Yogyakarta, 7 Oktober 2024—Berkembangnya teknologi digital saat ini bukan hanya menjadi media saja, namun juga dunia baru bagi masyarakat. Hampir seluruh aktivitas bisa telah dialihkan secara digital. Hal ini memunculkan berbagai diskursus publik, salah satunya adalah pembentukan infrastruktur digital publik. Center for Digital Society (CfDS) mengangkat isu ini dalam Digital Society Week 2024 hari ke-4 dengan tajuk “Mengenal Digital Public Infrastructure di Indonesia” pada Jumat (5/10).
Hafiz Noer, Head Research CfDS memaparkan bagaimana infrastruktur digital publik dapat dibangun dan menjamin kepentingan masyarakat. “Digital Infrastructure ini merupakan gabungan dari software dan hardware. Pemerintah saat ini berfokus pada tiga hal, yakni identifikasi personal, layanan keuangan, dan pertukaran data,” terangnya. Sebagaimana pembangunan infrastruktur publik lainnya, infrastruktur digital juga harus memerhatikan aspek kepentingan publik seperti atribusi dan fungsi.
Aspek penting dalam mengembangkan infrastruktur digital publik adalah pengelolaan data. Sayangnya, data di Indonesia belum dikelola secara maksimal. Disampaikan Hafiz, data yang ada saat ini masih tumpang tindih, tidak terintegrasi, dan tidak terhubung. “Kita melihat data di Indonesia ini masih bersifat eksklusif, masih ada sisi egosektoralnya. Jadi siapa mempunyai apa, saya kira ini yang harus dibenahi kalau ingin mengintegrasikan data,” ucap Hafiz.
Selain itu, masih banyak ditemui data yang berceceran dan tidak terlabeli dengan benar yang mengakibatkan data terduplikasi. Contohnya, data seseorang di KTP tidak sesuai di Kartu Keluarga. Masyarakat juga seringkali kesulitan mengikuti alur penggantian data diri yang belum sepenuhnya terdigitalisasi secara merata. Seharusnya masalah-masalah seperti ini bisa diatasi dengan perbaikan infrastruktur digital publik.
“Pembangunan infrastruktur digital publik harus memperhatikan public values dan tentunya bisa diakses oleh masyarakat. Karena kita sebagai publik yang memberikan hak data kita kepada lembaga-lembaga ini,” tambahnya. Nantinya, data-data diri publik dapat diakses secara terbuka namun tetap memperkuat barikade keamanan data itu sendiri. Karenanya, pengelolaan data privacy juga perlu ditingkatkan.
Institute for Innovation Public Purposes yang diwakili oleh David Eaves menjelaskan berbagai bentuk bagaimana infrastruktur digital Indonesia bisa berkembang. David mengambil contoh manfaat digitalisasi yang terjadi pada perusahaan Bank Negara Indonesia (BNI). Sejak pertama kali dirilis, aplikasi Wondr by BNI telah mendapatkan 1,5 juta pengguna aktif saat ini. Bahkan sebanyak 2,1 juta orang telah melakukan registrasi aplikasi hanya dalam waktu tiga bulan.
Tak hanya itu, aplikasi mobile banking BNI juga tumbuh pesat sepanjang 2021-2024 dibanding pada tahun 2017-2020. Pertumbuhan ini disebabkan kemudahan registrasi untuk pengguna baru. Jika sebelumnya pengguna harus mendatangi kantor cabang BNI untuk melakukan registrasi aplikasi, pada lima tahun 3 tahun terakhir pengguna dapat registrasi dengan data E-KYC Dukcapil. “Ini adalah temuan yang menarik bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Hanya dalam tiga tahun BNI dapat meningkatkan pendaftar aplikasi mereka, yaitu mencapai 15 juta orang,” terangnya.
David menyebutkan, pembangunan infrastruktur data memiliki urgensi yang kuat untuk dimulai pengelolaannya secepat mungkin. Ia mengarahkan agar data dapat dibangun dengan agile oriented atau pembangunan tangkas. David membagi tiga komponen utama yang akan membentuk proporsi data nasional. “Pada bagian pertama dan paling atas adalah data-data yang dapat dengan mudah kita dapatkan. Data cepat karena kita tidak perlu melakukan apapun. Sedangkan di bagian kedua kita cenderung bergerak planning oriented, jadi bagaimana data ini rencananya akan kita kombinasikan dengan teknologi yang ada. Lalu bagian paling bawah mengedepankan akses untuk masyarakat,” terangnya.
Pengelolaan infrastruktur data tidak perlu memaksa seluruh sektor pemerintahan bergerak tangkas, tapi setidaknya bisa melihat metodologi untuk menghasilkan layanan publik yang tepat sasaran. David juga menuturkan, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang siap membangun infrastruktur publik digital. “Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan anak-anak muda Indonesia. Negara ini punya talenta, anak muda yang siap bekerja di pemerintahan membantu infrastruktur digital, tim yang solid, Indonesia punya itu semua. Dan itulah yang paling penting,” ujarnya. (/tsy)