Yogyakarta, 14 Februari 2023─ASEAN Studies Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) menggelar seminar publik bertajuk “Agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023: Peluang dan Tantangan” pada Selasa (14/2). Acara yang diselenggarakan secara daring terbagi menjadi dua sesi panel diskusi. Sesi pertama dengan topik “Tantangan Geopolitik dan Demokrasi di Kawasan ASEAN” diisi oleh Sidharto Suryodipuro, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta Amalinda Savirani, Dosen Fisipol UGM.
“Diskusi kita pagi ini merupakan bagian kontribusi Fisipol dalam memberi masukan kepada pemegang kebijakan mengenai peran penting Indonesia dalam keketuaan ASEAN di 2023 ini,” ungkap Poppy Winanti, Wakil Dekan Fisipol UGM, ketika memberi sambutan.
Keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada 2023 merupakan momentum penting untuk menunjukkan bagaimana kepemimpinan Indonesia bisa membawa ASEAN menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera. Terlebih karena keketuaan tersebut terjadi saat ketegangan sedang terjadi, baik di kawasan ASEAN maupun global. “Rivalitas antar negara besar telah membawa deglobalisasi, pemisahan antara negara besar, dan ketegangan baru atas dasar geopolitik,” ujar Sidharto. Menurutnya, terciptanya sistem inklusif yang memungkinkan semua pihak untuk duduk di suatu meja merupakan salah satu cara mengatasi masalah yang ada.
Sidharto menyebutkan berbagai agenda Indonesia dalam keketuaan ASEAN, termasuk visi jangka panjang ASEAN. Dengan ekonomi serta daya beli masyarakat yang semakin kuat, ASEAN divisikan untuk berdampak positif terhadap lingkungan, membumi untuk kepentingan rakyatnya, serta menentukan standar pada tingkat kawasan maupun global. “Kita juga menyikapi berbagai tantangan yang ada hari ini, sepeti food security, ketahanan energi, stabilitas keuangan, serta arsitektur kesehatan kawasan,” sebut Sidharto. Kemudian, Indonesia juga memprioritaskan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam bentuk kerja sama yang konkret.
Amalinda melanjutkan diskusi dengan mengatakan bahwa ekonomi merupakan titik panglima agenda utama dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. “Hal ini memperlihatkan bagaimana keketuaan Indonesia betul-betul bersifat pragmatis karena isu yang dihadapi pasca-pandemi merupakan isu ekonomi,” jelas Amalinda. Amalinda menyebutkan bahwa ekonomi diharapkan dapat menjadi hal yang merekatkan semua negara kawasan untuk bersama-sama meningkatkan kembali kekuatan ekonomi. “Potensi ini sangat besar dan strategis,” ungkapnya.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi panel diskusi kedua yang bertajuk “Peluang ASEAN sebagai Epicentrum of Growth”. Diskusi ini diisi oleh berbagai pembicara; Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Nella Sri Hendriyetti, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan; serta Muhammad Rum, Peneliti Senior ASC. (/tt)