Dosen dan mahasiswa Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada kembali menorehkan capaian akademik melalui terbitnya buku antologi berjudul “Konflik Kebijakan Publik di Indonesia: Refleksi dan Transformasi.” Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Gabriel Lele, Bagus Sulistiono, S.IP., M.P.A., bersama mahasiswa DMKP FISIPOL UGM sebagai tim penulis.
Buku antologi ini mengulas secara komprehensif beragam konflik kebijakan publik di Indonesia, mulai dari isu agraria, lingkungan, hingga sosial budaya. Melalui pendekatan Transformasi Konflik, para penulis tidak hanya memetakan sumber dan dinamika konflik, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
Kehadiran buku ini relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Pendekatan transformasi konflik yang diusung menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang mampu meredam konflik secara struktural melalui penguatan institusi, dialog, dan keadilan sosial. Selain itu, pembahasan konflik agraria dan sosial budaya juga berkaitan dengan SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan, terutama dalam konteks relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat.
Lebih dari sekadar dokumentasi akademik, buku ini menjadi ruang pembelajaran kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam memahami praktik kebijakan publik secara kritis. Keterlibatan mahasiswa sebagai penulis mencerminkan komitmen DMKP FISIPOL UGM dalam mengintegrasikan proses pembelajaran, riset, dan pengabdian ke dalam karya ilmiah yang relevan dengan persoalan nyata di masyarakat.
Buku “Konflik Kebijakan Publik di Indonesia: Refleksi dan Transformasi” tersedia dalam format e-book dan dapat diunduh melalui tautan ugm.id/BukuKKPI2025. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, mahasiswa, serta masyarakat luas dalam mendorong praktik kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.