Yogyakarta, 25 November 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) melalui Social Research Center UGM (SOREC) menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “The Banality of Evil: Tragedi Gelar Pahlawan Nasional dan Episte-femisida di Indonesia” pada Selasa (25/11) di Auditorium Lantai 4 FISIPOL UGM. Kegiatan ini digelar sebagai respons kritis terhadap kontroversi pemberian gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, yang memunculkan perdebatan luas di ruang publik.
SDGs 16: Peace Justice and Strong Institutions
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM hari ini menyelenggarakan prosesi Pelepasan Wisudawan dan Wisudawati Program Sarjana Periode I Tahun Akademik 2025/2026 di Selasar Barat FISIPOL UGM. Pada periode ini, FISIPOL meluluskan 168 wisudawan dari enam program studi.
Adapun rincian jumlah wisudawan per program studi sebagai berikut:
• Ilmu Hubungan Internasional: 33
• Ilmu Komunikasi: 25
• Manajemen dan Kebijakan Publik: 31
• Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: 23
• Politik dan Pemerintahan: 31
• Sosiologi: 25
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Dr. Erda Rindrasih, kembali memperkuat kontribusi akademik Indonesia melalui publikasi terbarunya berjudul “Regional Development Status of Sulawesi Island for New Policy Direction.” Artikel tersebut dimuat di International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, jurnal internasional bereputasi Q2.
Penelitian ini mengulas tantangan unik perencanaan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Sulawesi, yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbeda dibandingkan wilayah daratan. Minimnya literatur mengenai pembangunan berbasis kepulauan membuat studi ini memiliki signifikansi tinggi dalam memberikan perspektif baru bagi perumus kebijakan daerah maupun nasional.
Yogyakarta, 21 November 2025─Fenomena masyarakat terpinggirkan menjadi pokok premis yang ingin diangkat oleh Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam agenda BERSUARA tahun ini yang berlangsung pada 18 hingga 22 November 2025 di Selasar Barat Gedung Fisipol UGM. Membawa tajuk utama “Margin to Center”, BERSUARA 2025 adalah sebuah acara yang bertujuan memberikan panggung bagi masyarakat terpinggirkan (akar rumput). Acara ini berupaya untuk mengangkat kisah nyata sebuah keluarga kelas bawah bawah untuk menyoroti berbagai ketimpangan sosial seperti masalah akses pendidikan, ketidakadilan gender, kerentanan pekerja informal, penggusuran, dan layanan publik yang buruk. Rangkaian acara BERSUARA diisi oleh kompetisi karya tulis ilmiah dan debat, talk show bersama pakar, panggung terbuka seni, pasar rakyat, hingga pameran seni.
Yogyakarta, 20 November 2025─Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) FISIPOL UGM menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Membangun Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Merit dan Integritas” pada Kamis (20/11) di Ruang BE 211. Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta dan menghadirkan Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA. sebagai narasumber.
Kuliah umum ini merupakan bagian dari rangkaian Diklat Penyusunan RKPD sekaligus mendukung pelaksanaan Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan ke-60 yang diselenggarakan pada 18–21 November 2025. Melalui sesi ini, peserta mendapatkan penguatan mendasar mengenai prinsip-prinsip utama akuntabilitas kinerja birokrasi.
Yogyakarta, 19 November 2025 — FISIPOL UGM melalui Program Studi Ilmu Hubungan Internasional memperkuat pengalaman belajar mahasiswa melalui penyelenggaraan Kuliah Umum yang menghadirkan The Hon Tim Watts MP, Special Envoy for Indian Ocean Affairs dari Pemerintah Australia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kuliah tamu yang dirancang untuk menghubungkan pembelajaran akademik dengan praktik diplomasi di lapangan.
Kehadiran Tim Watts memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh first-hand experience mengenai kompleksitas kebijakan luar negeri Australia di kawasan Samudra Hindia serta dinamika hubungan bilateral Australia–Indonesia. Forum ini membuka ruang dialog yang mendalam mengenai isu-isu strategis regional, sekaligus memperlihatkan bagaimana proses diplomasi dirumuskan dan dijalankan oleh aktor pemerintahan.
FISIPOL UGM melalui Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) menyelenggarakan Kuliah Umum bagi peserta Diklat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Angkatan 1 pada Rabu (19/11). Kuliah umum ini menghadirkan Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP. sebagai narasumber dengan topik “Sinergi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembangunan.”
Kegiatan Diklat Penyusunan RKPD ini merupakan bagian dari program pendampingan kepada pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi dalam menyusun dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui diklat ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman baru dalam penyusunan RKPD 2026, mampu mempraktikkan pengetahuan tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan lapangan, serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam menghasilkan dokumen RKPD yang lebih berkualitas. Salah satunya melalui Kuliah Umum yang diisi oleh Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP.
Yogyakarta, 10 November 2025─Menjawab tantangan krisis multidimensi yang dihadapi demokrasi Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) meluncurkan buku ‘Polikrisis Demokrasi: Neraca Kasus Indonesia’. Peluncuran yang bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, 10 November 2025, ini menjadi penegasan tanggung jawab kampus untuk memantik refleksi dan menavigasi arah perubahan bangsa.
Buku Polikrisis Demokrasi: Neraca Kasus Indonesia merupakan karya bunga rampai yang memotret dinamika demokrasi dari tiga perspektif: institusional, masyarakat, dan disrupsi teknologi. Karya ini menegaskan kepedulian intelektual dan tanggung jawab moral FISIPOL UGM dalam situasi demokrasi yang makin kehilangan makna substantifnya. Perspektif institusional menyoroti bagaimana pemilu yang terus berlangsung secara reguler justru kerap diperdaya menjadi instrumen bagi elite untuk mengukuhkan kekuasaan, termasuk melalui rekayasa regulasi dan aturan main. Lembaga perwakilan kehilangan marwahnya, politik patronase kian mengakar, populisme tumbuh dari ketidakpercayaan pada sistem, sementara ruang partisipasi publik semakin menyempit di tengah
maraknya disinformasi di ruang digital. Tidak hanya itu, demokrasi juga luput mengintegrasikan isu-isu penting seperti lingkungan hidup sebagai bagian dari indikator kualitas demokrasi (Hanif, sebagaimana tercantum dalam Bab 4 buku).
Yogyakarta, 7 November 2025─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menggelar diskusi dan bedah buku Melawat ke Asia karya Dr. Priyambudi Sulistiyanto, Jumat (7/11/2025), di Auditorium Lantai 4 FISIPOL UGM. Menghadirkan dua penanggap, yaitu Dr. Muhammad Rum dan Achmad Munjid, Ph.D., serta dipandu oleh moderator Yulida Nuraini Santoso, M.Sc, kegiatan ini mengupas tuntas apa yang dituliskan oleh Dr. Priyambudi dalam karya buku terbarunya.
Dalam paparannya, para penanggap memberikan apresiasi atas buku yang dinilai informatif dan mampu membuka perspektif baru mengenai kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Buku ini menekankan bahwa negara-negara di kawasan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling bergantung, baik pada masa kini maupun masa lalu.
Yogyakarta, 7 Oktober 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada menerima kunjungan kerja dari Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM.
Kunjungan yang dipimpin oleh Sri Prastiwi Utami, Kepala PPKASN, beserta jajaran timnya ini disambut hangat oleh para kepala departemen dari seluruh program magister dan doktor FISIPOL UGM. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan produktif, membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara dunia akademik dan lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.