu, seperti acara konsorsium PSA  se-Indonesia, launching buku AICHR dan masih banyak lagi,” kata Ayu. Selain itu, dalam rapat koordinasi ini Jose Tavares juga memaparkan hasil KTT ke-35 ASEAN sebagai bentuk transparansi Kemenlu kepada masyarakat, khususnya inter kementrian dan perguruan tinggi, dan juga sebagai pemantik diskusi. (/pnm)