Sebagai narasumber, perwakilan TKN Jokowi-Ma’aruf adalah Arya Sinulingga. Sedangkan perwakilan dari BPN Prabowo-Sandi, hadir Dirgayuza Setiawan & R. Saraswati Djojohadikusuma. Program kerja yang disampaikan akan ditanggapi oleh panelis tim ahli UGM, yaitu Wening Udasmoro (Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM), Hakimul Ikhwan (Sekretaris Departemen Sosiologi, Fisipol UGM), Laksono Trisnantoro (Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM), Suzanna Eddyono (Dosen Departemen PSdK, Fisipol UGM), dan Agus Suwignyo (Dosen Departemen Sejarah). Talkshow dipandu oleh dosen Departemen Politik Pemerintahan Fisipol UGM, Ulya Niami Efrina Jamson.
Acara dibuka oleh Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus P., M.Si yang menjelaskan bahwa program ini bukanlah debat, tetapi dilangsungkan guna membincangkan secara serius program dari kedua pasangan capres-cawapres untuk bisa dilihat dari perspektif akademik, teoritis, dan dilihat dari kepentingan anak-anak muda.
“Tema hari ini sangat penting, karena persoalan mengenai hak dasar warga negara ini seringkali menyebabkan kelompok tertentu terdiskriminasi, seperti isu gender, kelompok minoritas, kelompok difabel, dan lainnya,” kata Erwan.
Sebelum talkshow dimulai, Ulya, selaku moderator, kembali mengingatkan hadirin untuk tetap kondusif dan tidak diperkenankan untuk menunjukkan simbol-simbol kampanye.
Talkshow menyoroti bahwa terwujudnya kesejahteraan sosial ini menjadi tanggung jawab bersama. Kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar warga Negara yang harus mendapatkan jaminan sepenuhnya dari Negara. Namun demikian, berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ketersediaan dan aksesibilitas layanan masih banyak dijumpai, di antaranya pemerataan infrastruktur pelayanan, ketimpangan persebaran sumber daya manusia secara kewilayahan, dan sistem pelayanan yang menjamin kesetaraan.
Selain itu, salah satu titik terpenting untuk menilai kapasitas negara dalam pemenuhan hak warga negara adalah penguatan hak dan akses kelompok-kelompok yang selama ini dalam posisi marginal di berbagai layanan kesejahteraan sosial, serta ketersediaan ruang partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Ruang-ruang yang mendorong keterlibatan kelompok perempuan dan marjinal di Indonesia diharapkan dapat terbuka luas.
Dari Tim BPN, Saraswati, memaparkan bahwa motto dan harapan dari Tim Paslon 02 adalah mewujudkan Indonesia adil dan makmur.
“Jika berbicara mengenai kesejahteraan sosial maka erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Dari awal sudah menjadi fokus utama kami untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan stabilitas bahan pokok dan keterjangkauannya. Pendidikan adalah fondasi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, berwawasan, dan berdaya saing internasional. Sayangnya, jika kita melihat selama ini, fokus dari pemerintahan belum terlalu besar di sumber daya manusia. Kita melihat ketimpangan, sumber daya manusia ini tidak terserap dengan baik pada lapangan pekerjaan. Berbicara mengenai kelompok marginal, kami berkomitmen bahwa apa yang tertuang pada UU Disabilitas 2016 itu bisa diwujudkan dengan pendidikan yang inklusif dan inklusifitas dalam lapangan pekerjaan juga. Ketimpangan sosial tidak terlepas dari permasalahan partisipasi perempuan dimana mayoritas usaha di Indonesia berbentuk UMKM yang digerakkan oleh perempuan. Itu akan kami dukung dan menjadi fokus kami ke depan,” kata Saraswati.
Dirgayuza menambahkan, Paslon 02 memiliki platform mengenai hak dasar warga negara yakni adil, aman, dan makmur untuk semua. Dirgayuza mengatakan akan memastikan kebebasan akademisi dan kebebasan bererkspresi bagi seluruh warga negara. Selain itu, akan diciptakan basis data terpadu untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik.
Arya, perwakilan dari Tim TKN, mengatakan visi misi Paslon 01 berbentuk sebuah model kecil untuk memenuhi hak dasar warga negara.
“Sederhananya seperti ini, saya menikah kemudian punya anak. Ketika istri saya hamil maka pemerintah menjaga kehamilannya. Dibangunlah infrastruktur di desa dan masuk Dana Desa sehingga infrastruktur dasar dibangun. Puskesmas dibangun, tenaga kesehatan diperbanyak dan bagaimana masyarakat bisa menerima fasilitas kesehatan. Kemudian anak akan dijaga oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sakit apapun akan ditanggulangi oleh negara. Lima tahun kedepan anggaran kesehatan akan dinaikkan oleh pemerintah. Ketika anak masuk sekolah maka dia akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjamin sekolah sampai SMA. Lima tahun ke depan akan dijamin pemerintah KIP sampai kuliah. Istri yang tidak bekerja difasilitasi dengan Mekar, pemberdayaan ekonomi untuk Ibu-ibu yang akan diperbanyak untuk lima tahun ke depan. Ketika anak sudah selesai pendidikan maka akan diberikan Kartu Pra Kerja, yang akan difasilitasi dengan balai latihan kerja selama 3 bulan setelah itu 1 tahun kedepan akan ditanggung honor sampai dapat pekerjaan. Jika kemudian di PHK, maka akan diberikan lagi pelatihan untuk bekerja. Dan jika anak itu pintar akan dilatih di luar negeri,” kata Arya.
Arya menambahkan akan ada pula Kartu Sembako Murah untuk menjamin sembako bagi keluarga dan juga jaminan Sertifikat Tanah.
Dalam menanggapi permasalahan kelompok marginal, Wening, selaku tim panelis, menyoroti permasalahan perempuan. Menurut Wening, ketika membicarakan mengenai perempuan seringkali sudut pandang yang digunakan yaitu perempuan dianggap homogen, padahal tidak seperti itu.
“Disitu ada kelas sosial dan perbedaan usia dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Partisipasi perempuan dalam ekonomi tidak hanya kelas bawah yang membutuhkan pekerjaan yang bagus untuk kemakmuran mereka. Kelas menengah dan atas juga bergulat dengan kuat. Buktinya, di perguruan tinggi, jumlah perempuan yang lulus S1 cukup banyak tapi semakin ke atas semakin sedikit. Begitu pula dalam pekerjaan, secara struktural semakin keatas semakin sedikit. Sistem kultural dalam hal ini juga berpengaruh,” kata Wening.
Selain itu, Wening juga menyoroti angka kekerasan terhadap perempuan yang masih sangat tinggi. Berbeda dengan Wening, Hakimul berfokus pada pembahasan penyelenggaran jaminan sosial yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di mana terjadi kesenjangan dan masih membutuhkan perbaikan.
Dalam pemenuhan hak dasar warga Negara, isu anak dan kelompok difabel juga menjadi sorotan. Tim panelis setuju bahwa kedua paslon membutuhkan program prioritas dan upaya lebih mengenai kedua isu tersebut. Suzzana mengungkapkan, dibutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memenuhi peningkatan kesejahteraan anak dan kelompok marginal.
Terkait dengan konsep pendidikan, Agus memaparkan bahwa dibutuhkan keseimbangan antara ke-Indonesiaan dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda, kondisi lapangan, dan tuntutan global. Mengenai permasalahan kesehatan, Laksono fokus pada kesetaraan layanan kesehatan antar daerah dan antar kelas sosial. Menurut Laksono, perlu dilakukan pengkajian ulang dalam kebijakan-kebijakan terkait masalah kesehatan.
Di akhir acara, perwakilan kedua paslon menyampaikan closing statement masing-masing. Arya menyampaikan bagi paslon 01 yang paling penting adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar di implementasikan.
“Diskriminasi yang terjadi di berbagai bidang harus dihilangkan. Sebelumnya kita berangkat dari kuantitatif tapi mendatang akan terus memperbaiki yang kualitatifnya. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia akan menjadi prioritas kami. Anak muda akan diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik, pelatihan bekerja, dan ruang untuk langsung bertemu industri. Untuk Ibu dan anak, kami juga akan terus berkomitmen untuk mengurangi angka stunting,” kata Arya.
Dari Tim BPN, Dirgayuza mengatakan paslon 02 akan menepati janji. Dirgayuza juga mengatakan bahwa pemerintah akan fokus membenahi ekonomi dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sampai 8%, bahkan lebih, untuk membangun negeri adil dan makmur.
“Hak dasar itu berarti Hak Asasi Manusia, di dalamnya ada faktor ekonomi dan sosial. Infrastruktur tidak bisa dibangun begitu saja tanpa membangun manusianya. Kita akan membangun manusianya dengan revolusi dan reformasi sistem pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga medis, serta menciptakan good governance,” kata Saraswati.
Program talkshow ini akan terus berlangsung hingga lima putaran dimana puncaknya pada bulan April 2019 mendatang. (/hsn)