Yogyakarta, 3 Maret 2026─Departemen Hubungan Internasional (HI) FISIPOL UGM menyelenggarakan diskusi dan rilis sikap dalam acara IIS Strategic Talk pada hari ini di Studio Podcast HI. Diskusi yang disiarkan secara langsung melalui kanal Instagram dan Youtube ini menyoroti empat poin utama sebagai respons atas agresi AS-Israel terhadap Iran.
Pada 28 Februari 2026, sebulan setelah AS menculik Presiden Maduro dan merebut kontrol minyak Venezuela, Israel dan Amerika Serikat melancarkan agresi militer terhadap Iran di tengah proses negosiasi nuklir AS-Iran yang hampir tuntas. Kepala Departemen HI, Dr. Ririn Tri Nurhayati menjelaskan dalam paparannya, “Ke depan, siapa pun, negara berdaulat mana pun, berpotensi menjadi target jika aksi seperti ini tidak dihentikan.”
Ririn juga menyatakan bahwa kejahatan agresi terhadap negara berdaulat (crime of aggression) yang dilakukan dua anggota paling ambisiusnya Board of Peace (BoP)—Amerika Serikat dan Israel—terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Keanggotaan Indonesia di BoP dianggap berujung pada pengingkaran amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan, alih-alih memperkuat posisi diplomasi dan komitmen perdamaian.
Sebagai respons kritis atas dinamika global dan posisi politik Indonesia yang dinilai mengecewakan, Ririn menyampaikan pernyataan sikap resmi yang terdiri dari empat poin utama sebagai berikut:
- Mengutuk agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran
- Menuntut Indonesia keluar dari Board of Peace
- Mengutamakan solidaritas Selatan di tengah aksi unilateral brutal
- Melawan personalisasi kebijakan luar negeri tanpa deliberasi bermakna dengan publik
Dr. Diah Kusumaningrum, salah seorang penanggap, mengkritisi keberadaan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh pemerintahan Trump. Menurutnya, Dewan Perdamaian ini justru membahayakan perdamaian, baik dalam konteks Palestina, konteks Timur Tengah, maupun konteks global. “Jangankan mengedepankan kepentingan Palestina, melibatkannya pun tidak,” ujarnya. Baginya, saat ini adalah momen yang tepat menuntut Indonesia untuk keluar dari BoP.
Solidaritas Selatan menjadi perhatian Randy Wirasta Nandyatama. Ia mengingatkan komitmen Dasasila Bandung tentang penghormatan kedaulatan dan solidaritas negara selatan yang harus dikembalikan. Personalisasi kebijakan luar negeri juga disorot Dr. Poppy Sulistyaning Winanti. Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri seharusnya lahir dari proses deliberasi yang bermakna bersama publik.
Drs. Muhadi Sugiono menambahkan bahwa agresi yang dilakukan justru menjadikan traktat nuklir tidak relevan karena tidak ada jaminan keamanan bagi negara-negara yang mematuhinya.
Secara keseluruhan, IIS Strategic Talk berfungsi sebagai platform untuk dialog kritis tentang isu-isu global yang mendesak, memperkuat perlunya solidaritas dan tindakan kolektif di tengah agresi. Departemen Hubungan Internasional di FISIPOL UGM terus mengadvokasikan dunia yang adil dan damai, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam resolusi konflik dan memperjuangkan perdamaian.