Yogyakarta, 30 April 2025—Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Universitas Gadjah Mada menggelar studi kritik kebijakan dan partisipasi publik pada Selasa (30/4). Mengusung tema “Jalan Panjang Demokrasi: Kebijakan Tanpa Kebajikan”, acara ini menghadirkan sejumlah pakar di bidang politik, hukum, dan perwakilan pemerintah guna membahas kedaulatan dan keterlibatan masyarakat dalam praktik demokrasi negara saat ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Republik Indonesia, Dedek Prayudi, B.A, M.Sc menegaskan, pemerintah sudah memberikan ruang bagi partisipasi publik pada proses perumusan kebijakan. Ia mencontohkan kasus kenaikan pajak 12% yang langsung menuai protes dari masyarakat. “Saat itu saya mendapat protes dari masyarakat, saya rekam dan saya sampaikan. Kemudian kami ubah skemanya hingga tidak terjadi kenaikan PPN itu,” ucapnya. Adanya perubahan tersebut adalah bukti bahwa pemerintah sangat memertimbangkan aspirasi masyarakat.