Yogyakarta, 22 September 2022─Merespon adanya gelombang protes akibat isu kenaikan BBM bersubsidi oleh masyarakat, Fisipol UGM menghelat Diskusi Akademik yang diselenggarakan pada hari Kamis di ruang Auditorium Gedung BB Lantai 4 dan melalui live streaming di akun Youtube Fisipol UGM (22/9). Diskusi menghadirkan beberapa peneliti dari UGM seperti Yudhistira Hendra Permana S.E., M. Sc., Ph.D., Saiqa Ilham Akbar BS, S.E., M. Sc., Raras Cahyafitri, M.Sc., dan dimoderatori oleh Agung Sario Nugroho, S.Si., M.Si.
“Sebagai negara yang telah menjadi Net importir minyak dunia, isu ini bukan lagi perihal subsidi yang ada atau tidak. Tetapi apakah subsidi tersebut accessible bagi masyarakat,” ungkap Wawan Mas’udi memantik diskusi.
Realitanya, subsidi yang beredar di masyarakat seringkali tidak tepat sasaran, hal ini didasarkan pada hasil survey yang menyatakan bahwa di Indonesia hanya ada sekitar 42% kecamatan yang memiliki akses SPBU. “Selain itu, tidak adanya peraturan atau larangan dan sanksi yang jelas, membuat masyarakat yang seharusnya tidak menerima subsidi cenderung lebih memilih subsidi dengan harga yang lebih murah dan kualitas tidak jauh berbeda dengan non-subsidi,” jelas Yudhistira.
Regulasi perlu dikaji melalui riset maupun survei untuk mengetahui siapa target yang tepat atas penerima subsidi idengan anggaran sekitar 500 Triliun rupiah ini. “Refleksi penggunaan subsidi dan target perlu didefinisikan ulang. Perlindungan untuk siapa, pertumbuhan untuk sektor ekonomi seperti apa, dan tujuan lainnya, Sehingga distribusi subsidi ini tidak salah sasaran,” jelas Saiqa.
Menurut Raras, motivasi kebijakan subsidi ini juga beragam. Misalnya berdasarkan interest base seperti politik atau faktor sosial seperti bagaimana melindungi masyarakat yang kurang bisa mengakses subsidi tersebut. Pemerintah diharapkan lebih meminimalisir pertimbangan politik untuk kebijakan tersebut yang dikaitkan dengan tahun-tahun politik ini.
Diskusi iin diselenggarakan secara terbuka sebagai wujud marwah UGM yang mencermati isu di masyarakat secara akademik. Agung menggaris bawahi bahwa ada keterkaitan antara beban APBN, ketersediaan bahan, dan keberlanjutan. Dimana beban masyarakat terhadap energi fosil perlu untuk dikurangi guna menjaga ketersediaan dan adanya keberlanjutan yang dialokasikan di masa depan. Harapannya, energi di masa depan dapat bertransisi menggunakan energi baru terbarukan (EBT). (/dt)