Yogyakarta, 26 Oktober 2026─Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov UGM merilis hasil kajian bertajuk “Dua Tahun di Podium” terhadap 166 pidato publik Presiden Prabowo Subianto sepanjang periode Oktober 2024–Oktober 2026. Kajian ini secara tegas menempatkan pidato presiden bukan sekadar retorika, melainkan sebagai catatan publik yang dapat diuji untuk menakar akuntabilitas pemerintah.
Arya Budi, selaku Koordinator EPPOS PolGov UGM, menekankan pentingnya melihat pidato sebagai catatan publik dan akuntabilitas yang disampaikan dari pidato tersebut. “Pidato presiden adalah catatan publik yang dapat diperiksa ulang kata demi kata, sehingga layak diperlakukan sebagai bahan akuntabilitas,” ujarnya. Oleh karena itu, seluruh ucapan presiden di atas podium dianalisis dengan serius karena semua yang disampaikan presiden di atas podium adalah ucapan yang disengaja untuk berkomunikasi.
Sebagai bahan akuntabilitas, kajian ini membedah 166 pidato yang setara dengan 80,6 jam rekaman dan 326,8 ribu kata. Dari data tersebut, EPPOS menemukan 311 insiden ucapan tidak pantas yang terekam secara eksplisit dalam catatan publik. Beberapa di antaranya adalah penggunaan kata kasar dan ancaman yang terekam dalam transkrip pidato.
Sebagai catatan publik, data menunjukkan bahwa 155 dari 311 insiden (49,8%) menyasar pengkritik dan masyarakat sipil. Sebanyak 222 insiden (71,4%) di antaranya justru terjadi di acara kenegaraan dan program pemerintah yang disiarkan melalui kanal resmi. Kajian juga mencatat bahwa “insiden berat” (level 2 dan 3) per pidato meningkat hampir dua kali lipat, dari 0,40 pada tahun pertama menjadi 0,72 pada tahun kedua.
Konsekuensi dari catatan publik ini juga diukur dalam kajian. Seiring dengan meningkatnya jumlah pidato presiden, EPPOS mencatat tren penurunan kepuasan publik dari 80,5% menjadi 58,0%. Selain itu, retorika presiden dalam catatan publik tersebut dinilai semakin antagonistik dan populis.
Melalui rilis kajian ini, EPPOS PolGov UGM menegaskan bahwa setiap kata yang terucap di podium kepresidenan adalah rekam jejak permanen. Menjadikannya sebagai bahan akuntabilitas berarti membuka ruang bagi publik untuk menguji secara sistematis bagaimana nalar kekuasaan dan pengelolaan negara tercermin melalui bahasa seorang kepala negara.