Yogyakarta, 13 Maret 2024—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM menjalin kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam bentuk e-learning melalui platform Learning Management System Fisipol Online Campus (LMS FOCUS) UGM. Inisiatif yang dilakukan oleh Fisipol UGM bersama dengan PNM bermula dari pelaksanaan studi dan riset terkait kondisi pada level akar rumput. “Salah satu hasil studi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, termasuk capacity development dan capacity building,” ungkap Wawan Mas’udi, Dekan Fisipol UGM, ketika memberi sambutan dalam acara  Kick Off dan Sosialisasi Penggunaan LMS FOCUS UGM pada Rabu (13/3) secara daring.  read more

Mataram, 5 Maret 2024─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalin kolaborasi awal dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat melalui kunjungan pada Senin (5/3) di Ruang Rapat UIN Mataram.  Dalam kunjungannya, Fisipol UGM menghadirkan Prof. Dr. Suharko (Ketua Senat Fisipol UGM), Dr. Nurhadi Susanto (Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM), hingga masing-masing perwakilan ketua departemen, sekretaris departemen, kepala kantor administrasi, koordinator bidang dan tim sekretariat. Sementara, kunjungan diterima dari pihak UIN Mataram oleh Wakil Rektor 3 yakni Prof. Dr. Subhan Acim, MA, Prof. M.S Udin, M.Ag (Ketua Senat UIN Mataram), Dr. Saleh Ending, M.Si (Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi), Prof. Dr. Winengan, M.Si (Ketua LPM UIN Mataram), dan Kapus Kemahasiswaan LPM UIN Mataram, Dr. Agus, M.Si. read more

Yogyakarta, 29 Februari 2024─TVR Parlemen Indonesia menggelar seleksi penjaringan talenta kampus di Departemen Ilmu Komunikasi (DIKOM) Fisipol UGM pada Kamis (29/2). Program ini merupakan bentuk kerja sama media parlemen dengan Universitas Gadjah Mada. Selama dua hari, yakni 29 Februari-1 Maret 2024, TVR Parlemen akan menjaring lima talenta muda kampus yang akan berkesempatan menjadi news anchor TVR Parlemen.

“Kerja sama Fisipol UGM dengan parlemen ini sudah lama terjalin. Ini acara yang sangat penting, dan dimulai dari beberapa bulan lalu ketika teman-teman dari TVR Parlemen datang untuk bekerja sama dengan kita. Saya kira parlemen itu perlu disosialisasikan ke masyarakat. Selama ini kalau ada yang bagus di parlemen, susah diberitakan. Tapi kalau ada yang buruk sedikit itu diberitakan di mana-mana,” ujar Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UGM, Nyarwi Ahmad, S.I.P., M.Si., Ph.D. read more

Yogyakarta, 23 Februari 2024–Terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) dua pekan yang lalu bukan berarti masyarakat boleh lengah. Saat-saat pasca pemilu menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali jalannya Pemilu 2024. Sebagai wadah untuk bersama-sama merefleksikan proses pemilu, Election Corner kembali menggelar acara Diskusi Bersama Media yang ke-empat dengan tajuk “Sepekan Setelah Coblosan: Quo Vadis Demokrasi Indonesia?” pada Jum’at (23/2) di Ruang Amphitheatre BRI Work Fisipol UGM. read more

Yogyakarta, 23 Februari 2024—Guna mendukung pemberdayaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Global Edukasi Talenta Inkubator (GeTI) mengadakan “Sertifikasi dan Pendampingan Industri untuk Wirausaha Muda” pada Jumat (23/2). Program merupakan bimbingan teknis dari pelatihan yang dihelat GeTI dan telah diikuti oleh puluhan mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas di UGM.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pihak UGM yang telah mendukung acara ini. Ini bukan sekedar hanya pelatihan dan ujian. Pada dasarnya prosesnya seperti itu, tapi tujuan besarnya adalah kami ingin mengajak teman-teman semua masuk ke dalam era di mana tahapan yang menjadi pemain industri itu semakin cepat. Untuk menjadi seorang pengusaha, dari kecil sampai besar itu semua ada di tangan kita,” papar Divera Wicaksono, selaku Academic, Incubation, & Bussiness Director GeTI. read more

Yogyakarta, 22 Februari 2024—Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si. remis dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada Rabu (22/2). Segenap guru besar, dosen, jajaran rektorat dan fakultas turut hadir dalam prosesi pengukuhan yang berlangsung di Balai Senat UGM. Melalui pidato berjudul “Inovasi Ketimpangan dan Kebijakan dalam Sosial Ekonomi”, Prof. Agus menjelaskan analisanya terhadap perkembangan dunia digital dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. read more

Yogyakarta, 22 Februari 2024—Pemerintah Kalurahan Pleret bekerjasama dengan PolGov menyelenggarakan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan Pleret, formasi Jabatan Dukuh Trayeman, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ujian seleksi ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada selama sehari penuh.

Ujian seleksi ini dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023). Rekruitmen pamong melalui seleksi ujian ini bertujuan untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bagi masyarakat. Tujuan ini mendukung upaya meningkatkan SDGs 16 yakni Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. read more

Emanuel Prince, Mahasiswa UGM Anggota KPPS bercerita tentang pengalamannya sebagai Ketua KPPS di lingkungan rumahnya, di Tangerang. “Pertama problem itu dari load kerjanya, mau gak mau jumlah surat suaranya sebanyak 5 model, jumlah pemilih, lalu soal digitalisasi terutama Sirekap yang pada hari-H sistemnya down,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pada hari-H pelaksanaan pemilu, petugas KPPS bekerja dengan durasi 20-24 jam penuh.

Sementara itu, Mada Sukmajati, Dosen DPP Fisipol menyebut ada dua konsep penting yakni electoral integrity dan electoral malpractice. Secara singkat electoral integrity adalah sejauh mana pemilu dilaksanakan secara free and fair dan kepatuhan pemilu pada norma dan standar internasional. Menurut Mada, dampak pemilu yang diselenggarakan dengan mencederai prinsip electoral integrity akan menghasilkan banyak electoral malpraktis. read more

Yogyakarta, 21 Februari 2024—Departemen Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan Sosialisasi Program Fast Track di BRI Work FISIPOL UGM pada Rabu (21/2). Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan program baru DPP, yaitu Program Fast Track yang dirancang agar mahasiswa dapat memperoleh gelar Sarjana dan Master dalam kurun waktu singkat. Adanya program ini sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas).

Bayu Dardias selaku Ketua Prodi S2 dan Devy Dhian Cahyati, Sekretaris Prodi S1, memberikan pemaparan terkait persyaratan, alur, dan pelaksanaan Program Fast Track kepada puluhan mahasiswa yang hadir. Adapun ketentuan yang bisa diikuti bagi mahasiswa calon fast track adalah telah lulus teori sarjana, memiliki IPK sama dengan atau di atas 3,51, telah menempuh 4 semester, dan minimal TOEFL 500/IELTS 6.0. Sebelum melanjutkan perkuliahan S2, mahasiswa akan membuat paper yang diuji oleh Prodi sebagai pengganti Tugas Akhir S1. Kemudian mahasiswa mendapat rekomendasi dari dosen Program Magister (S2) yang dituju dan membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan Program Magister selambat-lambatnya 3 semester. read more

Yogyakarta, 15 Februari 2024─Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL bersama Global Campus Asia-Pasific dan Pares gelar workshop seminar bertajuk “Non-judicial Resolutions on Human Rights Violation: Perspective from the 1965-1966 Domestic Survivors and Exiles” di Amphitheater BRIWORK FISIPOL UGM dan Live Streaming Youtube DPP UGM pada Kamis (15/02). Workshop ini bertujuan membahas inisiasi Presiden Joko Widodo atas resolusi non-yudisial untuk mengatasi keterbatasan hak korban selamat di bawah rezim Soeharto dan pengakuan 12 pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, termasuk tragedy 1965-1966 dari perspektif korban dan eksil. Inisiasi tersebut mendapat kritis dari aktivis HAM karena resolusi tersebut dianggap membuat sejarah pelanggaran HAM menjadi tidak jelas. read more