Yogyakarta, 3 Juni 2025—Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Mulyadi Sumardariari, menyumbangkan tulisan terbaru yang mengungkap dinamika hubungan antara demokratisasi, politik elektoral, dan kebijakan sosial di Indonesia. Artikel ilmiah berjudul “Welfare and Democratisation: How Electoral Politics Shape Indonesian Social Policy and Citizen’s Social Rights” ini dipublikasikan dalam jurnal Contemporary Politics dan ditulis Mulyadi Sumardariari bersama John F. McCarthy dari The Australian National University.
Melalui analisis naratif terhadap data kualitatif dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, serta telaah dokumen resmi pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa persaingan elektoral mendorong ekspansi program perlindungan sosial. Namun, ekspansi ini kerap dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mobilisasi suara dalam pemilu presiden, bukan semata-mata demi memperluas hak sosial warga negara.
Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa alih-alih memperkuat pendekatan berbasis hak (rights-based), strategi politik para pemimpin justru menggeser arah kebijakan sosial menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan elektoral. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak fondasi hak-hak sosial warga karena kebijakan menjadi rentan terhadap kalkulasi politik jangka pendek.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur tentang demokrasi baru di negara-negara berkembang, khususnya dalam melihat bagaimana persaingan politik memengaruhi perlindungan sosial dan hak warga negara. Temuan ini juga relevan untuk memperkaya wacana global tentang arah kebijakan sosial di tengah proses demokratisasi, terutama di negara-negara di kawasan selatan dunia.
Penelitian ini juga relevan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs nomor 1 tentang Penghapusan Kemiskinan, SDGs nomor 10 tentang Pengurangan Kesenjangan, dan SDGs nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Dengan menyoroti pentingnya integritas dalam kebijakan sosial, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh program yang tersedia, tetapi juga oleh proses politik yang mendasarinya.