Yogyakarta, 29 September 2020—Program Pascasarjana Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM menyelenggarakan Social Development Talks seri ke 8 pada tahun 2020. Topik “Decentralisation, Resources, and Brokers in Indonesia” yang menyoroti pelaksanaan otonomi daerah dalam tujuh tahun terakhir dibahas oleh pembicara Dr. Rachael Diprose,. dari University of Melbourne dan dimoderatori oleh Galih Prabaningrum, S.Sos., M.A., dosen Departemen PSdK. 100 peserta civitas akademika UGM menghadiri diskusi daring yang diadakan pada tanggal 29 November 2020 melalui webex.
Indonesia, menurut Rachael Diprose, perlu menentukan keseimbangan desentralisasi yang tepat. Banyak hal yang bisa dipelajari dari pelaksanaan otonomi daerah dalam tujuh tahun terakhir dan pada gilirannya bisa berkontribusi pada usaha tersebut. Pemerintah mengklaim bahwa desentralisasi telah mengurangi konflik besar yang sebelumnya terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Namun ketika melihat jauh ke dalam, ditemukan bahwa, masih ada konflik-konflik skala kecil yang disebabkan oleh ketimpangan, ketidakadilan, dan kemiskinan seperti konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintah.
M. Najib Azca, dosen Sosiologi FISIPOL UGM, yang juga anggota tim peneliti menambahkan bahwa desentralisasi tidak serta merta mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pada banyak kasus, manfaat desentralisasi lebih banyak dinikmati pada lapisan tipis daerah yang terdiri dari elit dan oligarki lokal yang tumbuh di era otonomi daerah. Kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan di daerah kaya tambang merupakan satu contoh dari fenomena tersebut.
Untuk itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai otonomi daerah dalam rangka menemukan formula yang tepat untuk memastikan agar manfaat otonomi daerah dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat daerah.