Yogyakarta, 11 April 2022─Sebagai langkah pengembangan riset mahasiswa, Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM menyelenggarakan rangkaian Simposium Magister PSdK pada 11-12 April 2022. Dalam sesi pertama pada Senin (11/4), Sirojudin Abbas, PhD selaku Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Indonesia hadir sebagai pembicara utama, bersama Dr. Krisdyatmiko selaku dosen PSdK UGM sebagai moderator. Diskusi bertajuk Masa Depan Kebijakan Sosial di Indonesia: Refleksi dan Survei Politik di Indonesia ini berlangsung melalui Zoom Meeting dan dihadiri dosen, mahasiswa, dan peserta umum.
Dr. Krisdyatmiko membuka simposium dengan menyatakan harapan atas terlaksananya acara ini. Menurut Krisdyatmiko, simposium ini akan menjadi salah satu cara memperluas pengetahuan mengenai isu-isu pembangunan sosial. “Diharapkan para akademisi dapat terus tertantang untuk mengkaji dan berperan dalam perwujudan kesejahteraan bangsa,” tutur Krisdyatmiko.
Dalam sesi materi, Sirojudin Abbas, PhD menyampaikan pentingnya keahlian di bidang kebijakan sosial, tidak hanya dalam analisis masalah dan perumusan solusi, namun juga dalam memahami masyarakat. Menurut Sirojudin, studi-studi kebijakan sosial biasanya fokus pada kelompok atau individu tertentu. Sementara itu, penggunaan survei opini publik yang populer beberapa tahun terakhir juga tidak kalah penting dalam riset.
“Ada beberapa keterbatasan dalam sejumlah metodologi. Misalnya, kajian terhadap proses kebijakan masih mengabaikan proses dan insentif sosial-politik. Ternyata, menurut pengalaman selama ini, proses kebijakan kerap memperhitungkan insentif. Tanpa memperhitungkannya, dapat terjadi peminggiran pada inovasi-inovasi yang baik,” ujar penerima gelar PhD dari University of California, Berkeley tersebut.
Untuk melengkapi materinya, Sirojudin menyajikan data tentang perilaku pemilih dalam survei opini publik. Selain itu, survei opini publik juga sangat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan pemerintah. Survei opini publik juga menjadi evaluasi bagi kinerja pemangku kebijakan, juga prospek dukungan publik.
“Data-data kebijakan sosial melalui survei opini publik terkait social policy akan menjadi bahan evaluasi pertama untuk menghitung dukungan politik bagi mereka,” tutur Sirojudin. (/tr)