Alternatif Kebijakan dalam Sengkarut Tata Kelola Hubungan Kemitraan di Ekonomi Gig dalam “Webinar Policy Forum” IGPA MAP

Yogyakarta, 30 September 2021─Institute Governance and Public Affairs Magister Administrasi Publik atau IGPA MAP FISIPOL UGM mengadakan Webinar Policy Forum sebagai salah satu rangkaian dari Dies Natalis Fisipol UGM ke-66 pada Kamis (30/9). Bertajuk “Mencari Alternatif Kebijakan dalam Sengkarut Tata Kelola Hubungan Kemitraan di Ekonomi Gig”, webinar ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi bersama, mencari jalan tengah untuk persoalan relasi kerja berbentuk kemitraan yang kerap dihadapi oleh ojek daring dan kurir.

Webinar diawali dengan sambutan Dekan FISIPOL UGM, Wawan Mas’udi, dan dibuka dengan sambutan dari Paripurna selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM. Paripurna menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk menyetarakan kepentingan akumulasi profit dan kondisi kerja layak, sehingga tidak terjadi distorsi yang semakin dalam. Poin yang disampaikan oleh Paripurna tersebut ditegaskan oleh pembicara kunci dalam Webinar Policy Forum ini, yakni Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Dalam diskusi yang dipandu oleh Ferry Anggara, presenter TVRI Yogyakarta, selaku moderator, Ida menyampaikan bahwa pemerintah dapat membantu menyejajarkan posisi tawar mitra melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan, seperti yang berkaitan dengan kewajiban perlindungan kerja dan jaminan kesehatan. Dengan begitu, posisi pihak yang sudah terlampau dominan dapat didisiplinkan kembali.

Pemaparan dari Ida dielaborasi oleh kelima narasumber lainnya yang merupakan representasi dari sektor publik, akademisi, dan perwakilan asosiasi mitra. Kemudian untuk narasumber pertama, Semuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Teknologi dan Informasi Kominfo RI, memberikan perspektif yang optimis terhadap mekanisme pasar. Namun, keempat pembicara lainnya justru memberikan perspektif antisipatif. Meski memberikan sudut pandang pembahasan yang berbeda, baik Afif Hasbullah─Komisioner KPPU RI, Wahyudi Kumorotomo─Guru Besar FISIPOL UGM, Taha Syafaril Anrousi─Ketua Umum Asosiasi Driver Online, dan Ari Hernawan─Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UGM, sama-sama menekankan urgensi peran negara dalam mengatur hubungan kerja antara mitra dan pemilik platform.

Para peserta webinar juga turut memberikan pandangan, pendapat, sekaligus pertanyaan dalam rangka merespons isu yang diangkat oleh para pembicara. Menutup keseluruhan sesi diskusi webinar, Ferry Anggara selaku moderator menyimpulkan bahwa hubungan kerja yang sehat pada era ekonomi digital dapat diwujudkan dengan menyeimbangkan lapangan kerja dengan regulasi yang berkeadilan. (/hfz)