Senin (25/04), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM mengadakan kuliah umum bertemakan “Spirit Kejujuran dalam Menghela Layanan Bermutu dan Akuntabel” terkait reformasi Birokrasi dalam menopang pembangunan. Materi dibawakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan dimoderatori oleh Bambang Purwoko, M.A., dosen Fisipol UGM.
Acara dibuka dengan sambutan oleh Dr. Najib Azca, Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni, dan Penelitian Fisipol UGM. “Pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat secara langsung dan pemaparan tentang pengalamannya selama memimpin diharapkan dapat diserap oleh Yogyakarta. Kita tahu bahwa Jawa Barat sekarang sudah mengalami peningkatan yang baik dalam hal reformasi birokrasi. Semoga agenda ini bisa menjadi wahana pertukaran gagasan demi kemajuan jurusan–jurusan di fisipol dalam mengembangkan penelitian–penelitiannya,” tutur Najib.
Setelah penyerahan plakat, dilanjutkan dengan inti acara, yaitu penyampaian kuliah umum oleh Ahmad Heryawan. Beliau menyampaikan, selama menjadi Gubernur Jawa Barat selalu menerapkan sistem kejujuran yang harapannya dapat meningkatkan layanan yang bermutu dan akuntabel.
Menurut Ahmad Heryawan, pembangunan harus bermakna sehingga agenda pembangunan hadir untuk menciptakan kesejahteraan dan rasa aman. Sehingga akan hadir penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Agenda pembangunan yang bermakna adalah pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan daya dukung alam untuk keberlangsungan pembangunan. Faktor itulah yang akan mendukung terciptanya kesejahteraan dan rasa aman.
“Membangun negara yang bahagia, aman dan sejahtera adalah mebangun negara tanpa korupsi. Sehingga kejujuran sangat perlu ditingkatkan dalam birokrasi pemerintahan. Kejujuran melahirkan kepercayaan, kepercayaan membangun komitmen multipihak dan komitmen mewujudkan keberhasilan pembangunan. Membangun kejujuran dengan melakukan pendekatan holistik seperti, menggunakan sistem yang sulit dimanipulasi, membangun moralitas yang lebih tinggi bahwa korupsi adalah tindakan yang kriminal dan penghasilan para pegawai dinaikkan supaya kebutuhannya terpenuhi dan tidak mencari–cari keuntungan dari keuangan publik,” tegasnya. [Nuna]
