Yogyakarta, 13 Mei 2025—Election Corner Fisipol UGM bersama dengan Yayasan LKiS dan Pares menggelar dialog bersama Wali Kota Yogyakarta dengan tajuk “Pemimpin Mendengar : Tindak Lanjut Visi-Misi Wali Kota Yogyakarta”. Dialog bersama wali kota ini ditujukan untuk mendengar aspirasi warga Kota Yogyakarta terkait isu inklusivitas, ketenagakerjaan, pendidikan, serta hunian & penggusuran. Acara ini mengundang Wali Kota Yogyakarta, Dr. (H.C) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K); Dosen Fisipol UGM, Prof. Dr. Amalinda Savirani; dan dimoderatori oleh Fitria Yuniarti, M.A.
Berita
Yogyakarta, 9 Mei 2025—Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta dalam menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait riset bertajuk “Kajian Perilaku Non Voting Pilkada di Kota Yogyakarta”. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penggalian data lapangan secara partisipatif guna memahami alasan di balik rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Yogyakarta.
Yogyakarta, 8 Mei 2025—Suci Lestari Yuana, kerap di sapa Nana, dosen Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (HI Fisipol UGM) sekaligus peneliti dalam Institute of International Studies (IIS) UGM, mempresentasikan monografnya bertajuk “STAIR and the Futures of International Relations from Indonesia”. Monograf yang disusun bersama Okky Madasari dan Tane Hadiyono tersebut dipresentasikan dalam acara “Planetary Politics/PHRG Event” yang diselenggarakan oleh Post-Human Research Group dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Aberystwyth secara daring pada Kamis (8/5).
Yogyakarta, 7 Mei 2025 – Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM berkolaborasi dengan Universitas Teknologi Yogyakarta mengadakan seminar nasional yang bertajuk “Gerakan Sosial Kepemudaan Melalui Kependidikan Untuk Mencegah Bahaya Narkoba”. Acara ini menghadirkan Ema Susianti, S.H., M.P.A selaku Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga Kemenduk Bangga Perwakilan Yogyakarta, Andi Fairan, S.IK, M.S.M., Kepala BNNP DIY; Maygsi Aldian Suwandi, S.Sos., M.A., akademisi Fisipol UGM.
Yogyakarta, 6 Mei 2025–Masih dalam momentum hari Buruh, CfDS kembali menyelenggarakan diskusi yang bertajuk, “Masa Depan Pekerja Gig di Tengah Gelombang AI”. Acara ini turut mengundang para pakar dari berbagai bidang yang menghadirkan : Arif Novianto (Peneliti Gerakan Pekerja Gig); Ayom Mratita Purbandani (Peneliti CfDS); Luqman-nul Hakim (Peneliti Politik dan Tata kelola Global); Nabiyla Risfa Izzati (Peneliti Hukum Ketenagakerjaan), serta Suci Lestari Yuana (Peneliti Ekonomi Politik Platform Digital). Diskusi kali ini sekaligus menandai peluncuran Lingkar Studi AI dan Pekerja Gig yang berkolaborasi bersama Institute of International Studies (IIS UGM).
Yogyakarta, 5 Mei 2025─Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan ke Program Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik (S3 MKP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM). Kunjungan ini menjadi ajang diskusi mengenai peluang kerja sama dalam pendidikan doktoral, khususnya terkait prosedur penerimaan pegawai pemerintah provinsi yang ingin melanjutkan studi di jenjang S3.
Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat dari Pemerintah Provinsi Yogyakarta serta anggota fakultas dari Prodi S3 MKP FISIPOL UGM. Diskusi berfokus pada bagaimana meningkatkan peluang pendidikan bagi aparatur sipil di daerah, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pendidikan berkualitas dan institusi yang akuntabel.
Yogyakarta, 3 Mei 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) melalui Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama dan diskusi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan berlangsung di Ruang Dekanat FISIPOL UGM dan dihadiri langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP, MM, M.Ec.Dev., Wakil Bupati Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Sekda Dr. Yusuf Salim, M.Si., Kepala Bappeda Ferdinand Rumsowek, AMK., S.Kes., serta jajaran kepala dinas lainnya. Dari pihak FISIPOL UGM, turut hadir Dekan Dr. Wawan Masudi, Prof. Dr. Gabriel Lele, Dr. Arie Ruhyanto selaku Direktur PPKK, serta sejumlah peneliti PPKK lainnya.
Yogyakarta, 2 Mei 2025─Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Social Development Talks edisi Mei bertajuk “Masa Depan Interaksi Online Anak: Perlindungan dan Kebebasan dalam PP Tuntas” pada Jumat (2/5). Dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, Social Development Talks edisi Mei menghadirkan dua narasumber yang memiliki kepakaran dalam isu perlindungan anak, yaitu Tata Sudrajat (Save the Children Indonesia dan Mahasiswa Program Doktor PSdK) dan Chairani, S.Psi., M.Dist.St (Penyuluh Sosial Ahli Madya, Koordinator Pokja Kebijakan dan Kelembagaan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI).
Yogyakarta, 30 April 2025—Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, menyelenggarakan seleksi dukuh untuk Dusun Babadan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian PolGov kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang partisipatif dan berbasis kompetensi.
Seleksi yang berlangsung di Laboratorium Big Data lantai 4 Gedung BA FISIPOL UGM ini diikuti oleh lima orang kandidat dan dilaksanakan secara penuh dalam satu hari. Pemilihan lokasi di lingkungan kampus bertujuan menciptakan suasana seleksi yang profesional, tertib, dan netral.
Yogyakarta, 30 April 2025—Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Universitas Gadjah Mada menggelar studi kritik kebijakan dan partisipasi publik pada Selasa (30/4). Mengusung tema “Jalan Panjang Demokrasi: Kebijakan Tanpa Kebajikan”, acara ini menghadirkan sejumlah pakar di bidang politik, hukum, dan perwakilan pemerintah guna membahas kedaulatan dan keterlibatan masyarakat dalam praktik demokrasi negara saat ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Republik Indonesia, Dedek Prayudi, B.A, M.Sc menegaskan, pemerintah sudah memberikan ruang bagi partisipasi publik pada proses perumusan kebijakan. Ia mencontohkan kasus kenaikan pajak 12% yang langsung menuai protes dari masyarakat. “Saat itu saya mendapat protes dari masyarakat, saya rekam dan saya sampaikan. Kemudian kami ubah skemanya hingga tidak terjadi kenaikan PPN itu,” ucapnya. Adanya perubahan tersebut adalah bukti bahwa pemerintah sangat memertimbangkan aspirasi masyarakat.