Yogyakarta, 19 Agustus 2021–Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM kembali menyelenggarakan acara kuliah umum dengan tajuk “Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia”. Acara ini menghadirkan dosen tamu Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB. Pada kesempatan kali ini, acara diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh 270 peserta diskusi. Secara umum, pembahasan dalam acara ini mengulik tentang dua topik utama yang saling berkaitan yaitu reformasi birokrasi dan akuntabilitas pekerja. Selain itu, acara ini juga mendiskusikan berbagai program yang dapat dilakukan bagi upaya reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pekerja.
Mengawali acara ini, sambutan pembuka disampaikan oleh Kepala Prodi S2 MAP yaitu Ely Susanto, MBA, Ph.D. Dalam penuturannya, beliau menyampaikan bahwa acara kuliah umum merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh MAP Fisipol UGM. Dalam hal ini, kegiatan yang diselenggarakan diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang mampu menghasilkan solusi maupun rekomendasi bagi perbaikan dan penanganan masalah yang ada.
Selanjutnya, memasuki sesi inti kuliah umum, moderator menyampaikan beberapa poin pembahasan dalam diskusi sore ini dan selanjutnya disambung pemaparan materi oleh Prof. Erwan. Pada kesempatan ini, Prof. Erwan menyampaikan bahwa reformasi birokrasi dan akuntabilitas pekerja merupakan dua hal yang saling bersinggungan. Dalam hal ini, birokrasi merupakan tools/alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu visi misi yang disampaikan oleh Presiden RI. Sebaik apapun suatu tujuan jika tidak terdapat alat yang memadai maka upaya untuk mencapai hal tersebut juga tidak akan pernah terjadi.
Sebagai upaya mendukung program reformasi birokrasi, kementerian PAN RB merancang sebuah program yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberadaan sistem ini berkaitan dengan manajemen sektor publik untuk mendukung tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat melalui good governance dalam wujud result oriented government. Dalam terminologi sederhana, result oriented government dapat diibaratkan seperti orang merancang perjalanan, bagaimana kita berpikir saat ini, mau kemana kita nanti, bagaimana cara untuk sampai kesana dan indikator seperti apa untuk mengukur progress seperti melihat bagaimana menggunakan dana publik yang dapat menghasilkan manfaat bagi pencapaian kemakmuran masyarakat Indonesia. (/Mdn)