Yogyakarta, 11 Juni 2026 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional bertajuk “Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyusunan Policy Paper South-South Transition Minerals Learning Cohort” pada Kamis (11/6). Kegiatan ini diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia bekerja sama dengan Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.
FGD ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penyusunan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola mineral kritis di Indonesia, khususnya dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan mineral sebagai penopang transisi energi global. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkumpul untuk berbagi perspektif, pengalaman, dan masukan yang akan menjadi dasar penyusunan dua policy paper strategis.
Secara khusus, kajian yang dibahas berfokus pada evaluasi kebijakan hilirisasi mineral dan optimalisasi sistem traceability terintegrasi seperti Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Kedua isu tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang lebih transparan, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam industri pertambangan nasional.
Hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran strategis dalam kerja sama lintas negara melalui program South-South Transition Minerals Learning Cohort, yang melibatkan Indonesia, Republik Demokratik Kongo, Zambia, dan Chile. Program ini bertujuan memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam tata kelola mineral kritis di negara-negara penghasil sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam rantai pasok energi global.
Diskusi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional tersebut mengangkat lima isu strategis, mulai dari efektivitas insentif hilirisasi, dinamika geopolitik mineral kritis, penguatan tata kelola dan transparansi sektor pertambangan, hingga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, dan sektor industri. Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, serta para peneliti dan akademisi dari berbagai institusi.
Partisipasi aktif FISIPOL UGM dalam forum strategis ini mencerminkan komitmen fakultas dalam memberikan kontribusi akademik terhadap perumusan kebijakan publik yang berbasis riset dan bukti empiris. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan dapat terbangun tata kelola mineral nasional yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab tantangan transisi energi global.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen FISIPOL UGM dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau melalui penguatan tata kelola sumber daya pendukung transisi energi, SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengembangan industri hilirisasi yang berkelanjutan, SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab melalui penguatan sistem transparansi dan traceability mineral, SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim melalui dukungan terhadap transisi energi global, serta SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas sektor pertambangan. Melalui kontribusi akademik dan kolaborasi multisektor, FISIPOL UGM terus mendorong lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.