Yogyakarta, 30 Januari 2023–Institute for Policy Development (POLDEV) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) mengembangkan website dashboard atau platform UniTrend yang diluncurkan pada Selasa (30/1). Acara peluncuran sekaligus dibarengi dengan diskusi bertajuk “Turbulensi Pencapaian Pembangunan di Tahun Politik” yang diisi oleh berbagai narasumber, yaitu Ignatius Ardhana Reswara, Project Manager UniTrend; Media Wahyudi Askar, Direktur POLDEV; Wahyudi Kumorotomo, Kepala Departemen Kebijakan Publik MKP; Fadli Ramdhanil, Program Manager Perludem; Mirah Midadan Fahmid, Ekonom INDEF; serta dimoderatori oleh Jefri Andika Pakpahan, Researcher POLDEV.
Berpegang pada misi “presenting data for better policy”, UniTrend berperan sebagai pusat informasi atau data center bagi sektor publik yang dikumpulkan secara real-time. Pengembangan platform tersebut merupakan respons atas kurang memadai dan aksesibelnya data yang disediakan oleh pemerintah. Padahal, data merupakan aspek krusial untuk mengukur perkembangan serta pembangunan yang berjalan. Terlebih, kurang memadainya data dapat mengarah pada kebijakan yang berbasis insting atau tanpa basis yang kuat. Oleh karena itu, kehadiran UniTrend diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan berbasis data.
Media menekankan pada pentingnya keberadaan data alternatif di samping data resmi pemerintah. Menurutnya, penggunaan satu basis data saja tidak cukup karena minim perspektif. “Semakin banyak data yang digunakan, semakin baik,” klaim Media. UniTrend sendiri menggunakan empat basis data, yaitu Google Trends, media sosial, survei, serta Key Opinion Leader.
“Kami berharap ini bisa menjadi tambahan, sebagai modal untuk diskusi sekaligus penguatan kebijakan publik di tahun-tahun politik ini,” ujar Media.
Wahyudi menyambut baik inisiatif dari POLDEV untuk mengembangkan platform UniTrend. Dengan adanya platform tersebut, Wahyudi berharap masyarakat dapat lebih bermartabat dan akurat dalam menilai apa yang ditawarkan oleh para politisi. “Kita bisa membuat analisis kebijakan publik dengan lebih akurat karena data lengkap, up to date, dan sudah terolah,” ucap Wahyudi. (/tt)