Yogyakarta, 2 Desember 2025─Kondisi regulasi dalam sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) kerap menghadirkan ruang kompromi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor berkepentingan. Celah tersebut membuka peluang bagi elit politik maupun pejabat pemerintahan untuk mengarahkan kebijakan sesuai kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat PBJ sebagai sektor yang paling rentan terjadi korupsi, mengingat ia mengelola sekitar 30 persen dari APBN setiap tahunnya. Besarnya nilai anggaran dan lemahnya pengawasan menjadikan praktik manipulasi kebijakan semakin mudah berlangsung, hingga memunculkan fenomena state capture corruption yang semakin mengkhawatirkan.
Fenomena inilah yang mendorong tim PKM-RSH Universitas Gadjah Mada untuk melakukan riset yang berfokus pada solusi pemberantasan korupsi di sektor PBJ. Tim yang diketuai oleh Muhammad Aditya Nugroho Sofyan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), beranggotakan Alfian Husni Mubarok (Sekolah Vokasi), Martin Andini (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Ratri Dwiyanti (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Wahyu Fajar Nur Rohim (Fakultas Hukum), serta dibimbing oleh Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., ini mengangkat judul riset “Social Audit: Solusi State Capture Corruption dan Bentuk Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem E-Katalog”
Riset tersebut berangkat dari kegelisahan tim terhadap meningkatnya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. “Awalnya kami ingin ikut PKM, tetapi masih bingung menentukan tema. Sempat terpikir membahas isu sampah, pengelolaan air, hingga pembuatan briket. Namun akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat isu korupsi, karena tema birokrasi masih jarang dibahas, sementara persoalan korupsi sangat penting untuk diatasi,” jelas Aditya Sofyan, ketua tim PKM-RSH, Selasa (2/12). Keputusan itu berbuah manis, karena riset mereka berhasil lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 2025 di Universitas Hasanuddin, bahkan meraih medali perunggu untuk kategori poster dan medali perak untuk kategori presentasi.
Dalam risetnya, tim ini memusatkan perhatian pada perumusan konsep social audit yang direncanakan untuk dilembagakan melalui sistem E-Katalog. Untuk memperkuat hasil kajian, mereka melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dari empat kelompok aktor: penyedia E-Katalog (LKPP), pengguna E-Katalog (Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Vendor Cakraw), pengawas E-Katalog (KPK, BPK, dan BPKP), serta pelaku social audit (ICW, TII, dan peneliti antikorupsi). Rangkaian wawancara tersebut bertujuan merumuskan mekanisme social audit yang mampu menjawab keresahan seluruh pihak sekaligus memperkuat transparansi dalam PBJ.
Tim PKM-RSH berharap riset ini tidak berhenti sebagai karya kompetisi semata, tetapi juga memberi kontribusi pada pembentukan kebijakan. “Salah satu output penelitian kami adalah policy brief yang akan disampaikan kepada lembaga terkait. Harapannya, riset ini dapat memberikan dampak nyata dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia,” ujar Wahyu Fajar, anggota tim PKM-RSH, Selasa (2/12).