Sebagai bagian dari Konferensi Tahunan Indonesian Association For Public Administration (IAPA), pada tanggal 6-7 Oktober 2016, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM menyelenggarakan International Conference berjudul Towards a Global and Digital Society: Exploring the Role of Public Administration; Theory and Practice. Bertempat di University Club UGM, konferensi internasional yang diinisiasi oleh para akademisi dan praktisi administrasi publik ini mengangkat tema masyarakat digital Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dalam masyarakat global.
Rangkaian acara konferensi ini dibagi menjadi dua bagian utama yaitu plenary session untuk membahas isu-isu general dalam masyarakat digital Indonesia dan parallel session untuk membahas hasil penelitian dan kajian dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam plenary session,dihadirkan lima pembicara antara lain Prof. Mark Evans (University of Canberra), Prof. Stein Kristiansen (University of Agder), Prof. Jun Matsunami (University of Kobe), Prof. Agus Dwiyanto (Universitas Gadjah Mada) dan Dr. Riban Satia (Walikota Palangkaraya). Sementara pada parallel session, peserta mengikuti diskusi panel yang menitikberatkan pada 4 tema utama yaitu publicness and citizenship in public administration, international and collaborative governance, social capital and indigenous public administration, dan digital society and e-government. Konferensi kemudian ditutup dengan acara gala dinner yang bertempat di Hall FISIPOL UGM pada Jumat (7/10) malam.
Dari beragam topik yang didiskusikan oleh para presenter maupun peserta konferensi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah. Namun demikian, penggunaan teknologi informasi masih menjadi tantangan besar mengingat lebih dari 50% desa di Indonesia tidak memiliki akses yang memadai terhadap berbagai pelayanan publik dasar termasuk listrik dan infrastruktur. Berbagai tantangan tersebut mendorong IAPA untuk menawarkan beberapa poin utama yang patut menjadi perhatian pemerintah, antara lain: a) pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia menjadi prasyarat bagi pengembangan digital civil society; b) meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk membuka keran literasi informasi dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis interaksi; serta c) mendorong pemanfaatan media yang tidak hanya terhenti pada konsumsi informasi tetapi sebagai pintu bagi partisipasi masyarakat untuk memonitor dan mengontrol kinerja pemerintah.
Pada akhirnya, hasil dari konferensi IAPA ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan administrasi publik. Selain itu, berbagai diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.