Yogyakarta, 13 Juli 2020—Penggunaan layanan pemerintahan berbasis digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam indikator infrastruktur telekomunikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers bedah laporan United Nations Digital Governance 2020 ‘E-Government Survey 2020’ oleh tim peneliti Center for Digital Society (CfDS) UGM (13/07). Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa teknologi digital menjadi andalan bagi berbagai sektor, terlebih di masa pembatasan fisik dan karantina. Dalam sektor pemerintahan, SPBE atau e-government hadir untuk membantu pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-88 skala global dalam implementasi SPBE. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat implementasi SPBE yang tinggi terutama dalam indikator ‘Online Service Index’ (OSI) dan ‘Human Capital Index’ (HCI). Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki indeks pengembangan SPBE yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Meskipun begitu, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi terkait implementasi SPBE di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya keterjangkauan. Harapannya, implementasi SPBE dapat semakin luas dijalankan di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di Jakarta, maupun kota-kota lainnya di pulau Jawa.
Kedua, infrastruktur serta koneksi internet yang stabil di Indonesia masih belum merata dan skor indexnya pun rendah. Akselerasi transformasi digital, pemerataan pembangunan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, menurut Anisa, salah satu anggota tim peneliti CfDS, aspek lain yang masih harus ditingkatkan seiringan dengan perkembangan infrastruktur adalah tingkat kecakapan sumber daya manusia di Indonesia.
Tantangan terakhir adalah kurangnya koordinasi antar institusi pemerintahan dalam menyediakan layanan pemerintahan berbasis digital. Hal tersebut harus menjadi kesadaran bersama dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan e-government yang efektif serta efisien.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, terdapat kesenjangan tingkat pengembangan SPBE yang cukup signifikan dari berbagai negara. Heidira, salah satu anggota tim peneliti CfDS, menyebutkan bahwa perbedaan pengembangan e-government antar negara di Asia masih lebar. Korea Selatan, Singapura, dan Jepang menjadi negara-negara di Asia dengan perkembangan implementasi SPBE yang komprehensif. (/Raf)