Yogyakarta, 25 September 2021─Dewan Mahasiswa (DEMA) FISIPOL UGM menyelenggarakan webinar “September GERAM (Gericau HAM) X Eunoia” pada Sabtu (25/9). Webinar ini mengangkat tema “Pelanggaran HAM dan Ketimpangan Sosial di Masa Pandemi”, dengan menghadirkan pembicara Usman Hamid (Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute) dan Abra Talattov (Peneliti INDEF). Acara berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting.
Adanya ketimpangan sosial dalam mitigasi penanganan pandemi, perlu dilakukan evaluasi dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam sudut pandang HAM. Usman Hamid mengungkapkan prinsip tersebut yakni prinsip kesetaraan dan non diskriminasi, prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta prinsip bantuan dan kerjasama internasional. Namun, sejauh ini, masih banyak masalah serius akibat tidak memperhatikan prinsip tersebut dalam upaya penanganan COVID-19. “Misalnya, bantuan sosial untuk memastikan efek domino COVID-19 sebagai pertolongan bagi mereka yang hanya mendapatkan pendapatan dari kerja harian justru tidak tersentuh oleh negara dan salah satu penyebabnya adalah karena praktik korupsi dalam konteks bansos,” ungkapnya.
Usman menambahkan, permasalahan yang kita lihat sebenarnya hanya permukaan saja karena jumlah bansos yang diduga dikorupsi adalah hampir separuh dari total dana bansos yang seharusnya sampai ke warga yang tidak memiliki kekuatan ekonomi yang beruntung. Mirisnya, masalah tersebut seakan berhenti di tengah jalan dengan adanya semacam usaha untuk mencegah pengusutan lebih jauh atas perkara korupsi. “Ini semua sebenarnya memperlihatkan bahwa penanganan COVID-19 sejak awal memang belum seperti yang kita harapkan,” bebernya.
Lebih lanjut, Abra Talattov menjelaskan bahwa penurunan kasus COVID-19 sejak PPKM menimbulkan banyak pertanyaan. Abra memaknai kemungkinan faktor penurunan kasus dengan berbagai perspektif. Pertama, penurunan kasus disebabkan karena saat lonjakan kasus banyak warga yang terpapar tapi tidak terdeteksi sehingga sekarang mengalami kekebalan ditambah adanya vaksinasi. Di sisi lain, proses vaksinasi belum mencapai separuh populasi masyarakat. Kedua, penurunan kasus disebabkan karena jumlah testing juga mengalami penurunan. Adanya klaster pendidikan baru-baru ini tidak disikapi dengan tracing terhadap keluarga di lingkungan pengajar dan siswa. Ketiga, sebanyak 1900 tenaga medis gugur per Agustus 2021 menandakan sejauh mana efektivitas dan keberhasilan pemerintah dalam memastikan para tenaga medis juga bisa melindungi dirinya sendiri di samping melindungi masyarakat. Melihat kondisi itu, dikhawatirkan gelombang ketiga akan terjadi. “Gelombang ketiga perlu diantisipasi karena risiko dan tanda-tanda sangat besar, munculnya klaster pendidikan, perkantoran, perdagangan, dan kemungkinan lainnya,” ucap Abra. (/Wfr)