Yogyakarta, 30 Agustus 2022─Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM kembali menggelar Digital Experts Talk #15 yang bertajuk “Mengelola Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Tengah Pandemi” pada Selasa (30/8) secara daring. Acara kolaborasi CfDS dengan Google Cloud ini menghadirkan berbagai narasumber yakni Aris Kurniawan, Ketua Tim Inovasi, Pengembangan, dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi SPBE; Setiaji, Chief of DTO Kementerian Kesehatan RI; Sayuri Egaravanda, Tim Jogja Smart Province; Nanang Ruswianto, Koordinator Tim Evaluator SPBE UGM; dan Eryan Ariobowo, Customer Solutions Consultant di Google Cloud Public Sector; serta Anisa Pratita sebagai moderator acara sekaligus peneliti dari CfDS Fisipol UGM.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government sudah diimplementasikan sejak 20 tahun yang lalu. Meskipun efisiensi pelayanan publik telah meningkat, tetapi penyelenggaraan e-government masih belum dapat dianggap maksimal. Terdapat berbagai faktor penghambat penyelenggaraan e-government di Indonesia, seperti faktor geografis, faktor infrastruktur, serta faktor SDM. Terlebih, situasi pandemi juga turut menjadi penghambat dalam implementasi e-government.
Menurut Aris Kurniawan, situasi pandemi telah memaksa pemerintah untuk lebih cepat lagi melakukan migrasi digital dalam sistem pemerintahan. Terlebih, pengguna internet di Indonesia terus meningkat sehingga pelayanan publik pun juga harus mengikuti perubahan tersebut. SPBE yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan telah menunjukkan sinergi yang cukup baik pada level kementerian dan lembaga. “Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena dan harus membuat regulasi turunan yang dapat menjadi acuan,” jelas Aris.
Implementasi e-government dapat dilihat, salah satunya, dalam sektor kesehatan, yaitu dengan adanya aplikasi pelayanan kesehatan untuk publik, seperti PeduliLindungi serta Telemedisin ISOMAN. Hal tersebut merupakan respons Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Tim Transformasi Digital atau Digital Transformation Office (DTO) terhadap pengelolaan data-data pasien yang masif tetapi masih dikelola secara manual.
Selain Kemenkes, Pemerintah DIY juga merupakan salah satu elemen pemerintah yang telah menerapkan SPBE melalui Jogja Smart Province. “dengan model, integrasi, dan kolaborasi ini kami bisa meningkatkan kualitas pelayanan public. Kembali kepada semangat awal SPBE, hadirnya pemerintahan berbasis elektronik akan memperbaiki pelayanan publik dan dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Sayuri.
Melihat pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik, kolaborasi antara berbagai sektor dan lembaga menjadi persoalan penting. Hal tersebut merupakan salah satu di antara beberapa aspek SPBE yang dinilai cukup baik oleh Nanang. Meskipun demikian, aspek tata kelola dan manajemen masih perlu dibenahi.
Terdapat berbagai platform yang dapat digunakan untuk memaksimalkan SPBE. Menurut Eryan, Google Clouds dapat menjadi enabler yang dapat membantu pemerintah mencapai 10 kali lipat dari sasarannya, misal dengan membuat civic platforms dan layanan 24 jam. Selain itu, Google Clouds juga memiliki fitur keamanan yang sudah terstandarisasi internasional. (/tt)