Yogyakarta, 20 Agustus 2025 – Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan Southeast Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) menyelenggarakan Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) 2025 bertajuk “Promoting Environmental Democracy to Counter the Climate Crisis”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Gelanggang Inovasi & Kreativitas UGM dan juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube DPP UGM serta Pares.id.
Forum dibuka dengan Keynote Speech dari Helen Fazey, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, yang menekankan pentingnya demokrasi lingkungan sebagai fondasi tata kelola global menghadapi krisis iklim.
Acara kemudian berlanjut dengan dua sesi utama. Pertama, BRF Plenary Session dengan tema “Environmental Democracy Observatory as an Instrument to Drive Regional Cooperation in Addressing the Climate Crisis”. Sesi ini menghadirkan Indah Surya Wardhani (PolGov UGM), Lee Chean Chung (Wakil Presiden SEAPAC & Anggota Parlemen Malaysia), Dyah Paramitha (Centre for Regulation Policy and Governance/CRPG), serta Erik van der Leen (UNODC Liaison to ASEAN). Diskusi menyoroti peran observatorium demokrasi lingkungan sebagai instrumen kolaborasi lintas negara untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sesi kedua adalah BRF Clinic dengan tema “Implementing the Three Pillars of Environmental Democracy”. Pembicara yang hadir antara lain Indah Surya Wardhani (EDO Research Co-lead), Rabi’ah Aminudin (EDO Country Assessor, Malaysia), Aye Lae Yin (EDO Country Assessor, Myanmar), dan Daniel Kalangie (EDO Country Assessor, Singapura). Sesi ini mengulas implementasi tiga pilar demokrasi lingkungan: akses informasi, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan.
Melalui BRF, DPP UGM bersama mitra internasional menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi regional dalam mendorong demokrasi lingkungan dan merespons tantangan perubahan iklim, sekaligus memberikan kontribusi nyata menuju pertemuan COP30 mendatang.