Smart City Symposium diselenggarakan di Gedung Lengkung Pascasarjana UGM pada tanggal 7-9 September 2016 oleh Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM sekaligus menjadi momen grand launching organisasi yang telah berdiri sejak tahu lalu ini. Dr.Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fisipol UGM mengatakan bahwa dibentuknya CfDS merupakan wujud komitmen Fisipol UGM dalam merespons Revolusi Gelombang Keempat, yaitu pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat digital, sekaligus mendukung pemerintah mewujudkan smart city di Indonesia. Acara symposium yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo, juga dalam rangka menandatangani perjanjian kerjasama antara CfDS) Fisipol UGM dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Microsoft Indonesia untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dengan berbagai terobosan berbasis informasi yang diwujudkan dalam bentuk smart city.
Memasuki era digital, negara-negara berlomba-lomba untuk memodernisasi sektor publik dan pemerintah untuk menyiapkan diri menghadapi cara hidup globalisasi yang serba instan. Salah satunya melalui penyelenggaraan smart city. Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang disampaikan dalam symposium menyatakan bahwa smart city merupakan bagian dari upaya membangun bangsa Indonesia, sebagaimana disebut dalam Nawacita kedua yaitu pemerintah bertekad untuk membangun tata kelola pemerintaha yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan adanya smart city diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masayarakat, mempercepat reformasi birokrasi, dan mempermudah pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Implementasi smart city di Indonesia masih dijumpai berbagai kendala. Oleh karena itu, dalam hari pertama Smart City Symposium 2016 yang terbuka untuk umum ini menghadirkan pembicara, yaitu Dr. Soni Sumarsono, MDM (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri), Andreas Diantoro (President Director Microsoft Indonesia), Dr. Astrid Tuminez (perwakilan dari Microsoft Southeast Asia) dan perwakilan dari Rektorat Universitas Gadjah Mada. Para pembicara ini dipilih secara strategis mewakili masing-masing instansi yang berpotensi mengembangkan konsep smart Ccty serta mengimplementasikannya secara merata di Indonesia.
Selain para pembicara tersebut, dalam symposium disajikan pula panel diskusi bersama para kepala daerah maupun perwakilan kepala daerah. Panel diskusi yang dibagi dalam tiga tahap antara lain dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Walikota Tangerang, Walikota Depok, Walikota Serang, Walikota Semarang, perwakilan Kota Jogja, perwakilan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Kota Makassar, perwakilan Kota Bekasi, perwakilan Kabupaten Sidoarjo, dan perwakilan Kota Bandung. Perwakilan kepala daerah dan dinas yang didatangkan langsung dari setiap kota kemudian berbagi informasi tentang penerapan smart city di daerahnya masing-masing. Dari panel diskusi diharapkan dapat memberikan parameter tentang seberapa jauh perkembangan smart city, manfaat, serta kendalanya di Indonesia.
Sementara itu, pada hari kedua dan ketiga symposium akan diadakan Smart City Training yang melibatkan 40 kota di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri, hal tersebut dalam rangka mewujudkan target pemerintah agar pada pertengahan tahun 2017 semua pemerintah daerah telah berbasis smart city. Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menambahakan melalui panel diskusi dan pelatihan yang diselenggarakan dalam Smart City Symposium 2016 diharapkan antara pemerintah daerah dapat bersinergi dan menjalin kerjasama dengan kalangan pendidikan tinggi, dan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dalam menerapkan e-government berwujud smart city ini di daerah-daerah agar nantinya Indonesia juga dapat bersaing di tingkat global.
Andreas Diantoro, President Director Microsoft Indonesia menyatakan bahwa smart city tidak hanya dapat diwujudkan dengan akselerasi perkembangan teknologi tapi juga harus memperhatikan kesiapan masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan teknologi yang ada pada kehidupan sehari-hari.
Mengenai peran pendidikan tinggi Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto menyatakan, “Sebagai lembaga pendidikan tinggi, sudah menjadi kewajiban Fisipol UGM untuk (tidak hanya) peka terhadap isu-isu sosial, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Sebagai sebuah gagasan smart city memang masih baru, akan tetapi jika dilakukan dengan tepat akan memberi kemudahan untuk membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui integrasi sistem pelayanan publik secara digital.” (Nurul)
