Yogyakarta, 25 September 2025—Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada menghadirkan kembali Diskusi Komunikasi Mahasiswa (Diskoma) sebagai forum dialog publik. Pada edisi ke-24, Diskoma mengangkat tema “Dari Retorika Arogansi Menuju Retorika Urgensi”, forum ini menyoroti praktik komunikasi publik yang kerap dinilai jauh dari empati dan cenderung arogan.
Tema tersebut lahir dari keresahan terhadap kualitas komunikasi pemerintah yang belakangan banyak dikritik, termasuk lewat tuntutan 17+8. Menurut para penyelenggara, komunikasi publik yang lemah tidak hanya menimbulkan blunder pernyataan, tetapi juga berpotensi memperburuk kualitas demokrasi.
Dosen Ilmu Komunikasi UGM, Nyarwi Ahmad, menyebut bahwa komunikasi publik merupakan elemen penting dalam demokrasi. “Tidak ada demokrasi yang berkembang dengan baik bila tanpa komunikasi publik yang baik. Namun, beberapa tahun terakhir kita menyaksikan retorika para elit yang cenderung tidak empatik atau bahkan arogan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penurunan kualitas demokrasi tampak dalam retorika elit yang lebih menekankan pemaksaan (cursion) ketimbang persuasi. “Alih-alih berdialog dengan argumen, data, atau nilai bersama, banyak politisi justru menggunakan kekerasan verbal ketika menghadapi kritik,” kata Nyarwi.
Forum ini turut menghadirkan, Agus Sudibyo, praktisi komunikasi yang menilai fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh digitalisasi. Transformasi digital, menurutnya, telah mengubah pola konsumsi media dan menjadikan ruang media sosial sebagai arena utama ekspresi publik. “Namun, kebebasan komunikasi jangan sampai mengabaikan etika, karena bisa memicu anarkisme. Situasi ini berpotensi dimanfaatkan oleh kekuasaan politik untuk melakukan kontrol,” kata Agus.
Forum ini juga menekankan bahwa penggunaan retorika urgensi akan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga publik yang lebih akuntabel. Dengan komunikasi yang transparan, berbasis data, dan menekankan kepentingan masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi dapat dipulihkan dan kualitas demokrasi semakin terjaga.
Diskusi ini menghadirkan dua perspektif sekaligus, akademisi dan praktisi, yang dipandu oleh Ayu Rachmahwati sebagai moderator. Melalui forum ini, Departemen Ilmu Komunikasi UGM berharap dapat membuka ruang refleksi kritis bagi publik agar retorika dipahami bukan sebagai sarana mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai alat untuk menyuarakan urgensi dan kepentingan masyarakat. (/noor)