Yogyakarta, 19 Mei 2023–Global Engagement Office Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (GEO FISIPOL UGM) menerima kunjungan dari Kementerian Keuangan Belanda pada Jum’at (19/5) di Auditorium Mandiri Fisipol UGM. Sebanyak 30 delegasi dengan bermacam-macam ranah kepakaran dari Kementerian Keuangan Belanda hadir dalam acara tersebut, diantaranya adalah Maikel Joosten, Policy Advisor Treasury, Program Direktorat Recovery dan Resilience Plan serta Nienke Landman, Policy Advisor on Social Benefit Expenditure. Sedangkan, perwakilan dari Fisipol UGM juga hadir dalam panel diskusi, yaitu Wahyudi Kumorotomo, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik serta Muhammad Sulhan, Departemen Ilmu Komunikasi.
Indonesia dipilih sebagai negara destinasi dalam kunjungan yang merupakan agenda tahunan Kementerian Belanda karena kedua negara, Indonesia dan Belanda, baru saja bersepakat untuk memperkuat penerapan keuangan transisi. Kesepakatan tersebut terjadi di sela-sela acara pertemuan International Monetary Funds dan World Bank pada April lalu. Kedatangan Kementerian Keuangan Belanda ke UGM bertujuan untuk mempelajari budgetary, kebijakan fiskal dan ekonomi, kerja sama internasional, serta international development dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara.
Dalam pemaparannya, Wahyudi menjelaskan mengenai isu kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan komitmen yang lebih kuat dalam hal transisi energi berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masih dibayang-bayangi dengan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak yang merupakan bahan bakar fosil. Hal tersebut dinilainya sebagai suatu isu yang sangat politis. Padahal, Wahyudi menilai peluang Indonesia sangat besar dalam produksi kendaraan listrik. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya berupa nikel yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan fiskal dan non-fiskal merupakan aspek yang krusial untuk mendorong implementasi kendaraan listrik di Indonesia.
Lebih lanjut, Sulhan memaparkan materi dengan judul “Politics and Policy Communication in Indonesia: Model & Issues”. Sulhan menekankan pentingnya aspek komunikasi dalam lingkup kebijakan publik. Menurutnya, aspek komunikasi dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan suatu kebijakan. Meskipun aspek teknokratik dalam suatu kebijakan sudah mumpuni, ketiadaan strategi komunikasi yang baik berpotensi menimbulkan permasalahan. (/tt)