Arsip:

SDGs 16: Peace Justice and Strong Institutions

Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Gelar Diskusi bersama Pakar ELTE University Bicarakan Tantangan Transisi Energi

Yogyakarta, 29 Oktober 2026─Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM menggelar acara Book Talk and Discussion bertajuk “Upcoming Book on Gaseous Energy Carriers and Their Political Economy in Europe” pada Kamis (29/10). Acara ini mengupas kompleksitas kebijakan iklim, transisi energi, dan posisi gas alam dalam percaturan energi global.

Diskusi dibuka oleh Dr. Abdul Gaffar Karim, dosen DPP Fisipol UGM yang bertindak sebagai moderator. Ia memantik forum dengan mengajak audiens merefleksikan peran energi di masa transisi saat ini. read more

Fisipol Terima Kunjungan dan Diskusi Kerja Sama Akademik bersama INPUMA Universiti Malaya

Yogyakarta, 29 Oktober 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada menerima kunjungan delegasi International Institute of Public Policy and Management (INPUMA), Universiti Malaya pada Kamis (29/10). Pertemuan yang ini bertujuan mendiskusikan peluang kerja sama akademik antar-kedua institusi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan kapasitas. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni Fisipol UGM, Dr. Arie Ruhyanto, menyambut hangat inisiatif kemitraan dari delegasi Malaysia tersebut. “Fakultas mendukung (kerja sama) secara penuh. Mewakili Dekan, saya mengucapkan terima kasih dan semoga diskusi kali ini dapat mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang ada,” ungkapnya. read more

Departemen Politik dan Pemerintahan Gelar “Book Talk and Discussion” Bersama ELTE University Bicarakan Isu Energi

Yogyakarta, 29 Oktober 2026─Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) menggelar acara Book Talk and Discussion bertajuk “Upcoming Book on Gaseous Energy Carriers and Their Political Economy in Europe”. Dr. Abdul Gaffar Karim selaku dosen Departemen Politik dan Pemerintahan sekaligus sebagai moderator, membuka acara dan memantik diskusi dengan melontarkan pertanyaan kepada audiens mengenai peran energi di masa transisi sekarang ini,

“Berapa banyak di antara Anda semua menganggap bahwa gas alam penting bagi transisi energi di Indonesia? Seberapa penting gas alam tersebut?” ungkapnya. Ia kemudian menambahkan pertanyaan kedua, “Berapa banyak yang menganggap kalau gas itu disebut sebagai ‘bensin’ di masa transisi atau meromantisasi itu justru akan menghambat transisi?” read more

Fisipol UGM Terima Kunjungan dan Diskusi bersama INPUMA Universiti Malaya

Yogyakarta, 29 Oktober 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM menerima kunjungan dari International Institute of Public Policy and Management (INPUMA) Universiti Malaya guna mendiskusikan peluang kerja sama akademik antar kedua institusi.

Pertemuan tersebut memetakan berbagai potensi kolaborasi, seperti program pertukaran pelajar, double degree, joint course, hingga pertukaran pengajar. Pelaksana Tugas. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni Fisipol UGM, Dr. Arie Ruhyanto, menyambut hangat kehadiran delegasi dari Malaysia tersebut. read more

Beri Ruang Bersuara, POLGOV Fisipol UGM Gelar Konferensi dengan Empat Kepala Desa

Yogyakarta, 28 Oktober 2026─Di era sekarang, otonomi desa yang selama ini menjadi salah satu tonggak penyangga kedaulatan rakyat terancam terenggut kedaulatannya. Kepala Desa yang merupakan hasil pemilihan demokratis kini mengalami tekanan sebab harus menahan beban populis dari pusat yang berpengaruh terhadap terancamnya kebebasan otonominya. Kondisi ini melatarbelakangi POLGOV Fisipol UGM, bekerja sama dengan Social Movement Institute, menyelenggarakan konferensi bertajuk “Waktunya Kepala Desa Bicara: Demokrasi, Otonomi, dan Budaya Sipil” pada hari ini, Rabu (28/10) di Ruang Seminar Timur. read more

EPPOS PolGov UGM Rilis Kajian 150+ Pidato Presiden Prabowo

Yogyakarta, 26 Oktober 2026─Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov UGM merilis hasil kajian terhadap lebih dari 150 pidato Presiden Prabowo Subianto selama periode Oktober 2024–Oktober 2026. Kajian bertajuk “Dua Tahun di Podium” ini mendokumentasikan dan menganalisis pidato presiden sebagai bagian dari studi politik elektoral dan opini publik.

EPPOS PolGov UGM mencatat lebih dari 150 pidato Presiden Prabowo sebagai objek kajian dalam rentang dua tahun tersebut. Kajian ini menempatkan pidato presiden sebagai bahan utama untuk membaca komunikasi publik dan dinamika opini publik pada periode Oktober 2024–Oktober 2026. read more

EPPOS PolGov UGM Rilis Kajian 150+ Pidato Prabowo sebagai Catatan Publik dan Bahan Akuntabilitas

Yogyakarta, 26 Oktober 2026─Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov UGM merilis hasil kajian bertajuk “Dua Tahun di Podium” terhadap 166 pidato publik Presiden Prabowo Subianto sepanjang periode Oktober 2024–Oktober 2026. Kajian ini secara tegas menempatkan pidato presiden bukan sekadar retorika, melainkan sebagai catatan publik yang dapat diuji untuk menakar akuntabilitas pemerintah.

Arya Budi, selaku Koordinator EPPOS PolGov UGM, menekankan pentingnya melihat pidato sebagai catatan publik dan akuntabilitas yang disampaikan dari pidato tersebut. “Pidato presiden adalah catatan publik yang dapat diperiksa ulang kata demi kata, sehingga layak diperlakukan sebagai bahan akuntabilitas,” ujarnya. Oleh karena itu, seluruh ucapan presiden di atas podium dianalisis dengan serius karena semua yang disampaikan presiden di atas podium adalah ucapan yang disengaja untuk berkomunikasi. read more

[RILIS] FISIPOL UGM Mengecam Kekerasan terhadap Peserta Aksi serta Intimidasi dan Teror terhadap Dosen

Yogyakarta, 23 Oktober 2026─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) mengecam kekerasan, intimidasi, dan pembatasan kebebasan yang dilaporkan dialami mahasiswa peserta aksi pada tanggal 20 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal yang diterima, sejumlah mahasiswa mengalami pemukulan hingga membutuhkan penanganan medis. Terdapat pula laporan pengejaran dan pembatasan akses keluar yang menyebabkan peserta kesulitan meninggalkan lokasi. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan mahasiswa, termasuk kemampuan mereka memperoleh pertolongan dan pendampingan. Identitas seluruh pihak yang terdampak dirahasiakan untuk melindungi privasi dan keamanan mereka. FISIPOL UGM menegaskan bahwa penyampaian pendapat secara damai merupakan pilar fundamental dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati, dilindungi dan ditingkatkan. Kehadiran mahasiswa dan dosen dalam menyuarakan persoalan publik merupakan bentuk kepedulian terhadap arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, penanganan aksi harus mengedepankan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan menjadi kewajiban pemerintah melalui aparatnya untuk memastikannya. Secara terpisah, FISIPOL UGM juga memandang serius informasi terkait intimidasi dan teror terhadap dosen yang terjadi di luar pelaksanaan aksi tersebut. Ancaman semacam ini menciptakan ketakutan di lingkungan akademik, menghambat pertukaran gagasan, dan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pandangan yang beragam. Perbedaan pendapat seharusnya dijawab melalui argumentasi dan diskusi yang terbuka, bukan represi atau intimidasi. Sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang ilmu sosial dan politik, FISIPOL UGM memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan melindungi pemikiran kritis serta mendorong penyelesaian persoalan publik secara demokratis. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh civitas akademika perlu memiliki ruang yang aman untuk mengembangkan pengetahuan, menyampaikan hasil kajian, serta menjalankan peran sosialnya. Menanggapi laporan-laporan tersebut, FISIPOL UGM menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Mendesak aparat keamanan menjamin keselamatan dan hak peserta aksi. Penanganan di lapangan harus mengutamakan keselamatan dan perlindungan hak setiap orang, mencegah tindakan kekerasan serta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, memastikan akses terhadap pertolongan medis, serta membuka akses informasi dan pendampingan hukum bagi siapa pun yang diamankan. 2. Menuntut penghentian intimidasi dan teror terhadap dosen. Civitas akademika harus dapat menjalankan kegiatan akademik dan menyampaikan pandangan tanpa rasa takut. 3. Mendorong pemenuhan kebutuhan pemulihan korban. Penanganan perlu mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan pendampingan hukum. Proses tersebut harus menghormati kehendak dan kerahasiaan informasi pribadi pihak yang terdampak. FISIPOL UGM menyerukan agar pemerintah termasuk aparat keamanan, perguruan tinggi, dan masyarakat mengambil peran dalam menjaga ruang demokrasi. Keterbukaan terhadap kritik serta kesediaan mendengar aspirasi merupakan dasar untuk membangun kepercayaan publik. Kampus harus tetap menjadi tempat bagi lahirnya pengetahuan dan keberanian menyampaikan kebenaran untuk kepentingan masyarakat.

SOREC Fisipol UGM Gelar Kuliah Umum Soroti Otoritarianisme Baru dan Krisis Ekologi Menjelang Sumpah Pemuda

Yogyakarta, 23 Oktober 2026─Merespons dinamika sosial-politik Indonesia saat ini, Sociological Research Center (SOREC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar kuliah umum bertajuk “Otoritarianisme Baru, Kerentanan Sosial, dan Krisis Ekologi”. Acara ini diselenggarakan pada Kamis (22/10) di Auditorium Lantai 4 Fisipol UGM, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2026.Kuliah umum ini menghadirkan Dosen Sosiologi Fisipol UGM, Dr. Arie Sujito, sebagai pembicara tunggal. Fokus utama diskusi diarahkan pada refleksi kritis mengenai peran strategis pemuda dalam merespons kondisi bangsa. Sorotan utama tertuju pada fenomena menguatnya kecenderungan otoritarianisme serta ancaman krisis ekologi yang secara langsung berdampak pada eskalasi kerentanan sosial di tengah masyarakat.

Forum ini dibuka oleh Kepala Departemen Sosiologi,  Dr. Hakimul Ikhwan yang memberikan sambutan sekaligus memantik arah diskusi akademik hari ini. Dalam pengantarnya, ia mengajak para hadirin untuk mawas terkait perubahan pola kekuasaan. 

“Jangan-jangan ada bentuk otoritarianisme baru yang lahir dari perut berbeda, kita bisa bertanya dan diskusikan hari ini,” tuturnya.

Menjawab keresahan tersebut, Dr. Arie Sujito dalam pemaparannya membedah wujud nyata dari rezim kekuasaan yang bertransformasi. Menurutnya, ancaman bagi demokrasi saat ini tidak lagi bekerja melalui represi yang kasat mata, melainkan bersandar pada pelemahan sistem dari dalam. read more

SOREC Gelar Public Lecture Membicarakan Otoritarianisme dan Krisis Ekologi

Yogyakarta, 22 Oktober— Dalam rangka menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 yang jatuh pada 28 Oktober 2026, SOREC Fisipol UGM gelar kuliah umum bertajuk “Otoritarianisme Baru, Kerentanan Sosial, dan Krisis Ekologi” pada Kamis (22/10) di Auditorium Lt. 4 Fisipol UGM.Public Lecture ini menghadirkan Dr. Arie Sujito, Dosen Sosiologi FISIPOL UGM, sebagai pembicara tunggal. Diskusi difokuskan pada refleksi kritis mengenai peran strategis pemuda dalam merespons kondisi sosial-politik Indonesia hari ini, khususnya di tengah menguatnya kecenderungan otoritarianisme dan ancaman krisis ekologi yang berdampak pada kerentanan sosial.

Berangkat dari tantangan tersebut, ruang diskusi ini menjadi wadah bagi sivitas akademika dan masyarakat luas untuk membedah bagaimana generasi muda dapat mengonsolidasikan gerakan. Kegiatan ini diharapkan mampu memantik gagasan kritis dan memperkuat solidaritas pemuda dalam menghadapi dinamika persoalan bangsa ke depan.

“Otoritarianisme baru tidak lagi datang dengan strategis seperti praktek-praktek atau pembunuhan paksa seperti yang kita lakukan. Tapi lebih dari itu, dia menggunakan instrumen legislatik melalui permainan institusi-institusi demokrasi dari dalam, pembatasan ruang sipil, dan kooptasi hukum demi melanggengkan kekuasaan elit,” ungkap Arie. read more