Departemen Illmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerjasama dengan Indonesia Indicator mengadakan Seminar Audit Komunikasi bagi Instansi Pemerintah Daerah. Bertempat di Ruang Auditorium Lantai 4 Fisipol UGM acara dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola yang baik (good governance) serta peran institusi dalam membantu penegakan good governance di Indonesia.
Seminar Audit Komunikasi bagi Instansi Pemerintah Daerah menghadirkan tiga narasumber yaitu Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si (Kepala Bagian Humas dan Protokol Provinsi Jawa Tengah), Prof. Y.A. Nunung Prajarto, M.A., Ph.D. (Guru Besar Departemen Ilmu Komunikasi), dan Nur Imroatus, M.Hum (Indonesia Indicator).
Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si menjelaskan pengalaman mengenai dinamika internal yang terjadi antara humas dan kominfo yang terjadi pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah baru salah satu permasalahan yang terjadi. Belum lagi, masyarakat yang kini semakin kritis dalam menanggapi berita yang tentu saja menjadi pekerjaan tambahan humas untuk mempertahankan citra pemerintah.
“Melihat dinamika tersebut strategi yang sebaiknya dilakukan pemerintah ialah merubah mindset humas pemerintah daerah, perbaharui manajemen informasi (tata kelola dan update portal/website (pusat transaksi dan informasi)), gunakan media sosial untuk berkomunikasi dua arah dengan publik, berpartisipasi aktif dan kreatif mengelola konten bersama komunitas, lakukan riset, gunakan sistem monitor dan pengukuran online untuk feedback, kumpulkan ide, pilih yang dapat diaplikasikan, lakukan inovasi, kemudian evaluasi. Dengan berbagai strategi yang sudah kami lakukan apakah kami sudah efektif? Belum tentu, maka dari itu dibutuhkan audit komunikasi, audit dulu baru kita tahu statusnya.” ungkap Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si (Kepala Bagian Humas dan Protokol Provinsi Jawa Tengah).
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Nunung Prajarto menjelaskan bahwa tujuan dari audit ini ialah sebagai acuan pengoptimalan performa yang sejalan dengan roadmap kegiatan komunikasi di masa depan. Harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan kapasitas komunikasi instansi berkelanjutan dan meningkatnya kualitas perancangan program komunikasi.
“Performance kinerja humas dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi (task environment) dan lingkungan sosial politik (institutional environment). Lingkungan ekonomi seperti media, publik, instansi pemerintah dan divisi internal. Sedangkan lingkungan sosial politik terdiri dari intervensi lembaga lain dan intervensi publik. Untuk itu penting melihat posisi pemerintah daerah di lingkungan ekonomi khususnya pemberitaan di media,” jelas Prof. Nunung.
Untuk melihat posisi pemerintah daerah pada lingkungan ekonomi seperti media, Indonesia Indicator dihadirkan dalam seminar ini. Indonesia Indicator merupakan perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis untuk pengambilan keputusan. Indonesia Indicator dalam hal ini menawarkan alat untuk menangani isu-isu yang kompleks dengan menggunakan dukungan data yang komprehensif dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Setelah mendengar paparan dari narasumber, para peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan dan berbagi pengalaman di lingkungan kerja masing-masing. Melalui seminar audit komunikasi para pembicara berharap mampu memberikan masukan bagi sekretaris daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. (/dbr)
