Setelah selesai menggelar rangkaian workshop dan mini talkshow pada hari pertama, kegiatan Ajang Insan Kreativitas Mahasiswa (AJISAKA) dilanjutkan dengan kegiatan seminar kreatif pada Sabtu (21/11) pagi di Grha Sabha Pramana Lantai 1. Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan AJISAKA yang digelar oleh Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM. AJISAKA merupakan kompetisi tahunan yang diadakan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi sejak 2012 bagi insan komunikasi di Indonesia. Kompetisi yang diadakan ada empat yakni, foto seri, sinema, iklan (pariwara) dan humas.
Arsip:
Berita
Hari Rabu (18/11) siang, setelah melalui acara wisuda oleh pihak Universitas Gadjah Mada yang bertempat di Grha Sabha Pramana, para wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kembali melanjutkan pada acara Pelepasan Wisuda Fakultas Periode I 2015/2016. Acara yang bertempat di Selasar Barat FISIPOL ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh pihak Fakultas sebagai bagian dari rangkaian acara wisuda untuk mengembalikan para lulusan kepada orang tua atau wali mahasiswa. Selain itu, acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang lulus dan berhasil mencapai gelar sarjana.
Pada beberapa tahun ini perhatian Pemerintah Indonesia mulai ditujukan pada daerah-daerah pinggiran dan terluar Indonesia. Alasannya sederhana, masa depan Indonesia ada di daerah-daerah tersebut. Apalagi, mengingat akhir tahun ini Indonesia sudah memasuki pada era Masyarakat ASEAN persiapan harus sudah matang terutama daerah-daerah pinggiran dan terluar. Dalam hal ini, perlunya melihat kesiapan Indonesia secara nasional dan daerah secara khusus dalam menyongsong hadirnya Masyarakat ASEAN pada akhir 2015. Lebih jauh, penting juga mengkritisi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk merespon hal ini. Selanjutmya selain menjadi peluang bagi kemajuan Indonesia, sebaliknya Masyarakat ASEAN bisa menjadi hambatan bagi jika tidak dikelola dengan baik.
Keluarga Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM akan menyelenggrakan rangkaian acara akademis Public Action 2015. Bertema ‘Peran Daerah dalam Menghadapi ASEAN Community’ , acara ini akan dilaksanakan 5-7 November, di lingkungan Kampus UGM.
Public Action 2015 merupakan serangkaian acara yang diawali dengan agenda Call for Paper yang dibuka untuk mahasiswa dari Jurusan Sosio Humaniora seluruh Indonesia. Agenda ini dibuka sejak awal bulan September 2015 dengan ketentuan seluruh peserta yang mengirimkan paper akan menjadi delegasi dan mengikuti rangkaian acara konferensi Public Action 2015 pada tanggal 5-7 November 2015 di Yogyakarta.
Kunjungan Fitriani Kembar, CEO Dreamdelion Yogyakarta ke Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman dua tahun lalu membawa kesan tersendiri bagi mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini.
Fitri, panggilan akrabnya, menceritakan bahwa di Desa Sumberarum mayoritas ibu-ibunya yang usianya tidak lagi muda menekuni usaha menenun. Namun sayangnya, taraf kehidupan mereka masih di bawah garis kemiskinan. Sekitar 370 orang yang menggantungkan hidupnya lewat kegiatan menenun.
Selasa (27/10) sore, diskusi oleh Magister Administrasi Publik (MAP) Corner-Club kembali digelar. Diskusi rutin diadakan setiap minggu di pojok lobby MAP UGM. Kali ini, diskusi bertajuk RPP Pengupahan & Buruh Murah. Topik ini dipilih menanggapi isu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan tenaga kerja yang menuai kontra dari kalangan tenaga kerja itu sendiri. Pada hari yang sama, sebelum diskusi terlaksana, rupanya RPP telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas (MIGAS) di Indonesia acapkali menimbulkan polemik. Pengelolaan isu MIGAS juga memiliki kecenderungan lebih banyak dibahas dalam kerangka efisiensi rantai produksi, rantai perdagangan dan kenyamanan investasi. Padahal perlunya kejelasan dan kesepakatan tata kelola tidak melulu soal hal itu. Dalam hal ini pengelolaan MIGAS harus efisien, adil dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Di sisi yang lain isu MIGAS juga seringkali terkendala dengan kentalnya nuasa elitis dalam pengelolaanya. Karena vitalnya isu MIGAS ini bagi Indonesia, perlunya mendorong reformasi tata kelola agar dan sesuai dengan tujuan semula sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.
Satria Aji Imawan
Alumnus Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada
Reformasi birokrasi terus bergeliat. Tidak main-main, landasan hukum berupa pengesahan UU ASN No 5 tahun 2014 dijadikan acuan. Niatnya mulia. Melalui UU ASN, diharapkan para ASN dapat bekerja lebih efektif, efisien dan stratejik. Disamping itu, UU ASN disahkan sebagai pengganti UU nomor 8 tahun 1974 dan UU nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Berbeda dengan UU sebelumnya, UU ASN mengatur aparatur negara agar memiliki kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan berbudaya kerja tinggi sehingga memperoleh kepercayaan publik. Perubahan peraturan perundangan menimbulkan pertanyaan: mungkinkah UU ASN merubah stigma kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?
Sabtu (10/10) pagi, FISIPOL UGM bekerjasama dengan Dialog Empati Edukasi Perdamaian (DEEP) Yogyakarta, DEEP Network dan Global Reconciliation menyelenggarakan Konferensi Internasional bertajuk Towards an Empathic World yang bertempat di Ruang Seminar Timur Lantai 2. Konferensi yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Dies Natalis ke-60 FISPOL UGM. Selama dua hari tersebut konferensi yang dihadiri oleh mahasiswa, aktivis dan orang peduli terhadap pembangunan perdamaian yang akan membahas mengenai dua isu penting tentang edukasi dan kesehatan dalam konteks meningkatkan empati di dalam masyarakat.
Munculnya RUU Kebudayaan mulai menimbulkan kontroversi di masyarakat terutama dikalangan seniman dan pegiat kebudayaan. Ada yang berpendapat bahwa RUU Kebudayaan tidak diperlukan sebaliknya ada yang menimbang RUU ini penting lantaran saat ini kebudayaan mulai diserang dari berbagai sisi. Selain itu, perdebatan mengenai RUU Kebudayaan yang mengemuka di media massa cenderung terjebak pada pasal-pasal kontroversial salah satunya perlindungan terhadap rokok kretek yang dinilai sebagai bagian dari warisan kebudayaan. Lebih daripada itu, RUU Kebudayaan ini dinilai tidak mampu membaca zaman dan cenderung menganggap kebudayaan sebagai sebuah benda bukan sebagai sebuah proses berbudaya.