Yogyakarta, 2 Juli 2024─Transisi demokrasi di Indonesia sempat mendapat sorotan global akan keberhasilannya dalam mendorong perubahan konstitusional tanpa adanya disintegrasi nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, perangkat demokrasi yang semula berjalan sesuai dengan koridor konstitusi mulai mendapati tantangan besarnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang telah melahirkan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mencoba bergerak mengatasi hal itu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu aktor akademis mendukung penuh upaya tersebut melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (2/7), bertempat di Merapi Room Hotel Kimaya.
SDGs 16: Peace Justice and Strong Institutions
Yogyakarta, 2 Juli 2024─Pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi esensial dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Di tengah pergeseran isu dunia dan pertumbuhan demografi yang cepat, ASN harus dilengkapi dengan keterampilan analisis kepemimpinan yang kuat untuk memahami dan merespons permasalahan yang muncul secara efektif. Menanggapi hal itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM bersama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) selenggarakan Anticipatory Leadership Training pada Selasa (2/7) di Ruang BA 201 FISIPOL UGM. Pelatihan ini merupakan bagian dari Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Nasional ASN Tingkat I Angkatan 60.
Yogyakarta, 20 Juni 2024─Pembangunan Rempang Eco-City sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) memunculkan konflik yang tak kunjung usai. Pasalnya, pembangunan ini dinilai tidak melibatkan masyarakat dan terkesan terburu-buru.
Sebagai upaya mediasi konflik dan manifestasi TPB ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, Magister Departemen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM mengadakan Publicness Forum #2. Acara bertajuk “Dialog Inklusif: Ruang Manajemen Konflik Rempang Eco City” ini membuka ruang diskusi secara daring untuk membedah hambatan pembangunan dan menemukan alternatif penyelesaian konflik.
Yogyakarta, 19 Juni 2024─Dalam kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Sosiologi Fisipol UGM, Irsyad Zamjani selaku Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek RI memaparkan beberapa pertimbangan desentralisasi pendidikan di Indonesia.
Desentralisasi atau pengalihan tugas wewenang dalam mengambil keputusan, dilakukan dengan tujuan distribusi kekuasaan dan mengurangi kompleksitas birokrasi karena berupaya mendekatkan penerima layanan. Hal ini juga turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-16 yaitu memperkuat perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
Yogyakarta, 15 Juni 2024─Revisi Undang-Undang Penyiaran 2024 menuai kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan pers dan kreativitas seniman. Draft RUU Penyiaran 2024 sendiri merupakan revisi dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Merespon isu komunikasi kaitannya dengan jurnalisme, Magister Komunikasi UGM selenggarakan Diskusi Komunikasi Mahasiswa (DISKOMA #14) bertajuk “Ancaman RUU Penyiaran Terhadap Penyiaran Lokal dan Content Creator” pada Jumat (14/06).
Perkembangan teknologi membawa perubahan pada media baru dan membuka paradigma teknologi secara signifikan, dengan logika terbarunya menuntut regulasi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Sayangnya, regulasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi.
Yogyakarta, 14 Juni 2024—Pelaksanaan Pemilu 2024 masih menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi pakar politik. Tak hanya Indonesia, beberapa negara lainnya juga sedang melaksanakan tahun kontestasi politik. Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) menggelar diskusi APMA MHRD DPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM guna membahas masa depan demokrasi negara-negara di Asia-Pasifik pada Jumat (14/6).
Hassan Nasir Misbahar, Pakar Politik sekaligus Alumni APMA UGM diundang langsung untuk menjelaskan penelitiannya terhadap demokrasi di Pakistan yang melibatkan kekerasan. Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang menerapkan pemerintahan demokrasi. Hassan menjelaskan, Pakistan dulunya merupakan bagian dari India. Perpecahan internal antara agama Islam dan Hindu menjadikan Pakistan memisahkan diri. Beberapa suku yang menjadi mayoritas di Pakistan pun berpindah, sehingga saat ini mayoritas penduduk adalah imigran yang beragama Islam.
Yogyakarta, 5 Juni 2024–Indonesia dan Australia memiliki sejarah panjang dalam hubungan diplomatik. Dalam rangka memperingati hubungan diplomatik yang telah berjalan selama 75 tahun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Australia dalam mengadakan kegiatan #AussieBanget University Roadshow. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan Panel Diskusi dengan tema Harbouring Cooperation: Building a Stronger Maritime Future yang diselenggarakan pada Senin (5/6) di Auditorium Mandiri Fisipol UGM. Adapun sesi diskusi ini dipandu oleh Yulida Nuraini Santoso, Managing Director ASEAN Studies Center (ASC) UGM.
Yogyakarta, 3 Juni 2024–Sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak terbayangkan dan tidak dapat diterima. Kalimat tersebut dipilih oleh Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, untuk mendeskripsikan kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Sejak Oktober 2023, dua juta orang telah tergusur dari rumah mereka dan puluhan ribu orang serta anak-anak terluka dan terbunuh. Hal tersebut disampaikan oleh Retno dalam Kuliah Umum bertajuk “Diplomasi Indonesia untuk Palestina” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM pada Senin (3/6) di Balai Senat UGM.
Yogyakarta, 13 Mei 2024—Berlalunya Pemilu 2024 tidak serta merta membuat kontestasi politik di Indonesia berakhir. Banyaknya fenomena sepanjang pemilu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat politik. Departemen Politik dan Pemerintahan mengundang Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2021 dan Bambang Eka Cahya Widodo, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2008-2012 dalam Kuliah Umum pada Senin (6/5).
Bertema “Menegakkan Benang Basah: Kekalutan Penyelenggara Pemilu Mengawal Asas Luberjurdil”, Arief menjelaskan bagaimana seharusnya penyelenggara menerapkan transparansi untuk pemilu berintegritas. “Tahun 2019 itu kami bisa menampilkan data hasil pemilu di 98,9% TPS. Bahkan untuk pilpresnya itu 99,8%. Sedangkan kita sekarang ini bahkan tidak bisa lihat SIREKAP,” papar Arief. Menurutnya, pemilu merupakan ajang untuk giving the voice to the voiceless atau memberikan hak suara kepada setiap individu, bahkan yang mungkin kurang berkesempatan untuk bersuara.
Yogyakarta, 3 Mei 2024─Merespon kebutuhan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu di berbagai instansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Center for Digital Society (CfDS) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui pertemuan yang diadakan pada Jumat (3/5) di Ruang Sidang Dekanat, keduanya lebih lanjut membahas pada penerapan Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Terutama, merujuk pada peraturan yang diberlakukan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pemenuhan indeks SPBE secara keseluruhan.