Yogyakarta, 4 Februari 2025 – Tahun 2024 menjadi titik krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana peran perempuan dalam dunia politik semakin disorot. Meski sudah ada kebijakan yang menjamin keterwakilan perempuan, tetapi tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik masih besar. Ghea Anissah Trinanda seorang peneliti Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM dalam tulisannya yang berjudul “Dinamika Representasi Politik Perempuan dalam Menghadapi Tantangan Intoleransi Gender” mengungkap bahwa intoleransi gender dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan politik masih menjadi masalah yang harus diatasi.
SDGs 3: Good Health and Well-being
Yogyakarta, 4 Februari 2025 – Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Perubahan tersebut ditemukan oleh Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Nuraini Siregar dan Sutan Sorik dalam tulisannya yang berjudul The Shifting Pattern of Civil Societ Partisipation in The Digital Space: Lesson Learned From The Hastag “No Viral No Justice”. Sarah dan Sutan meneliti bagaimana masyarakat masa kini menggunakan media sosial tidak hanya mencakup kebutuhan sosial, tetapi juga berkembang menjadi sarana untuk memperjuangkan berbagai isu, termasuk keadilan hukum.
Yogyakarta, 23 Januari 2025─Dalam upaya memajukan industri pariwisata Kabupaten Bintan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan tanda tangani perjanjian kerjasama pada Jumat (23/1). Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan membantu pemerintah Kabupaten Bintan untuk menciptakan model perencanaan pembangunan, secara khusus pembangunan dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya, Wawan Mas’udi selaku Dekan FISIPOL UGM menyatakan, “Saya kira penting untuk menggabungkan aspek maritim dan nuansa sosiologis lainnya. Semoga dengan ini, kami bisa membantu secara langsung pemerintah Kabupaten Bintan, sekaligus bisa kami akurasikan ke karakteristik spesifik kepulauan dan bisa dikomunikasikan ke pemerintahan pusat. Sebentar lagi akan keluar UU Daerah Kepulauan, siapa tahu Bintan kita jadikan referensi nasional.”
Yogyakarta, 23 Januari 2025─Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) tandatangani perjanjian kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur pada Jumat (23/1). Mendasari perjanjian kerjasama ini, FISIPOL UGM dan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur membawa misi untuk mengintegrasikan program-program pemberdayaan sosial, pendidikan, penguatan kapasitas sumber daya, dan perencanaan kebijakan dalam penguatan pariwisata, khususnya di wilayah IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Yogyakarta, 23 Januari 2024 ─ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM selenggarakan acara Pelepasan Wisudawan dan Wisudawati Program Pascasarjana Periode II TA 2024/2025 di Auditorium Lt.4 pada Kamis (23/1)
Periode ini, FISIPOL UGM telah meluluskan sebanyak 59 wisudawan, yakni 1 orang Doktor Ilmu Administrasi Publik; 13 orang Magister Manajemen dan Kebijakan Publik; 11 orang Magister Ilmu Komunikasi; 9 orang Magister Ilmu Administrasi Publik; 9 orang Magister Ilmu Hubungan Internasional; 8 orang Magister Sosiologi; 5 orang Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan; dan 3 orang Magister Politik dan Pemerintahan.
Yogyakarta, 20 Januari 2025─Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM berhasil meraih akreditasi UNGGUL untuk Program Studi Sarjana. Akreditasi UNGGUL ini diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Surat Keputusan (SK) BAN-PT No. 7145/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2024. Akreditasi ini valid hingga tanggal 5 Mei 2025.
Dengan adanya pencapaian ini, Departemen Hubungan Internasional akan terus meningkatkan komitmennya dalam pengembangan dunia akademik dan non-akademik sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas.
Yogyakarta, 20 Januari 2025─Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM berhasil meraih akreditasi UNGGUL untuk Program Studi Doktor Ilmu Politik. Akreditasi UNGGUL ini diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Surat Keputusan (SK) BAN-PT No. 6735/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/XI/2024. Akreditasi ini valid hingga tanggal 8 November 2025.
Dengan adanya pencapaian ini, Departemen Politik dan Pemerintahan akan terus meningkatkan komitmennya dalam pengembangan dunia akademik dan non-akademik sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas.
Yogyakarta, 16 Januari 2025─Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM berhasil meraih titel Fully Accredeted untuk Program Studi Magister. Akreditasi internasional ini diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) pada 27 November 2024 dan valid hingga tanggal 28 November 2028.
Dengan adanya pencapaian ini, departemen Politik dan Pemerintahan akan terus meningkatkan komitmennya dalam pengembangan dunia akademik dan non-akademik sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas.
Yogyakarta, 16 Januari 2025─Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM berhasil meraih titel Fully Accredeted untuk Program Studi Sarjana. Akreditasi internasional ini diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) pada 27 November 2024 dan valid hingga tanggal 28 November 2028.
Dengan adanya pencapaian ini, departemenIlmu Komunikasi akan terus meningkatkan komitmennya dalam pengembangan dunia akademik dan non-akademik sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas.
Yogyakarta, 16 Januari 2025─Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM berhasil meraih titel Fully Accredeted untuk Program Studi Sarjana. Akreditasi internasional ini diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) pada 27 November 2024 dan valid hingga tanggal 28 November 2028.
Dengan adanya pencapaian ini, departemen Manajemen dan Kebijakan Publik akan terus meningkatkan komitmennya dalam pengembangan dunia akademik dan non-akademik sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas.