Yogyakarta, 6 Desember 2022─Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan FISIPOL UGM menyelenggarakan Forum Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular, dan Transformasi Industri pada Selasa (6/12). Sebagai bagian dari UGM International Forum for Inclusive and Sustainable Development in the Southeast Asia, Latin America, and the Caribbean Region, forum ini bertujuan menghasilkan usulan kebijakan perdagangan dan transformasi industri berbasis ekonomi sirkular dari dialog multi pihak n-helix.
Forum Kebijakan dibuka oleh Dekan FISIPOL UGM Dr. Wawan Mas’udi dan Kepala PSPD UGM Dr. Riza Noer Arfani. Dr. Wawan dan Dr. Riza menekankan pentingnya belajar dari masyarakat sebagai inisiator ekonomi sirkular dalam merumuskan kebijakan. “Tidak perlu kerangka teoritik yang ndakik-ndakik, tapi bisa belajar dari inisiatif yang sudah mengakar dari masyarakat,” ucap Dr. Wawan.
Sesi pertama diskusi diisi pemaparan dari Dr. Werner Zdouc (Direktur Manajemen Pengetahuan dan Informasi, Divisi Jangkauan Akademik dan World Trade Organization/WTO Chairs), H.E. Dandy Iswara (Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II Jenewa/Duta Besar), Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. (Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM) dan Prof. Dr. Catur Sugiyanto, MA (Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM).
Dalam paparannya, Dr. Werner Zdouc menekankan pentingnya ekonomi sirkular untuk menggantikan ekonomi tradisional yang mengeksploitasi sumber daya dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam konteks pengembangan ekonomi sirkular di negara-negara ASEAN, Amerika Latin, dan Karibia (SEA-LAC), Dr. Werner menekankan urgensi penyelesaian beberapa isu seperti definisi dan klasifikasi mengenai masa akhir produk, prosedur penilaian kesesuaian, perizinan, bantuan terhadap isu perdagangan, serta pembangunan kapasitas terkait perdagangan.
Menyambung Dr. Werner, H.E. Dandy Iswara menggarisbawahi pentingnya Indonesia untuk bekerja sama dalam menerapkan COP26 dan Perjanjian Paris di tengah pertumbuhan penduduk yang signifikan. H.E. Dandy juga menegaskan kolaborasi usaha nasional dan internasional untuk mencapai implementasi ekonomi sirkular yang tepat guna dan adil bagi setiap negara.
Mewakili kalangan akademisi, Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. menyampaikan lima sektor utama yang harus disorot dalam perencanaan pembangunan rendah karbon, yaitu perhutanan, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah dan sampah. Prof. Catur Sugiyanto, MA menegaskan bahwa aspek peningkatan kelembagaan, teknologi, dan pendampingan menjadi penting dalam mendukung pengembangan UMKM yang memberdayakan masyarakat sekaligus menunjang pencapaian ekonomi sirkular oleh masyarakat.
Rangkaian acara kemudian diisi dengan sesi formulasi kebijakan, di mana setiap pihak dari perwakilan daerah, komunitas, dan perusahaan bertukar ide dan menceritakan usaha dari masing-masing sektor mengenai berbagai kebijakan dan praktik ekonomi sirkular.
Forum Kebijakan diakhiri dengan sesi materi dari Prof. Daniel C. Esty dari Yale University. Dengan mengapresiasi hasil G20 Indonesia dan menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Prof. Daniel menekankan tiga elemen penting dalam implementasi ekonomi sirkular bagi Indonesia. Pertama, diperlukan perbaikan dan penguatan dalam kerangka kebijakan di level global, nasional, hingga sub-nasional. Kedua, diperlukan pergeseran norma bisnis, cara berpikir, dan fasilitasi dalam aspek finansial dan perdagangan yang terarah pada aksi perubahan iklim. Terakhir, diperlukan gerakan sosial dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mendorong transisi ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular.
Pada akhirnya, Forum Kebijakan menghasilkan kesepakatan berupa perumusan regulasi ekonomi sirkular yang partisipatif dan akomodatif terhadap berbagai aspirasi. Beberapa kesimpulan yang muncul mencakup: (1) pembentukan regulasi yang tidak sekadar bersifat top-down dan minim pengawasan, melainkan disertai dengan alternatif multi-sektor; (2) peningkatan riset pada aspek-aspek yang bersifat intangible seperti pola gaya hidup; (3) pembentukan bagan solusi alur ekonomi sirkular yang memaksimalkan unsur adat, agama, pendidikan, budaya, hukum, dan ekonomi lokal.
Kesepakatan diharapkan dapat menjadi materi roadshow kebijakan PSPD UGM pada awal tahun 2023 yang terlebih dahulu difokuskan di daerah KARTAMANTUL (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul).